PASURUAN, Narasionline.id – Kesabaran warga Dusun Mojorejo, Kecamatan Gempol, akhirnya habis. Mereka berencana melakukan aksi grebek malam terhadap kafe dan warkop bandel di wilayah Gempol9. Warga menilai Pemerintah Desa Ngerong dan Satpol PP Kabupaten Pasuruan terlalu lemah, bahkan seakan takut menindak tiga warkop yang terang-terangan melanggar kesepakatan bersama.

“Sudah berulang kali kami laporkan. Kami WA ke Desa, ke Kasatpol PP. Tapi jawaban mereka selalu mengulur waktu, tidak pernah tegas. Terus saja janji ‘mohon waktu’,” tegas warga Mojorejo dengan nada geram, Kamis (4/9).

Warga menyebut, tiga warkop yang dimaksud adalah Warkop Srikandi (milik Sugeng), Warkop Jagojaya (milik Hadak), dan Warkop Endel (milik Damon alias Endel). Mereka dianggap sudah melewati batas dan menantang aturan. Ironisnya, Satpol PP justru dinilai hanya tutup mata.

“Yang lain sudah patuh aturan, tapi tiga warkop ini seenaknya. Jam tutup sampai jam 03.00-lebih. Anehnya, Satpol PP diam. Jangan-jangan ada apa-apanya?,” sindir warga dengan penuh kegeraman.

Warga menegaskan, jika aparat dan pemerintah desa terus berlarut-larut, maka mereka sendiri yang akan turun tangan.

“Kalau penegakan hukum dibiarkan seperti ini, kami akan bertindak sendiri. Jangan salahkan warga bila nanti ada aksi senyap,” ancamnya srius!!.

Hingga berita ini diterbitkan yang kedua kalinya, Narasionline.id masih berupaya meminta tanggapan resmi dari Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan maupun pihak Desa Ngerong. Namun, warga enggan membagikan nomor kontak Kasatpol PP. (Lks)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

PURBALINGGA, Narasionline.id – Suara kritik keras menggema dalam audiensi antara Aliansi Masyarakat Purbalingga dan Bupati Purbalingga, H. Fahmi Mohammad Hanif. Dalam pertemuan itu, aliansi menyampaikan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan praktik jual beli proyek pembangunan hingga monopoli pengadaan seragam sekolah.

Perwakilan aliansi, Slamet Wahidin, menyoroti program Alus Dalane yang dinilai justru menimbulkan keluhan dari kontraktor kecil. Menurutnya, pola kerja dalam proyek pembangunan jalan sarat permainan dan lebih menguntungkan pihak tertentu.

“Kontraktor kecil kesulitan masuk karena ada permainan proyek. Padahal mereka punya kemampuan, tapi tersisih karena sistem yang tidak sehat. Ini jelas merugikan masyarakat luas, sebab dana pembangunan seharusnya dikelola secara adil dan terbuka,” ujar Slamet kepada Narasionline.id, Rabu (3/9/2025).

Selain sektor pembangunan, Slamet juga menyinggung dunia pendidikan. Ia menyebut sejumlah sekolah di Purbalingga dipaksa membeli bahan seragam melalui distributor tertentu yang ditunjuk. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan kesan monopoli sekaligus membebani orang tua murid.

“Di dunia pendidikan, orang tua murid terbebani oleh seragam yang jalurnya sudah diatur. Sekolah tidak leluasa memilih, dan wali murid tidak punya pilihan lain. Ini sama-sama pola bisnis yang merugikan masyarakat,” tegas Slamet.

Aliansi mendesak agar Bupati mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta menindak oknum yang terbukti bermain dalam proyek maupun sektor pendidikan.

“Kami ingin pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Jangan biarkan ada ruang praktik monopoli atau permainan proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami siap membuka data lebih rinci,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Fahmi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap masukan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.

“Semua masukan dari masyarakat tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme. Saya mengapresiasi sikap kritis dari aliansi, karena ini bagian dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” kata Fahmi.

Bupati juga memastikan akan meminta laporan menyeluruh dari OPD terkait agar dugaan tersebut dapat diperiksa secara cermat.

“Kami ingin memastikan semua program berjalan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk segelintir pihak,” pungkasnya. (bob)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

SUMBA, Narasionline.id – Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di RT 07, Kelurahan Weetebula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), mendapat sorotan tajam dari DPRD SBD.

Ketua Komisi II DPRD SBD, Heri Bertus Pemudadi, mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek senilai Rp55 juta per unit untuk pembangunan rumah baru dan Rp22 juta per unit untuk peningkatan kualitas rumah.

“Mulai dari fondasi, tembok, hingga plesteran mudah retak. Kami menemukan pasir kali yang dipakai kontraktor mengandung lumpur hingga 80 persen,” tegas Heri, Selasa, 2 September 2025.

Selain pasir, kualitas kayu dan batu juga dipertanyakan. Heri menyebut sebagian kayu hanya berupa kulit kayu yang tidak layak pakai, sementara batu yang digunakan kecil dan mudah pecah.

“Bangunan seperti ini rawan roboh. Bukan hanya gempa, disentuh saja temboknya bisa runtuh. Ini membahayakan warga penerima manfaat,” katanya dengan nada tegas.

DPRD SBD berjanji memanggil kontraktor serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) untuk dimintai pertanggungjawaban terkait mutu material.

Sebelumnya, warga penerima manfaat juga mengeluhkan buruknya kualitas pembangunan. Mereka menyebut pasir kali dari Lamboya dan Wanukaka tidak sesuai standar konstruksi, sementara pasir laut yang biasa dipakai kini dilarang karena merusak ekosistem pesisir.

Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD meminta masyarakat bersabar. Ia menegaskan pemerintah tengah mengupayakan pasokan pasir berkualitas dari Kupang dan Flores untuk menjamin mutu pembangunan.

Program PPKT di Weetebula mencakup pembangunan 46 unit rumah swadaya baru dengan anggaran Rp55 juta per unit, serta peningkatan kualitas 14 unit rumah dengan anggaran Rp22 juta per unit. (Bn)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

MALAKA, Narasionline.id — Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua menahan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan septic tank tahun 2021 di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Penahanan dilakukan pada Selasa (2/9/2025).

Kedua tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Direktur CV Sinar Geometry Septic Tank, perusahaan pelaksana proyek di Desa Oekmurak dan Desa Tafuli dengan nilai kontrak Rp615.516.107.

Informasi penahanan diperoleh dari sumber internal Kejari Atambua pada Rabu (3/9/2025). Menurut sumber tersebut, langkah penahanan diambil untuk memudahkan proses pemeriksaan dan penyidikan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Atambua belum memberikan keterangan resmi.

Sebelumnya, media ini telah memberitakan dugaan penyimpangan dalam proyek septic tank tahun 2021 yang dikerjakan sejumlah kontraktor. Proyek tersebut dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Berikut daftar kontraktor dan paket pekerjaan proyek septic tank 2021 di Malaka:

1. CV Joan Abadi: Dua paket pekerjaan di Desa Tafuli dan Desa Wekmurak, masing-masing 88 unit, dengan nilai kontrak per paket Rp615.516.107.

2. CV Anugerah Mychael: Satu paket pekerjaan di Desa Kereana, 120 unit, dengan nilai kontrak Rp839.472.146.

3. CV Sinar Geometry Septic Tank: Dua paket pekerjaan di Desa Wederok dan Desa Raimataus, total 312 unit, dengan nilai kontrak Rp2.182.970.778.

Meski proyek yang dikerjakan CV Anugerah Mychael dan CV Sinar Geometry juga diduga bermasalah, hingga kini belum ada pemeriksaan atau penahanan terhadap pihak terkait.

Publik berharap Kejari Atambua dapat mengusut seluruh proyek septic tank bermasalah secara menyeluruh dan adil, tanpa tebang pilih. Penegakan hukum yang transparan dan tegas dinilai penting untuk menimbulkan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Proyek infrastruktur dasar seperti septic tank semestinya memberikan manfaat nyata bagi warga, bukan menjadi sumber kerugian negara maupun kekecewaan publik. (nm)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, dr. Zainal Safri, M.Ked(PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP(K), menerima kunjungan Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Sumatera Utara sekaligus Pimpinan/Owner Pendamping News dan Metropos 24, Burju Simatupang, ST., SH., di RSUP H. Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, Selasa (02/09/2025).

Pertemuan singkat tersebut membahas langkah strategis untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit. Dalam kesempatan itu, Burju Simatupang menyampaikan apresiasi terhadap komitmen RSUP H. Adam Malik di bawah kepemimpinan dr. Zainal Safri.

“Berdasarkan informasi dan pengamatan kami, pelayanan kesehatan di RSUP H. Adam Malik saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak masyarakat, baik dari Sumatera Utara maupun luar provinsi, merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Tentu, kami berharap perbaikan ini dapat terus berlanjut,” ujar Burju.

Ia menambahkan, peningkatan kepercayaan publik dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memilih RSUP H. Adam Malik sebagai rujukan utama pelayanan kesehatan di wilayah Sumatera Utara.

Sementara itu, dr. Zainal Safri menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan rumah sakit.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk insan pers, menjadi motivasi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang lebih profesional,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi antara dunia medis dan insan pers sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. (an)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

VIETNAM, Narasionline.id – Tim bola voli Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) sukses mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai International Police Volleyball Tournament 2025 yang digelar pada 26–30 Agustus 2025 di National Defense Sports Stadium II, Military Region 7, Ho Chi Minh City.

Dalam turnamen yang diikuti enam tim dari empat negara ASEAN ini, JBP tampil dominan sejak babak penyisihan hingga final, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Di partai puncak, mereka menaklukkan tim tuan rumah Vietnam Public Security (CAND) dengan skor 3-1 (18-25, 25-20, 27-25, 25-23).

Turnamen ini diikuti oleh:

* Vietnam: Public Security (CAND), Army “The Cong – Tan Cang”, dan Hanoi Club
* Indonesia: Jakarta Bhayangkara Presisi
* Laos: Lao Ministry of Public Security
* Kamboja: Ministry of Interior / Visakha

Ajang ini diselenggarakan untuk memperingati 80 Tahun Hari Nasional Vietnam, 80 Tahun Hari Tradisi Angkatan Pengamanan Rakyat Vietnam, serta 20 Tahun Hari Perlindungan Keamanan Nasional, dengan mengusung tema persahabatan, solidaritas, dan diplomasi olahraga.

Selain meraih gelar juara, dua pemain JBP juga berhasil membawa pulang penghargaan individu:

* Best Setter: Nizar Zulfikar
* Best Outside Hitter: Agil Angga Anggara

Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., selaku Ketua PBV Polri sekaligus Manajer Tim, yang aktif membina dan memotivasi para atlet voli di lingkungan Polri.

“Kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak pernah menyerah. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Polri mampu membawa harum nama bangsa di kancah internasional melalui jalur olahraga,” ujar Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi olahraga untuk mempererat hubungan antarnegara ASEAN, khususnya di lingkup institusi keamanan.

Dengan prestasi ini, Jakarta Bhayangkara Presisi kembali membuktikan eksistensinya sebagai klub voli profesional yang tak hanya berprestasi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing dan unggul di tingkat internasional. Selain itu, capaian ini turut memperkuat citra positif Polri sebagai institusi yang mendukung kemajuan olahraga nasional. (ks)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

PASURUAN, Narasionline.id – Kesabaran warga dan aparat di kawasan Gempol 9, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, akhirnya habis. Tiga warung kopi (warkop) karaoke resmi dilabeli “pembangkang” lantaran terus melanggar aturan dan kini terancam penutupan permanen.

Ancaman tegas ini mencuat usai rapat panas antara Satpol PP Kabupaten Pasuruan, aparat desa, dan para pemilik warkop di Kantor Satpol PP beberapa waktu lalu. Tiga warkop yang dinilai paling bandel yaitu:

Warkop Srikandi milik Sugeng
Warkop Endel milik Endel (nama panggilan)
Warkop Jago Jaya milik Hadak

Ketiganya diketahui tetap beroperasi hingga pukul 03.00–04.00 WIB, melanggar kesepakatan dan memicu keresahan warga.

“Mereka sengaja buka sampai pagi, seolah menantang aturan. Kalau mau melawan aturan, ya siap-siap ditutup permanen,” tegas warga Dusun Mojorejo.

Dalam rapat tersebut, seluruh pemilik warkop menandatangani surat pernyataan berisi tiga poin:

1. Wajib mengurus izin usaha resmi.
2. Jam operasional maksimal pukul 01.00 WIB.
3. Siap disegel permanen jika melanggar.

Namun, aturan jam operasional justru terus diabaikan. Warga pun mendesak aparat untuk bertindak tegas. Bahkan, Pemerintah Desa Ngerong siap turun tangan jika pelanggaran terus berlanjut.

“Kalau pemerintah tidak segera bertindak, warga sendiri yang akan bergerak. Kami tidak mau konflik, tapi kalau dibiarkan, masalah bisa meledak,” ujarnya

Sejak 14 Juli 2025, spanduk larangan miras, narkoba, dan pembatasan jam operasional dipasang di tiga titik strategis Gempol 9. Mulai 12 Agustus 2025, Satpol PP bersama Linmas Desa Ngerong, Banser, dan perangkat desa juga rutin melakukan patroli malam.

Meski demikian, tiga warkop karaoke tersebut tetap nekat beroperasi hingga dini hari, membuat situasi kian memanas.

Hingga berita ini diturunkan, Narasionline.id masih berupaya mengonfirmasi Ketua Paguyuban Warkop Gempol 9, pihak Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Kepala Desa Ngerong, serta pemilik tiga warkop yang disebut pembangkang.

Seorang warga Dusun Mojorejo, yang enggan disebutkan namanya menilai, langkah Satpol PP terlalu lemah.

“Ada apa sebenarnya, sehingga yang punya wewenang terkesan mlempem,” ujarnya. (lks)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah tegas memberantas praktik korupsi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keadilan, terutama bagi keluarga pelaku.

“Kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan. Maka wajar jika negara menyita aset hasil korupsi,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, seperti dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo menilai anak dan istri koruptor tidak seharusnya ikut menanggung akibat dari perbuatan yang bukan kesalahan mereka. Ia mencontohkan, aset yang dimiliki sebelum pejabat menjabat perlu dikaji secara hukum agar keputusan penyitaan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Dosa seorang tua sebetulnya tidak boleh diturunkan kepada anaknya. Tapi saya juga meminta masukan dari para ahli hukum,” jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, koruptor sebaiknya diberi kesempatan untuk mengembalikan uang hasil kejahatannya, meski langkah tersebut tidak mudah. “Saya berpendapat, sebaiknya ada upaya negosiasi. Kembalikan uang yang dicuri. Namun saya paham, hal ini sulit karena sifat manusia yang enggan mengaku,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya pemberian efek jera agar praktik korupsi tidak terus berulang di masa depan. (Nor*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak akan ada pajak baru maupun kenaikan tarif pajak pada tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, target pendapatan negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp 3.147,7 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 2.357,7 triliun, atau tumbuh 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Seolah-olah ada persepsi dari media bahwa peningkatan pendapatan dilakukan dengan menaikkan pajak. Padahal tarif pajak tetap sama,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025).

Ia menegaskan, peningkatan penerimaan pajak akan ditempuh melalui penguatan kepatuhan wajib pajak, bukan dengan memberlakukan pajak baru.

Pemerintah juga berkomitmen memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dengan penghasilan hingga Rp 500 juta per tahun tetap bebas Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, UMKM dengan omzet di atas Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar hanya dikenakan pajak final sebesar 0,5 persen, jauh di bawah tarif PPh badan sebesar 22 persen.

Selain itu, sektor-sektor tertentu seperti kesehatan dan pendidikan tetap dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta keringanan pajak diberikan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun.

“Semua kebijakan ini berdasarkan asas gotong royong. Pendapatan negara akan dijaga, namun tetap berpihak pada kelompok yang lemah,” tutup Sri Mulyani. (tom*)

Berita, Headline, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait aksi penjarahan rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (31/8).

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (1/9), Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan moral yang diberikan masyarakat setelah insiden tersebut.

“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” tulisnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa risiko serupa melekat pada jabatan seorang pejabat negara, mengingat tidak semua kebijakan pemerintah dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

“Membangun Indonesia adalah perjuangan yang terjal dan penuh tantangan. Namun, itu harus dijalani dengan etika, moralitas luhur, dan berlandaskan konstitusi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme hukum, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi atau jalur pengadilan, bukan dengan aksi anarki.

Sri Mulyani berkomitmen menjalankan tugas dengan amanah, integritas, profesionalisme, serta menjunjung transparansi dan antikorupsi. Ia juga mengapresiasi kritik, sindiran, hingga makian publik sebagai masukan untuk perbaikan Kementerian Keuangan.

“Terima kasih kepada masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga netizen yang terus memberi masukan, nasihat, dan semangat bagi kami untuk berbenah diri. Itu bagian dari proses membangun Indonesia,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan menolak kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.

“Mari kita bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, menjarah, membakar, atau melukai. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” pungkasnya. (ji)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.