JAKARTA, Narasionline.id – Artis Ammar Zoni kembali mencoreng nama baik publik saat tertangkap tangan mengedarkan narkoba dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kasus ini membuka fakta bahwa lembaga pemasyarakatan tempat menahan napi pun telah dijadikan ladang transaksi haram.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyerukan agar tak ada toleransi terhadap pengedar narkoba, terutama yang beroperasi dari dalam penjara. Ia menekankan bahwa pelaku semacam ini tidak pantas dimaafkan. Menurut Rudianto, penegak hukum harus memanfaatkan momentum ini untuk membongkar seluruh jaringan besar yang memungkinkan bandar dan pengedar bisa tetap beroperasi di balik jeruji.

Rudianto mengingatkan: “Bagaimana mungkin narkoba bisa diedarkan dalam lapas kalau bukan disebabkan kerja sama orang dalam?” Pernyataan ini menyorot dugaan kuat keterlibatan oknum petugas lapas.

Kasus ini terungkap ketika petugas Rutan Salemba mencurigai gerak-gerik Ammar Zoni. Bersama lima orang lainnya, A, AP, AM alias KA, ACM, dan MR, ia kedapatan mengedarkan sabu dan tembakau sintetis. Hasil penyidikan menyebut bahwa pasokan obat terlarang itu diperoleh dari seseorang di luar rutan, yaitu tersangka MAA alias AZ, yang menjembatani pengiriman ke dalam lapas.

Saat ini Ammar Zoni sudah menjalani hukuman selama empat tahun penjara dalam kasus narkoba sebelumnya, setelah pihak kejaksaan mengajukan banding. Namun tindakan ini seakan menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian di dalam penjara masih jauh dari kata aman.

Kasus ini menuntut tindakan nyata, bukan hanya sekadar penyelidikan formal. Penegak hukum harus bekerja secara agresif untuk membongkar dalang di balik jaringan narkoba dalam penjara dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk oknum lapas. (Fal)

Berita, Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan agar meningkatkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mendagri menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas pembebasan PBG bagi MBR di Kota Medan dibandingkan daerah lain.

“Informasinya karena tanah di sini mahal. Tapi di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya juga mahal tanahnya, tapi ada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan fasilitas PBG enggak bayar,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat lebih gencar menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Perlu disampaikan nanti oleh Pemda, Pemkotnya, camat, lurah, semua turun, Dinas Permukiman dan Perumahannya juga turun, menjelaskan mengenai fasilitas tidak bayar PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pesannya.

Mendagri menjelaskan, pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

“Di antaranya memang dibuat kebijakan agar harga rumah menjadi murah, baik untuk pembangunan baru atau renovasi oleh pengembang, ataupun oleh diri sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mendagri.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami definisi MBR dan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah.

“BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, nol. PBG, dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga nol bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga rumah dan mendorong akses perumahan layak bagi masyarakat. Namun demikian, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui adanya fasilitas ini.

“Mungkin banyak yang enggak tahu kalau ada kemudahan-kemudahan ini, kebijakan ini. Begitulah kita minta kepada pemerintah sosialisasikan, kemudian media juga kesempatan ini tolonglah sosialisasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP juga sempat berdialog dengan petugas, terutama terkait dengan layanan penerbitan PBG bagi MBR.

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita, Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

PEKANBARU, Narasionline.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Riau, Rio Kasairy, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PWMOI Kota Pekanbaru masa bakti 2025–2028.

Penyerahan SK tersebut berlangsung di Hotel Ameera, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pekanbaru, pada Kamis (9/10/2025).

Acara penyerahan SK dihadiri oleh jajaran pengurus DPW PWMOI Provinsi Riau dan tamu undangan.

Suasana berlangsung khidmat namun penuh semangat kebersamaan dalam membangun sinergi antar insan pers di Ibu Kota Provinsi Riau tersebut.

Dalam sambutannya, Rio Kasairy bilang bahwa pembentukan kepengurusan baru PWMOI Pekanbaru merupakan bagian dari upaya memperkuat peran media online yang sehat, profesional, dan beretika di tengah derasnya arus informasi digital.

“PWMOI harus hadir sebagai penjaga marwah pers dan mitra strategis Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan Pengusaha dalam memberikan informasi yang berimbang, akurat, dan mencerahkan masyarakat,” ujar Rio.

Ketua Rio juga berharap agar kepengurusan baru dapat menjaga kekompakan dan menjadi teladan bagi organisasi media lainnya di Riau.

“Jaga soliditas, jaga kredibilitas, dan jadilah mitra yang kritis namun konstruktif bagi pemerintah daerah,” pesan Rio di akhir sambutannya.

Senada dengan itu, Ketua DPD PWMOI Pekanbaru, Aprianto, yang didampingi Sekretaris Daeng Johan,dan Bendahara Bedata Neri, menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi ini lebih aktif dan berperan nyata di tengah masyarakat.

Ketua Aprianto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas media untuk membangun ekosistem jurnalistik yang berintegritas.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tujuan utama kami adalah memperkuat kompetensi wartawan anggota PWMOI dan memperluas jejaring kerja sama media yang produktif,” ungkapnya.

Aprianto juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyusun program kerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas anggota, termasuk pelatihan jurnalistik, Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat.

“Kami ingin PWMOI tidak hanya eksis di dunia pemberitaan, tapi juga punya kontribusi sosial bagi warga Pekanbaru,” ucap aprianto.

PWMOI merupakan wadah tempat berhimpunnya wartawan media online yang berintegritas,” kata aprianto.

Acara penyerahan SK ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara pengurus, tamu undangan, serta jajaran DPW PWMOI Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Momen ini menjadi langkah awal kepengurusan baru DPD PWMOI Pekanbaru dalam menjalankan amanah organisasi untuk tiga tahun ke depan.

(Sumber : PWMOI Kota Pekanbaru)

Berita, Headlineoleh SebarTweet

ASAHAN, Narasionline.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kerja sama lintas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan regional. Hal itu tampak dalam kegiatan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sumut dengan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang dirangkai dengan penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Simalungun, 9 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa KEK Sei Mangkei memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama, agar manfaat pembangunan kawasan industri ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara,” ujar Bobby.

Wakil Bupati Asahan yang hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik langkah Gubernur Sumut dalam memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Kabupaten Asahan siap menjadi penopang tenaga kerja bagi kawasan industri strategis seperti KEK Sei Mangkei. Kami telah menyiapkan SDM yang terlatih dan berdaya saing melalui berbagai program pelatihan serta penguatan vokasi daerah,” ucapnya.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Utara. Dengan posisi geografis yang berdekatan dan ketersediaan tenaga kerja produktif, Asahan siap mengambil peran strategis sebagai salah satu daerah pendukung utama penyedia tenaga kerja industri di KEK Sei Mangkei dan kawasan sekitarnya. (*)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”

Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Bupati Batu Bara menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dalam percepatan akses keuangan di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang telah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan di wilayahnya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Rakornas TPAKD 2025 juga meluncurkan Roadmap TPAKD serta memberikan TPAKD Award 2025 kepada kepala daerah yang berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat melalui perluasan akses keuangan di seluruh daerah. (*)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

PASURUAN, Narasionline.id – Praktik perjudian di Dusun Rokwali atau Oro-oro Kwali, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, kembali menjadi sorotan. Kawasan tersebut disebut-sebut kerap dijadikan ajang perjudian sabung ayam dan judi cap jiki (bola setan) yang meresahkan warga.

Aktivitas ilegal itu diduga telah berlangsung lama dan nyaris tanpa henti. Berdasarkan penuturan sejumlah warga, arena judi di Dusun Rokwali bisa beroperasi hampir setiap hari, hanya berhenti sesekali untuk menghindari pantauan aparat.

“Perjudian di sini bukan baru sekali. Sudah sering, bahkan bisa dibilang rutin. Kadang tiap hari, kadang berhenti seminggu. Mungkin supaya tidak mudah diketahui polisi,” ungkap salah satu warga, Sabtu (11/10).

Warga juga mengaku sempat melihat beberapa anggota kepolisian mendatangi lokasi pada Jumat (10/10). Namun sayangnya, dugaan kuat menyebut informasi operasi tersebut bocor lebih dulu, sehingga para pelaku berhasil kabur sebelum dilakukan penindakan.

“Kemarin ada polisi datang, tapi sayangnya sudah bocor,” ujar Wagiman (nama samaran), warga setempat.

Kemarahan warga semakin memuncak karena praktik perjudian tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng citra Desa Beji yang selama ini dikenal religius dan berbudaya santun. Mereka menilai pembiaran terhadap praktik semacam ini sama saja dengan merusak moral masyarakat dari dalam.

“Kalau aparat tidak tegas, ini bisa jadi kebiasaan yang menular. Anak-anak kita lihat langsung dan bisa menganggap judi itu hal biasa. Padahal itu penyakit sosial yang menghancurkan masa depan mereka,” tegas salah satu tokoh masyarakat.

Warga kini berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Mereka siap melaporkan dan bahkan turun langsung membubarkan setiap aktivitas perjudian yang muncul di wilayahnya.

“Monggo, kalau ada yang tahu ada sabung ayam atau jiki lagi, kami bersama warga siap turun langsung. Ini bukan sekedar soal hukum, tapi soal menjaga martabat desa kami,” tandas tokoh masyarakat tersebut.

Warga berharap kepolisian menindak tegas para pelaku dan menutup permanen lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena judi. Bagi mereka, perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak sendi moral, memperburuk citra desa, dan menodai masa depan generasi muda. (lukas)

Editor: Bob

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

PAMEKASAN, Narasionline.id – Aktivis antirokok ilegal, Kartika Dewantoro, kembali menyoroti maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal di Kabupaten Pamekasan. Kali ini, sorotan publik makin tajam setelah beredar video di akun TikTok “X.com” yang memperlihatkan sejumlah petugas Bea Cukai Pamekasan mendatangi sebuah warung penjual rokok milik ibu-ibu tersebut.

Dalam video itu, seorang ibu-ibu dengan nada tinggi menyebut bahwa menjual rokok milik H. Her dijamin aman. “Rokok H. Her aman, pihak cukai sudah dibayar semua,” ujar perempuan itu dengan lantang.

Ucapan tersebut, menurut Kartika, menjadi indikasi kuat adanya dugaan permainan antara pihak cukai dan pemilik rokok ilegal.

“Kalau benar begitu, ini sangat serius. Pemerintah pusat, terutama Kemenkeu di bawah Purbaya, wajib turun tangan. Jangan hanya gagah bicara di media, tapi tutup mata terhadap bukti yang sudah jelas di lapangan,” tegas Kartika saat dihubungi Narasionline.id, Kamis (9/10).

Kartika menyebut, video yang beredar itu menjadi bukti nyata bahwa ada dugaan kongkalikong antara oknum aparat dan pengusaha rokok ilegal di Pamekasan.

“Bukannya ditindak, malah dimaki. Ini bukan cuma memalukan, tapi juga merusak wibawa hukum,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kartika juga mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut rokok ilegal tidak akan dimatikan, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak. Pernyataan itu viral dan dianggap publik sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum di sektor cukai. (bob)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut bahwa rokok ilegal tidak akan dimatikan, melainkan harus membayar pajak, kini menuai kritik keras dari publik. Ucapan tersebut viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan tanda tanya besar soal arah kebijakan pemerintah terhadap industri rokok nasional.

Kartika Dewantoro, sosok yang dikenal lantang mengungkap praktik ilegal di sektor cukai dan pernah mengguncang dunia peredaran rokok ilegal, menilai pernyataan Menkeu itu kontradiktif dan membingungkan.

“Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Bagaimana mungkin sesuatu yang secara hukum dikategorikan ‘ilegal’ justru diberi ruang hidup, bahkan diarahkan untuk berkontribusi pada pendapatan negara?” tegas Kartika saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (8/10).

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa mengaburkan batas antara legalitas dan pelanggaran hukum. “Di satu sisi, pemerintah selalu menyuarakan perang terhadap barang ilegal. Tapi di sisi lain, muncul sinyal bahwa pelaku pelanggaran bisa dilegalkan asalkan mau membayar pajak. Ini logika berbahaya yang bisa menimbulkan kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan,” lanjutnya.

Gelombang kritik publik pun tak terbendung. Di linimasa X (Twitter) dan TikTok, potongan video pernyataan Menkeu itu ramai disorot dengan nada sindiran dan skeptisisme. Banyak warganet menilai, ucapan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum ekonomi.

Kartika menegaskan, kebijakan semacam itu justru membuka ruang bagi praktik abu-abu yang rawan disusupi kepentingan ekonomi dan politik.

“Industri rokok sudah lama punya pengaruh besar di ranah politik dan ekonomi nasional. Kalau kebijakan seperti ini benar-benar diterapkan, jangan heran jika kepercayaan publik terhadap pemerintah makin terkikis,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah sungguh ingin menata sektor rokok, langkah yang seharusnya diambil bukan memberi kelonggaran kepada pelanggar, melainkan memperkuat pengawasan, membenahi regulasi, dan menuntaskan pemberantasan rokok ilegal hingga ke akar.

“Membiarkan yang ilegal sambil menarik pajak darinya bukan solusi. Itu justru mengaburkan batas antara hukum dan kepentingan,” tegas Kartika.

Kartika juga menyoroti, pernyataan salah satu bos rokok asal Pamekasan, Madura, yang sebelumnya sempat viral di berbagai media. Bos tersebut pernah menyebut, “Kalau mau mensejahterakan petani, ayo kerja sama saya.”

Menurut Kartika, ucapan seperti itu tidak pantas diucapkan, apalagi seolah menggambarkan kedekatan dengan pemerintah.

“Sebagian besar warga menilai ucapannya itu menunjukkan sikap seolah-olah dia yang paling bisa mengatur nasib petani tembakau. Padahal, nyatanya masih ada produk rokok ilegal yang dia jual,” ujarnya.

“Kalau mau bukti, saya pasti bongkar,” tutup Kartika dengan nada tegas. (bob)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Ulah salah satu manajer club malam berinisial ABD ini benar-benar bikin geleng kepala. Demi tampil keren dan bergaya di jalanan, ABD menyewa mobil Brio selama sebulan dengan biaya Rp4,5 juta. Namun, jaminan yang ia berikan ke pemilik mobil, SN, ternyata sepeda motor hasil sewaan juga.

Awalnya, transaksi berjalan mulus. ABD tampak percaya diri saat menyerahkan motor sebagai jaminan sewa mobil. SN pun tak menaruh curiga sedikit pun, hingga akhirnya terungkap bahwa motor tersebut ternyata bukan milik ABD, melainkan kendaraan yang juga disewa dari pihak lain.

Kini, SN dibuat bingung bukan main. Pasalnya, ia masih menyimpan motor tersebut, namun pemilik asli motor mulai menagih dan meminta kendaraannya dikembalikan. Di sisi lain, ABD terus berkelit setiap kali dimintai tanggung jawab.

“Sudah dihubungi berkali-kali tapi alasannya selalu ganti-ganti. Kadang katanya di luar kota, kadang sibuk kerja. Lah, motor ini jadinya mau dikemanakan?” ujar SN dengan nada kesal.

Kasus ini sontak jadi bahan perbincangan di kalangan warga sekitar. Banyak yang menilai tindakan ABD tergolong nekat, bahkan bisa menjurus ke penipuan jika terbukti menipu dua pihak sekaligus.

Rekan rekan kalanganpun ramai-ramai berkomentar sinis, “Gaya boleh, asal jangan ngibul.”
Seolah-olah ingin naik kelas, tapi malah tenggelam dalam ulah sendiri. (tim redaksi)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

NEW YORK CITY, Narasionline.id – Setelah menempuh perjalanan panjang selama 23 jam menggunakan maskapai Etihad Airways, Wilson Lalengke akhirnya tiba di New York City pada pukul 16.00 waktu setempat, Senin (6/10).

Kedatangannya menandai momen penting dalam kiprahnya di panggung internasional, di mana ia dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum yang menangani isu politik, dekolonisasi, hak asasi manusia, serta pemeliharaan perdamaian dan kerja sama internasional.

Pria kelahiran Morowali Utara itu dikenal luas sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan dialog antarbangsa. Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson menegaskan, bahwa partisipasinya di forum internasional ini bukan semata bentuk representasi pribadi, melainkan panggilan moral bagi seluruh warga dunia.

“Kita tidak bisa terus membiarkan ketidakadilan dan kekerasan terjadi di depan mata tanpa ada keberanian untuk bersuara. Dunia membutuhkan keberpihakan pada kemanusiaan, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan,” tegas Wilson Lalengke sebelum meninggalkan hotel tempatnya menginap.

Selama berada di New York, Wilson bermalam di Millennium Hilton New York One UN Plaza, hotel yang berlokasi strategis di jantung Manhattan dan hanya berjarak sekitar tiga menit berjalan kaki dari Markas Besar PBB. Tempat ini kerap menjadi pilihan para diplomat dan pejabat tinggi dunia saat menghadiri pertemuan internasional.

Pidato Wilson di Komite Keempat PBB diprediksi akan menarik perhatian para delegasi dan pengamat global, mengingat isu yang akan diangkatnya menyentuh persoalan mendasar dalam tatanan kemanusiaan dunia. Ia akan menyerukan petisi global untuk memperkuat solidaritas masyarakat dunia dalam menegakkan supremasi hukum internasional serta mendorong langkah nyata dalam mengakhiri berbagai bentuk pelanggaran HAM berat.

“Banyak bangsa saat ini masih menjadi korban kekerasan negara, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Lebih menyedihkan lagi, komunitas internasional sering kali memilih diam,” ujarnya. “Melalui forum ini, saya ingin mengetuk hati nurani dunia agar kembali menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam setiap kebijakan global.”

Lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris itu menegaskan, bahwa pidatonya di PBB bukan hanya bentuk kritik terhadap situasi global, tetapi juga seruan moral agar setiap bangsa mengambil tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan martabat manusia.

“Kemanusiaan adalah bahasa universal. Selama kita masih diam terhadap penderitaan sesama, maka kita ikut berperan dalam melanggengkan ketidakadilan,” pungkasnya. (bob/*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.