JAKARTA, Narasioline.id – Di tengah kabar gembira soal kebijakan pemerintah yang memastikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak naik pada tahun 2026, muncul isu lain yang mencoreng citra pengawasan di lapangan. Seorang aktivis anti rokok ilegal, Kartika Dewantoro, menyoroti dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan oknum Bea Cukai Pasuruan, Jawa Timur.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok tidak akan mengalami kenaikan tahun depan. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mencegah lonjakan inflasi, serta menekan peredaran rokok ilegal akibat kesenjangan harga yang terlalu tinggi.

“Kalau cukai tidak naik, mestinya harga rokok juga tidak perlu naik. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan stabilitas ekonomi masyarakat,” ujar Purbaya, dikutib Sabtu (19/10/2025).

Kebijakan itu disambut positif oleh pelaku industri. Ketua Umum Gappri Henry Najoan menyebut keputusan tersebut memberi “ruang bernapas” bagi industri hasil tembakau yang selama ini terbebani kenaikan cukai beruntun.

Namun, di tengah upaya menjaga stabilitas industri dan pemberantasan rokok ilegal, dugaan praktik curang justru mencuat dari lingkungan Bea Cukai Pasuruan.

Menurut penuturan Kartika kepada Narasioline.id, ia menerima pesan singkat melalui WhatsApp dari warga Pasuruan yang mengaku mengetahui adanya permainan di lingkup penindakan bea cukai setempat.

“Dalam pesan itu disebutkan, ada dugaan oknum Bea Cukai yang ‘bermain’ dengan hasil tangkapan rokok ilegal. Barang yang disita disimpan di gudang, tapi kemudian dilebur dan dijual kembali ke pabrik-pabrik rokok di wilayah Pasuruan,” ungkap Kartika.

Ia menambahkan, informasi tersebut juga diperkuat pengakuan dari salah satu pengusaha rokok lokal yang merasa dirugikan oleh ulah oknum tersebut.

“Kami memang produksi rokok ilegal, tapi mereka (oknum bea cukai) meminta setoran bulanan. Kami kerja siang malam, tapi justru dimintai atensi,” ujar Kartika menirukan isi pesan dari warga Pasuruan, Senin (20/10).

Kartika meminta, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menindaklanjuti informasi ini dengan penyelidikan serius. Ia menilai praktik seperti itu tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga melemahkan kebijakan pemerintah dalam menekan peredaran rokok tanpa cukai.

Kementerian Keuangan sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Namun, sebelumnya pemerintah menegaskan bahwa pengawasan terhadap rokok ilegal akan terus diperketat, seiring dengan keputusan menahan tarif cukai pada tahun 2026.

Sementara itu, pihak Bea Cukai Pasuruan belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut. (Cris)

Editor: Bob Fallah

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

BLITAR KOTA, Narasionline.id – Seorang anggota Polisi Wanita (Polwan) dari Polres Blitar Kota digerebek di salah satu hotel di Kota Batu. Penggerebekan itu diduga berkaitan dengan kasus perselingkuhan antara sang Polwan dan seorang anggota DPRD Kota Blitar. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani oleh Polres Batu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggerebekan terjadi pada Sabtu (18/10/2025). Saat petugas mendatangi lokasi, Polwan berinisial W ditemukan sendirian di dalam kamar hotel.

Dalam pemeriksaan awal, W mengaku sebelumnya sempat bersama seorang pria berinisial G, yang diduga merupakan anggota DPRD Kota Blitar. Keterangan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri dugaan hubungan terlarang antara keduanya.

Kasat Reskrim Polres Batu, IPTU Joko Suprianto, membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Menurutnya, proses hukum dan pemeriksaan etik terhadap oknum anggota Polri itu kini masih berjalan.

“Iya, perkaranya kami tangani,” ujar Joko, dikutip dari salah satu media online, Senin (20/10/2025).

Pihak kepolisian, lanjut Joko, masih melakukan pendalaman terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polwan tersebut. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pria berinisial G yang disebut-sebut itu benar merupakan anggota DPRD Kota Blitar.

“Untuk Polwannya benar, karena suaminya yang melaporkan. Sedangkan keterlibatan anggota dewan masih kami selidiki,” ungkapnya singkat. (Bas)

Berita, Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – PT Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya menjaga mutu pelayanan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Upaya ini dilakukan melalui program rutin bertajuk “Pantau Bareng SPBU”, yang melibatkan langsung jajaran direksi dan manajemen perusahaan.

Pada Jumat (17/10/2025), Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, turun langsung ke SPBU 31.12802 di Jalan MT Haryono, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Mars Ega tak sekadar memantau, tetapi juga turut melayani konsumen dengan menjadi operator SPBU.

“Kami ingin memastikan seluruh pelayanan di SPBU berjalan baik, mulai dari kualitas produk hingga interaksi petugas dengan pelanggan,” ujar Mars Ega di sela kegiatan tersebut.

Ia menegaskan, inspeksi langsung seperti ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen terhadap mutu pelayanan publik dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina.

Selain meninjau, Mars Ega juga berdialog dengan para operator serta pelanggan yang sedang melakukan pengisian BBM. Seorang pelanggan, Firgiawan, pengemudi ojek daring, mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga.

Ia menilai pelayanan di SPBU tersebut cukup baik dan jarang mengalami kendala.

“Saya isi Premium Green hampir setiap hari di sini, dan sejauh ini aman-aman saja,” katanya.

Sementara itu, seorang petugas operator yang telah bekerja di SPBU tersebut sejak 2015 menyampaikan bahwa pengawasan rutin dari manajemen membuat mereka lebih disiplin dalam menjalankan SOP. Ia juga menilai kegiatan seperti “Pantau Bareng SPBU” membantu menjaga semangat kerja di lapangan.

Program “Pantau Bareng SPBU” sendiri menjadi agenda berkelanjutan Pertamina Patra Niaga di berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan ini, perusahaan berharap dapat memastikan pelayanan yang prima, transparan, serta menjamin kualitas BBM yang sesuai standar. (Maruly)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada jaringan penyelundupan yang selama ini bermain di balik impor ilegal. Ia memastikan, dalam waktu dekat akan ada penangkapan besar-besaran terhadap pelaku dan pihak yang melindunginya.

Purbaya menyebut langkah itu bukan sekedar ancaman. Ia menegaskan, pemerintah serius menertibkan praktik kotor yang merugikan negara dan menekan industri dalam negeri.

“Saya tak peduli siapa bekingnya. Kalau ada yang coba-coba lindungi, saya akan laporkan langsung ke Presiden,” ujar Purbaya, Jumat (17/10/2025).

Sasaran operasi kali ini mencakup sektor-sektor yang selama ini kerap menjadi ladang basah penyelundupan, seperti tekstil, rokok, baja, hingga barang-barang impor yang menyaingi produk lokal. Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya merugikan kas negara, tapi juga menutup peluang kerja bagi masyarakat.

Dari laporan yang diterimanya, sejumlah pegawai di instansi teknis mengaku takut menindak pelaku karena adanya tekanan dari pihak berkepentingan. Purbaya menegaskan, budaya takut itu harus dihentikan.

“Kalau ada yang menghalangi tugas, jangan diam. Laporkan! Saya yang akan pasang badan,” tegasnya.

Ia menilai, selama mafia penyelundupan masih bebas bergerak, ekonomi nasional sulit berkembang. Purbaya optimistis, bila rantai kotor itu diputus, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat jauh di atas 5 persen, bahkan menembus 8 persen.

Langkah bersih-bersih ini, lanjutnya, bukan hanya untuk menegakkan hukum, tapi juga memastikan industri dalam negeri mendapat ruang yang adil. Pemerintah ingin memastikan, tak ada lagi permainan gelap yang membuat pelaku usaha jujur kalah di kandang sendiri. (Crys/maruli)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA UTARA, Narasionline.id – Polisi akhirnya mengungkap motif di balik aksi keji seorang remaja berinisial MR (16) yang tega membunuh bocah sekolah dasar berinisial VI (12) di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Fakta terbaru yang terungkap mengejutkan publik, pelaku menghabisi nyawa korban hanya karena dendam lama terkait utang makanan di warung milik ibu korban.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar, menjelaskan bahwa pelaku menyimpan sakit hati setelah dua kali berutang makan di warung ibu korban namun tidak pernah membayar. Saat ditagih, MR justru tersinggung dan menyimpan dendam terhadap keluarga korban.

“Pelaku dendam terhadap ibu korban karena pernah berutang makan dua kali di warungnya. Saat ditagih, pelaku tidak mau membayar dan akhirnya menyimpan rasa sakit hati,” ungkap Onkoseno kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Peristiwa tragis itu terjadi pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Saat itu, korban VI tengah bermain bersama teman-temannya di sekitar rumah pelaku. MR kemudian melarang teman-teman korban ikut bermain, sehingga VI akhirnya sendirian.

Pelaku lalu mengajak korban masuk ke rumahnya, dan di dalam rumah tersebut, MR menghabisi nyawa korban.

Lebih mengerikan lagi, setelah korban tewas, pelaku diduga melakukan tindakan asusila terhadap jenazah korban akibat dorongan nafsu.

Menurut Onkoseno, aksi pelaku tidak dilakukan dengan perencanaan matang, melainkan terjadi secara spontan saat melihat korban melintas di sekitar rumahnya.

“Perencanaan bukan karena matang, tetapi kebetulan korban lewat di sekitar rumah pelaku. Saat itu korban sedang main dengan teman-teman lain, lalu pelaku melarang teman korban ikut,” jelasnya.

Polisi telah memeriksa sedikitnya enam orang saksi terkait kasus ini. Mengingat pelaku masih di bawah umur, status hukumnya dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

MR saat ini ditempatkan di lokasi aman sesuai dengan prosedur perlindungan anak dalam proses hukum.

“Pelaku kita tempatkan di tempat aman. Pihak lain yang diperiksa sebagai saksi sudah ada enam orang,” tambah Onkoseno.

Kasus ini memicu kehebohan dan keprihatinan masyarakat, lantaran motif pembunuhan dianggap sangat sepele, hanya persoalan utang kecil di warung, namun berujung pada tragedi memilukan yang merenggut nyawa anak tak berdosa.

Polisi memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sesuai ketentuan, meski pelaku masih berstatus anak di bawah umur. (*)

Berita, Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dugaan adanya “beking” di tubuh Bea Cukai menuai sorotan. Kartika Dewantoro, yang dikenal vokal dalam mengkritisi peredaran rokok ilegal, mengapresiasi langkah berani Purbaya yang berkomitmen memberantas praktik kotor di balik bisnis rokok ilegal tersebut.

Kartika menyatakan, sepakat dengan pandangan Purbaya bahwa ada oknum Bea Cukai yang justru melindungi para cukong rokok ilegal. Ia menilai pengakuan tersebut bukan isapan jempol, melainkan cerminan dari kondisi lapangan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat.

“Saya apresiasi sikap tegas Pak Purbaya. Pernyataan soal beking di internal Bea Cukai itu benar adanya. Jawa Timur bahkan menjadi daerah paling rawan, banyak pabrik rokok ilegal beroperasi tanpa takut hukum,” tegas Kartika, Sabtu (18/10/2025).

Lebih lanjut, Kartika menduga keterlibatan aparat Bea Cukai di sejumlah daerah di Jatim sudah sangat sistematis.

“Saya menduga kuat Bea Cukai Madura, Pasuruan, dan Malang ikut terlibat dalam jaringan yang dimaksud Pak Purbaya sebagai ‘beking’. Ini bukan sekadar isu, sudah bukan lagi rahasia umum di kalangan pelaku industri rokok,” tandasnya.

Kartika meminta, Menteri Keuangan segera membuktikan komitmennya dengan mengusut tuntas nama-nama yang disebut sebagai beking rokok ilegal.

“Kalau pemerintah serius, jangan berhenti di pernyataan. Bongkar semua, dari level bawah sampai atas. Negara rugi besar, rakyat kecil jadi korban,” pungkasnya. (Bas)

Editor: Bob fallah

Berita, Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menorehkan prestasi dengan mengamankan seorang buronan yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Medan.

Terpidana bernama Sulaiman Daud ditangkap pada Kamis malam, 16 Oktober 2025, sekitar pukul 23.10 WIB, di kediamannya di Desa Uring, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Kejati Sumut yang dipimpin oleh Kepala Seksi V Bidang Intelijen Kejati Sumut, Muhammad Husairi, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gayo Lues serta dibantu aparat setempat.

Terpidana Sulaiman Daud merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 560/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 6 Oktober 2015.

Ia terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti menerima dan menyerahkan narkotika jenis ganja golongan I seberat 355 kilogram.

Sulaiman telah buron selama 10 tahun sejak 2015. Saat penangkapan, ia sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya berhasil diamankan. Setelah ditangkap, terpidana langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Gayo Lues untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejari Medan guna dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Gayo Lues.

Plh. Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti komitmen Kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan Program Tangkap Buronan (Tabur 31.1) yang digagas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

“Program Tabur ini bertujuan memastikan setiap pelaku kejahatan yang telah divonis pengadilan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami akan terus berupaya mengejar para buronan hingga semuanya tertangkap,” ujar Husairi.

Ia juga mengimbau seluruh buronan perkara agar menyerahkan diri secara sukarela sebelum dilakukan upaya paksa.

“Tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan yang mencoba bersembunyi dari proses hukum,” tegasnya.

Dengan penangkapan ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum secara konsisten serta mendukung visi Kejaksaan Republik Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang humanis dan berintegritas. (Ayu)

Berita, Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

PRABUMULIH, Narasionline.id – Sidang Paripurna Istimewa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Prabumulih ke-24 berlangsung meriah dan penuh kemegahan. Namun, di balik kemeriahan itu, terselip kekecewaan dari sejumlah awak media yang selama ini bermitra dengan Sekretariat DPRD (Sekwan) Kota Prabumulih.

Sedikitnya 30 media lokal mengeluhkan tagihan advertorial yang telah dipesan sebelumnya tidak akan dibayarkan. Alasannya, menurut pihak Sekwan DPRD, karena Anggaran Biaya Tambahan (ABT) yang dijanjikan untuk membayar publikasi tersebut tidak disahkan oleh DPRD.

Kondisi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan jurnalis dan perusahaan media.

Ketua PWI Prabumulih, Ronald Artas, menyesalkan sikap Sekwan DPRD yang dianggap tidak profesional dan mengabaikan tanggung jawab terhadap kerja sama yang sudah dilakukan melalui sistem resmi pemerintah.

“Tagihan advertorial itu dipesan melalui e-Katalog Inaproc 6, jadi apa pun alasannya harus dibayarkan. Jika sudah dipesan dan disebutkan akan dibayar melalui ABT, berarti anggarannya sudah disiapkan. Belakangan dikatakan ABT tidak ada, ini mengecewakan. Hak rekan-rekan media tetap harus dibayarkan,” tegas Ronald.

Lebih lanjut, Ronald mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kota Prabumulih untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran publikasi di Sekwan DPRD.

“Kita ingin tahu siapa yang mengelola dan menguasai anggaran media di Sekwan DPRD. Faktanya, anggaran cepat habis, sementara ada media yang sudah diorder malah tidak dibayar. Ini harus ada kejelasan,” ujarnya.

Ronald juga meminta Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, dan Wakil Wali Kota, Franky Nasril, agar turun tangan menciptakan tata kelola keuangan di Sekwan DPRD yang lebih transparan.

“Kami berharap Wali Kota dapat memberikan solusi agar tagihan advertorial media yang belum dibayarkan bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Prabumulih, Heryani, S.E., M.Si, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa pembayaran advertorial tersebut memang tidak bisa direalisasikan.

“Benar, ABT tidak ada, jadi advertorial yang sudah dipesan sebelumnya tidak bisa dibayarkan,” ujar Heryani singkat.

Ia menambahkan, kesepakatan awal memang menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah ABT disahkan. Namun karena ABT batal disahkan, maka anggaran tersebut otomatis tidak bisa digunakan.

“Sesuai kesepakatan, advertorial dibayarkan setelah ABT disahkan. Tapi karena ABT tidak ada, maka tidak bisa dibayar,” tutupnya. (tim*)

Berita, Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

LUMAJANG, Narasionline.id – Dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di Kabupaten Lumajang memicu kemarahan warga. Seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial Z disebut-sebut sebagai dalang di balik jaringan penimbunan yang merugikan negara tersebut. Kamis (16/10).

Informasi yang dihimpun menyebutkan ada empat lokasi yang dijadikan tempat penampungan Solar bersubsidi ilegal. Dua di antaranya berada di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, dan telah ditutup secara paksa oleh warga yang geram atas aktivitas ilegal tersebut.

Aksi penutupan dilakukan dengan cara menumpuk material bangunan di depan gerbang gudang, sebagai bentuk perlawanan warga terhadap praktik penyelewengan BBM subsidi.

“Kalau benar ada penyalahgunaan Solar subsidi, kami minta aparat turun tangan. Jangan diam saja,” tegas seorang warga Sumberjo.

Warga mendesak Polres Lumajang, Polda Jawa Timur, serta pemerintah daerah untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka menilai tindakan oknum seperti ini mencederai kepercayaan publik terhadap aparatur negara dan berdampak langsung pada kelangkaan Solar bagi masyarakat kecil.

Saat ini, keempat lokasi yang disebut dalam laporan warga telah terlihat sepi dan tertutup rapat. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, pemerintah kecamatan, maupun Pertamina terkait dugaan kasus tersebut.

Masyarakat berharap penegak hukum segera menelusuri jaringan penimbunan ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, mengingat Solar subsidi diperuntukkan bagi nelayan, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah. (lks/tim)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

JATIM, PASURUAN, Narasionline.id – Fakta baru kembali mencuat usai pemberitaan sebelumnya berjudul “Diduga Gunakan Gelar Palsu, Anggota LSM di Pasuruan Terlibat Skandal Asusila, BENARKAH?” Kini, kasus tersebut memasuki babak baru dengan sejumlah temuan yang semakin memperkuat dugaan keterlibatan oknum anggota LSM dalam skandal asusila dan penggunaan gelar palsu.

Pengacara korban, M. Zaini, secara tegas mengungkap identitas terduga pelaku berinisial AS, warga Pasuruan, yang diduga bernaung di bawah LSM yang kurang dikenal di kalangan pemerintahan maupun instansi terkait.

Menurut keterangan Zaini, oknum berinisial AS ini bukan hanya dikenal sebagai anggota LSM “aktif”, tetapi juga gemar menipu dengan gelar palsu dan status pengacara untuk memikat para korban perempuan.

“AS itu benar warga Pasuruan. Dia ngaku-ngaku pengacara, padahal bukan. Korban saya ini salah satu dari yang berhasil diperdaya,” ujar Zaini, Rabu (15/10/2025).

Lebih parah lagi, dari hasil penelusuran, modus AS bukan hanya sekali dua kali. Ia diduga kerap menggunakan pendekatan personal dengan dalih membantu urusan hukum para korban, kemudian memanfaatkan kepercayaan itu untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

“Informasi yang kami terima, korbannya bukan cuma satu. Ada lebih dari dua orang yang sudah siap melapor. Caranya selalu sama, mendekati korban, menjanjikan bantuan, lalu mempermainkan perasaan mereka,” beber Zaini.

Salah satu korban yang juga merupakan kliennya bahkan dijanjikan akan dipertemukan dengan suaminya yang tengah ditahan. Namun, janji tersebut ternyata hanya menjadi umpan rayu yang berujung pada tindakan pelecehan.

Zaini menegaskan bahwa seluruh bukti percakapan, janji manis, hingga chat bernada mesra telah diamankan dan siap dilampirkan dalam laporan resmi ke pihak kepolisian.

“Chat, ajakan, dan janji-janji busuk itu sudah kami screenshot semua. Tak ada alasan lagi bagi AS untuk berkelit,” tegasnya.

Lebih mengkhawatirkan, AS diketahui belum terdaftar di organisasi advokat mana pun. Namun, di media sosial ia justru dengan berani menampilkan gelar S.H. bahkan S.H., M.H., lengkap dengan berbagai kartu tanda anggota LSM yang menampilkan identitas palsu.

“Kami punya bukti kuat. Semua atribut, termasuk akun TikTok dan KTA yang mencantumkan gelar palsu itu, sudah disiapkan untuk laporan resmi,” tutup Zaini.

Hingga berita ini ditayangkan untuk kedua kalinya, M. Zaini masih enggan membagikan nomor kontak terduga pelaku penyalahgunaan gelar sekaligus terduga pelaku pelecehan terhadap korban dengan modus janji palsu. (lks)

Editor: bob fallah

Headline, KRIMINAL, PERISTIWAoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.