PASURUAN, Narasionline.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Rutan Bangil kian menguat. Setelah sebelumnya mencuat melalui sepucuk surat tulisan tangan dari salah satu penghuni rutan yang akrab disapa Bang Napi, kini pihak keluarga membenarkan adanya permintaan uang tersebut.

Surat sederhana yang ditulis Bang Napi kepada budenya itu berisi keluh kesah soal tekanan finansial yang dialaminya selama mendekam di balik jeruji besi. Dalam suratnya, ia menuturkan bahwa setiap aktivitas di dalam rutan kerap dibarengi dengan iuran atau permintaan uang.

“Benar! Surat itu isinya meminta uang untuk iuran dan lainnya di dalam rutan,” ungkap keluarganya.

“Saya di sini butuh uang banyak. Karena, di sini sedikit-sedikit iuran, dikit-dikit uang,” tulis Bang Napi dalam suratnya.

Pernyataan itu diperkuat pihak keluarga. Kepada wartawan, bibi Bang Napi membenarkan isi surat tersebut. Ia mengaku, permintaan uang memang sering terjadi dan bukan hanya sekali dua kali.

“Betul, surat itu memang dari keponakan saya. Dan memang sering dia minta uang dengan alasan ada iuran di dalam. Itu bukan cerita baru, memang sudah sering begitu,” ungkapnya, kepada Narasionline.id, Kamis (25/9).

Keterangan keluarga ini menambah daftar panjang dugaan praktik pungli yang membebani para tahanan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Kalau keluarganya mampu mungkin bisa saja mengirim terus. Tapi kalau seperti kami, jelas berat. Kadang kami harus pinjam sana-sini hanya untuk mengirimkan uang sesuai kebutuhannya di dalam,” lanjutnya.

Fenomena tersebut memperkuat indikasi bahwa pungli bukan sekedar keluhan personal, melainkan sudah menjadi pola yang merugikan banyak pihak. Para napi yang tidak memiliki sokongan finansial kuat terpaksa bekerja serabutan di dalam rutan, bahkan menjadi pembantu bagi sesama napi yang lebih berada, hanya untuk bertahan hidup.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap fungsi pembinaan di Rutan Bangil. Alih-alih menjalani hukuman dengan fokus pada perbaikan diri, para napi justru merasa terbebani oleh kewajiban finansial yang tidak semestinya ada.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Bangil masih belum memberikan klarifikasi resmi meski sudah dihubungi. Publik kini menunggu langkah tegas Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur untuk menyelidiki dan menindak oknum-oknum yang diduga terlibat praktik pungli tersebut.

BERSAMBUNG (LKS)

Redaksi Narasionline.id
Untuk klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik, hubungi: redaksi@narasionline.id
Masyarakat juga dapat menyampaikan testimoni, bukti, atau informasi tambahan melalui email.

Headline, PERISTIWAoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah segera menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Kementerian Pertahanan. Tuntutan itu disampaikan menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang dialami siswa penerima MBG di sejumlah daerah.

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam perencanaan, pengadaan, dan distribusi MBG.

“Keracunan terjadi berulang kali di berbagai wilayah. Ini bukan masalah kecil, tapi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan MBG cacat sejak awal. Keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan,” ujar Ari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).

JPPI meminta DPR agar menyampaikan langsung tuntutan penghentian program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku penanggung jawab. Ari menilai, jika pemerintah tetap memaksakan MBG tanpa evaluasi menyeluruh, risiko kesehatan siswa akan terus mengancam.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong evaluasi total terhadap program MBG. Evaluasi akan meliputi aspek perencanaan, pengawasan, standar higienitas, hingga pola distribusi makanan.

“Kalau memang terbukti sistemnya bermasalah dan membahayakan keselamatan anak-anak, penghentian program bisa menjadi langkah yang tak terelakkan,” tegas anggota Komisi IX.

Komisi IX juga menekankan bahwa tujuan mulia meningkatkan gizi pelajar tidak boleh mengorbankan kesehatan mereka. Pemerintah diminta mencari skema alternatif yang lebih aman, transparan, dan melibatkan pihak berkompeten di bidang gizi serta kesehatan masyarakat.

Dengan adanya desakan JPPI dan sikap tegas DPR, nasib Program MBG kini berada di persimpangan: dilanjutkan dengan perbaikan radikal, atau dihentikan demi keselamatan generasi muda. (bob)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menekan maraknya peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara sekaligus mengganggu keberlangsungan industri tembakau di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. Pemprov bersama aparat penegak hukum, serta bupati dan wali kota se-Jatim, intens berkoordinasi agar distribusi rokok tanpa cukai bisa ditekan secara maksimal.

“Semua pihak bergerak bersama. Kami menggandeng aparat penegak hukum hingga pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan rokok ilegal tidak semakin meluas,” tegas Emil saat ditemui di Surabaya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Emil, industri tembakau memegang peranan vital bagi perekonomian Jawa Timur, bahkan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor makanan. Karena itu, penanganan persoalan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh.

Fenomena peredaran rokok ilegal juga disebut berdampak pada rekonstruksi internal salah satu perusahaan besar, PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan tersebut memilih menjalankan program pensiun dini bagi ratusan karyawan, meski aktivitas produksi tetap berjalan.

“Gudang Garam tidak melakukan PHK massal, melainkan menawarkan pensiun dini sebagai bagian dari penyesuaian. Pabriknya masih beroperasi,” jelas Emil.

Ia mengakui tantangan industri tembakau ke depan akan semakin berat. Namun, pemerintah daerah berupaya mencari jalan tengah agar sektor ini tetap bertahan sekaligus tetap memberi lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Jawa Timur.

“Industri tembakau ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tenaga kerja di Jatim. Karena itu, solusinya harus ditemukan bersama agar sektor ini bisa tetap kokoh,” pungkasnya. (Jak)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

PASURUAN, Narasionline.id – Dari balik dinding dingin dan jeruji besi Rutan Bangil, sebuah suara lirih berusaha keluar. Suara itu bukan berupa teriakan, melainkan tulisan tangan sederhana yang tertuang dalam sepucuk surat. Surat itu ditujukan kepada seseorang yang paling ia percaya, yakni budenya, kakak dari orang tuanya.

Surat itu menjadi cara Bang Napi, sebutan akrab bagi seorang tahanan di Rutan Bangil, untuk meluapkan keluh kesahnya. Bukan soal panjangnya masa hukuman, bukan juga tentang kesepian, melainkan soal tekanan yang ia rasakan karena persoalan uang.

Dalam suratnya, ia menulis dengan tangan bahwa dirinya sedang membutuhkan uluran tangan berbentuk uang.

“Saya di sini butuh uang banyak. Karna, disini sedikit-sedikit iuran, dikit-dikit uang,” tulisnya dalam kertas putih yang dituangkan dalam bentuk tulisan dari hati dan pikiran paling dalam.

Kalimat itu sederhana, tapi menyiratkan beban yang begitu berat. Ia merasa terjepit di antara tuntutan hidup di dalam rutan dan kondisi keluarganya yang serba terbatas.

Dalam surat itu, Bang Napi memohon agar budenya mau menghubungi beberapa kenalan. Ia berharap ada yang bisa mengulurkan tangan, sekadar mengirimkan uang untuk menutup kebutuhan sehari-hari di dalam rutan. Orang yang biasanya menolongnya, kata dia, kini tak bisa lagi dihubungi.

Untuk bertahan, ungkap Bang Napi, tak tinggal diam. Ia mencoba mencari cara agar tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Kadang ia bekerja serabutan menjadi pembantu sesama narapidana yang memiliki uang lebih. Kadang juga ia menawarkan jasa pijat demi mendapat upah kecil. Semua itu dilakukan hanya untuk bisa bertahan hidup di tengah situasi yang menurutnya penuh tekanan.

Namun, di balik segala usaha itu, ada satu hal yang tak sanggup ia lakukan, meminta uang kepada ayahnya. Ia tahu betul, ekonomi keluarga di rumah tengah sulit. Baginya, meminta uang kepada sang ayah justru hanya akan menambah beban keluarga.

Kisah dalam surat Bang Napi bukan sekedar curhatan pribadi. Ia seakan membuka tirai tentang realita di dalam Rutan Bangil, yang beralamat di Jalan Mangga No. 2, Sidodadi, Kecamatan Bangil. Ada dugaan kuat praktik pungutan liar (pungli) yang membebani para narapidana.

Bagi mereka yang memiliki keluarga mampu, mungkin pungutan itu tak terasa berat. Namun, bagi napi dari kalangan ekonomi lemah, seperti Bang Napi, setiap rupiah yang diminta adalah pukulan yang mengiris hati.

Kondisi semacam ini jelas mengusik rasa keadilan. Rutan, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan perbaikan diri, justru dicurigai menyimpan praktik yang melanggar hak asasi manusia.

Keluh kesah Bang Napi melalui surat itu seakan menjadi alarm kecil yang berdering di tengah malam. Suara yang mungkin dianggap lirih, tapi sebenarnya membawa pesan besar, ada sesuatu yang tidak beres di dalam.

Kisah ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur. Mereka diharapkan turun tangan, menyelidiki, dan menindak tegas oknum-oknum yang diduga melakukan praktik pungli.

Sebab, pada akhirnya, para narapidana tetaplah manusia. Mereka memang menjalani hukuman, tapi bukan berarti harus kehilangan hak-hak dasarnya. Pembinaan tidak seharusnya disertai tekanan finansial yang justru memperparah kondisi mereka.

Sepucuk surat sederhana itu mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Namun, bagi Bang Napi, surat itu adalah teriakan sunyi, permohonan agar ada yang mendengar, ada yang peduli, dan ada yang bertindak.

Ia tak meminta kebebasan. Ia hanya meminta agar bisa menjalani masa hukumannya tanpa harus terbebani oleh pungutan yang memberatkan. Di balik jeruji besi itu, Bang Napi hanya ingin diperlakukan sebagai manusia yang berhak mendapat pembinaan dengan adil dan bermartabat.

Hingga berita ini ditulis, media ini masih berupaya mengkonfirmasi pihak Rutan Bangil, agar lebih jelas dan terang dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait hal tersebut. (Lks/red)

Redaksi Narasionline.id
Untuk klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik, hubungi: redaksi@narasionline.id
Masyarakat juga dapat menyampaikan testimoni, bukti, atau informasi tambahan melalui email.

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Ia bahkan mengancam akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat di Bea Cukai.

“Kalau ada yang bermain, khususnya di jalur hijau impor, akan kita cek secara acak. Kalau ketahuan, saya pastikan langsung kita sikat,” tegas Purbaya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, jalur hijau selama ini menjadi celah masuknya barang ilegal karena minim pemeriksaan. Untuk itu, Kemenkeu akan memperketat pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan mendadak di pintu masuk impor.

Tak hanya aparat, Purbaya juga menyasar jalur distribusi penjualan. Sejumlah marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli sudah dipanggil dan diwanti-wanti untuk segera menutup akses jual beli rokok ilegal di platform mereka.

Langkah serupa juga akan dilakukan di tingkat warung dan kios eceran. Purbaya memastikan akan melakukan sidak acak agar distribusi rokok ilegal benar-benar bisa diberantas.

“Saya targetkan dalam tiga bulan ke depan, rokok ilegal harus hilang dari pasaran,” tandasnya. (Bob)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Suasana mencekam menyelimuti kawasan Gang Mafo, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Minggu (21/09/2025). Sebuah video berdurasi 31 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria yang dikenal sebagai bandar narkoba bernama Ijal, bertindak layaknya koboy jalanan.

Dalam rekaman itu, terlihat Ijal, berkaos cokelat dan bersenjatakan senapan angin, meneror warga. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani sejumlah remaja yang menenteng senjata tajam. Dengan wajah penuh amarah, mereka maju menantang warga Nelayan Indah yang berada di perbatasan wilayah Gang Mafo.

Aksi brutal tersebut berujung petaka. Sedikitnya tujuh orang menjadi korban tembakan. Mereka adalah:

Angga (20), warga Lingkungan 15 Pekan Labuhan, terkena tembak di perut.

Zambur (30), Lingkungan 15 Labuhan, luka tembak di dada hingga tembus tulang rusuk.

Dio (20), Lorong Sepakat Nelayan Indah, terkena tembak di tangan kiri.

Anjasmara (21), Lingkungan 1 Nelayan Indah, luka tembak di paha kiri.

Hakim (17), Lingkungan 14 Pekan Labuhan, luka tembak di dada.

Rangga Ramadhan (20), Lingkungan 15 Pekan Labuhan, luka tembak di paha kanan.

Fahri Akbar (21), warga Lingkungan VIII Nelayan Indah, terkena tembakan di kepala hingga tewas seketika.

Tangis histeris keluarga pecah. Ibu korban, Andira, mengaku tidak mampu melaporkan kasus ini ke polisi lantaran kesulitan ekonomi. “Kami enggak buat laporan bang. Orangtua Fahri janda, takut kalau harus keluar biaya untuk mengurus laporan. Kami hanya berharap polisi segera menangkap bandar sabu arogan itu, yang sudah membunuh keponakan saya,” ucapnya dengan suara bergetar.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Rifi N. F. Tombolotutu, S.Tr.K, S.I.K., M.H., yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, belum memberikan keterangan resmi terkait kasus berdarah ini. (ay)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital bagi warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.

Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Eko D. Indarto, dalam acara The XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security yang digelar di Moskow pada 16–18 September 2025.

Eko menyampaikan, pertumbuhan pesat teknologi digital membuka peluang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius ketika disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, serangan siber, hingga pemberitaan fiktif. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka. Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” tegas Eko.

Forum internasional tersebut membahas isu-isu aktual mengenai pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional di tengah dinamika geopolitik global. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Irak, India, dan Tiongkok, serta perwakilan swasta Rusia, akademisi, dan praktisi teknologi komunikasi.

Keikutsertaan delegasi Indonesia dinilai strategis untuk mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, sekaligus memperoleh wawasan terbaru mengenai keamanan informasi global.

Usai menghadiri forum tersebut, Eko D. Indarto juga menyelenggarakan pertemuan khusus bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Dialog bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber.

Dalam kesempatan itu, Eko menegaskan bahwa judi online merupakan pintu masuk berbagai kejahatan digital karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” jelasnya.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mulai dari keterbatasan SDM ahli keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 28 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki protokol keamanan memadai—hingga ancaman siber yang semakin canggih dengan dukungan teknologi AI.

MILN sebagai Duta Digital Indonesia

Dalam dialog hangat itu, Eko mengajak warga Indonesia di Moskow untuk berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran tersebut meliputi:

menjadi agen edukasi bagi keluarga dan komunitas,

pelopor praktik aman bermedia digital,

jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara,

pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta serta melaporkan konten negatif ke Kementerian Kominfo.

 

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital warga negaranya di luar negeri.

Komitmen ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam acara the XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security di Moskow, 16-18 September 2025.

Eko Dono menyampaikan bahwa pertumbuhan pesat teknologi digital dapat menciptakan peluang yang luas, namun juga tantangan serius ketika disalahgunakan untuk disinformasi, serangan siber, dan pemberitaan fiktif. Dalam hal ini, kerja sama internasional dan kolaborasi global merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dilakukan melalui berbagi informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka,” ujar Dono.

“Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” sambungnya.

Forum internasional ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu aktual pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional dalam realita geopolitik terkini. Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga negara-negara asing serta institusi Rusia, antara lain Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia dan Herzegovina, Irak, India, China, perwakilan swasta Rusia yang bergerak di industri teknologi dan komunikasi, serta akademisi dan praktisi berbagai universitas di Rusia.

Keikutsertaan Delegasi RI dalam forum ini memiliki arti strategis, yaitu guna mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, dan mendapatkan wawasan terkini mengenai keamanan informasi global. Kehadiran Delegasi RI juga memberikan perspektif mendalam dari berbagai ahli terkemuka dunia mengenai tantangan dan prospek kerja sama internasional di bidang ini.

Dialog Bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) Usai menghadiri pertemuan International Information Security di Moskow, Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam menyelenggarakan pertemuan khusus dengan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Pertemuan yang bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber dan judi online dalam konteks Politik dan Keamanan Nasional.

Eko D. Indarto mengatakan, judi online dianggap sebagai pintu masuk kejahatan siber karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. “Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara.

Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” katanya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, antara lain keterbatasan SDM ahli di bidang keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat (hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan memadai), serta perkembangan ancaman siber yang sangat cepat dan semakin canggih karena didukung teknologi AI.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Eko Dono mengingatkan agar MILN di Moskow berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran yang diharapkan meliputi sebagai agen edukasi bagi keluarga dan komunitas, pelopor praktik aman bermedia digital, jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara, serta pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta kemampuan membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta dan melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya sosok yang berperan sebagai juru simpan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Menurutnya, ada indikasi uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak berhenti di satu pihak saja, melainkan disimpan oleh orang tertentu.

“Kami telusuri uangnya lari ke mana, berhenti di siapa, dan kami yakini ada orang yang berfungsi sebagai juru simpan. Sosoknya akan kami ungkap pada waktunya,” ujar Asep di Gedung KPK, Jumat (20/9/2025).

Meski penyidikan telah berjalan, KPK sejauh ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Kasus ini bermula ketika Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada musim haji lalu. Sesuai aturan, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pembagiannya justru dilakukan 50:50 sehingga diduga menimbulkan kerugian besar.

“Dari perhitungan awal, kerugian negara akibat perubahan perimbangan kuota ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun,” kata Asep.

Untuk memperkuat pembuktian, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak aliran dana mencurigakan. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sosok yang diduga menjadi juru simpan uang. (fal*)

Berita, Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama. Oknum tersebut diduga memaksa pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bersama lebih dari seratus jemaahnya, membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per orang. Uang tersebut disebut sebagai “biaya percepatan” agar mereka bisa berangkat haji menggunakan kuota khusus tanpa antrian.

Awalnya, Khalid dan rombongannya sudah mendaftar sebagai jemaah haji furoda tahun 2024. Namun, oknum Kemenag menawarkan jalan lain dengan dalih kuota haji khusus yang disebut resmi. Tawaran itu disertai syarat adanya uang tambahan untuk mempercepat keberangkatan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa uang percepatan tersebut diminta langsung oleh oknum. “Disampaikan ke Ustaz, ‘pakai kuota haji khusus saja, ini resmi. Tapi harus ada uang percepatan’. Nilainya bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota,” kata Asep di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Setelah tawaran itu diterima, Khalid mengumpulkan uang dari para jemaah. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut. Hasilnya, Khalid bersama rombongan benar-benar diberangkatkan dengan kuota haji khusus pada tahun yang sama.

Namun setelah haji 2024 selesai, muncul persoalan serius hingga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Ketakutan mulai muncul di pihak oknum, sehingga uang percepatan yang sudah diterima dikembalikan kepada Khalid. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan Khalid kepada KPK, yang kini masih menghitung jumlah pastinya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7,5 jam di KPK, Selasa (9/9) malam, Khalid menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya terdaftar sebagai jemaah furoda. Tawaran pindah ke kuota haji khusus justru datang dari pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami adalah korban. Kami semua awalnya furoda, lalu ditawarkan pindah menggunakan visa kuota khusus melalui travel Muhibbah,” tegas Khalid.

Khalid memastikan total jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour melalui travel tersebut mencapai 122 orang. Ia juga menegaskan pihaknya hanya mengikuti mekanisme yang ditawarkan, tanpa mengetahui ada praktik pemerasan di baliknya.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini butuh waktu. Pasalnya, skandal kuota haji tambahan melibatkan hampir 400 travel dan peredaran uang mencapai banyak pihak. “Kami tidak ingin gegabah. Harus jelas ke mana uang ini mengalir, dan di tangan siapa akhirnya berhenti. Ada juru simpan yang kami yakini menampung dana ini,” tegas Asep.

Dari hitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat bukti.

KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Tak hanya itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga berkaitan dengan perkara. (bob)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

GORONTALO, Narasionline.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memanggil salah satu anggotanya, Wahyudin Moridu, setelah sebuah video dirinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Wahyudin secara terbuka menyebut hendak “merampok uang negara” untuk kepentingan pribadi.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam klarifikasi, Wahyudin mengakui dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Namun, ia berdalih ucapannya dilontarkan dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadar sedang direkam.

“Dalam rekaman juga terlihat ada botol minuman keras di dalam mobil. Yang bersangkutan mengaku sejak malam sudah mengonsumsi minuman hingga pagi hari masih dalam keadaan mabuk,” ujar Fikram.

Dalam rekaman itu, Wahyudin tampak mengendarai mobil bersama seorang wanita di kursi depan. Dengan lantang ia menyatakan akan menggunakan uang negara untuk berfoya-foya, bahkan menyebut masa jabatannya akan berlangsung hingga 2031.

Pernyataan tersebut memicu kecaman publik. Banyak pihak menilai ucapan seorang wakil rakyat tidak semestinya menyinggung praktik penyalahgunaan dana negara, meskipun diklaim dilakukan dalam keadaan mabuk.

BK DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan mendalami kasus ini lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu. (Fal)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.