JAKARTA, Narasionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait aksi penjarahan rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal pada Minggu (31/8).

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (1/9), Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan moral yang diberikan masyarakat setelah insiden tersebut.

“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” tulisnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa risiko serupa melekat pada jabatan seorang pejabat negara, mengingat tidak semua kebijakan pemerintah dapat diterima seluruh lapisan masyarakat.

“Membangun Indonesia adalah perjuangan yang terjal dan penuh tantangan. Namun, itu harus dijalani dengan etika, moralitas luhur, dan berlandaskan konstitusi,” ujarnya.

Ia mengingatkan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seharusnya disalurkan melalui mekanisme hukum, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi atau jalur pengadilan, bukan dengan aksi anarki.

Sri Mulyani berkomitmen menjalankan tugas dengan amanah, integritas, profesionalisme, serta menjunjung transparansi dan antikorupsi. Ia juga mengapresiasi kritik, sindiran, hingga makian publik sebagai masukan untuk perbaikan Kementerian Keuangan.

“Terima kasih kepada masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga netizen yang terus memberi masukan, nasihat, dan semangat bagi kami untuk berbenah diri. Itu bagian dari proses membangun Indonesia,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Sri Mulyani mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan menolak kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.

“Mari kita bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, menjarah, membakar, atau melukai. Kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” pungkasnya. (ji)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama 320 personel pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Ratusan anggota tersebut terdiri dari 100 TNI, 200 Polri serta 20 Unsur Pimpinan.

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, turut mendampingi Kapolri, yakni Wakapolri, Dankorbrimob, Pangkormar, Astamaops Kapolri, Kadivpropam, Kadivhumas, Danpasmar 1, serta Kapolda Metro Jaya.

Kepada para personel pengamanan tersebut, Jenderal Sigit mengapresiasi pengamanan terhadap objek vital yang telah dilakukan. Kapolri pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang selama beberapa hari ini bekerja keras.

“Saya tahu bagaimana perjuangan rekan-rekan menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ini akan melaksanakan tugas untuk menjaga salah satu obyek vital nasional,” ujar Jenderal Sigit di Halaman Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Para personel itu diketahui akan melakukan pengamanan di Gedung DPR/MPR RI dan seluruh objek vital simbol negara. Segala tugas-tugas yang dijalankan oleh para personel pun ditekankan untuk selalu berpegang pada standar operasional prosedur (SOP).

“Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, secara jelas diatur bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, tentu kita semua wajib untuk mengamankan sepanjang prosesnya juga mengikuti aturan undang-undang di mana harus menghormati aturan dan hukum yang berlaku, harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” jelas Kapolri.

Terhadap penyampaian pendapat yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ujar Jenderal Sigit, maka para personel wajib mengamankan. Namun, di dalam undang-undang juga diatur mana kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kewenangan kepolisian untuk mengingatkan.

“Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membuarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Jenderal Sigit menekankan, seluruh personel harus memastikan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik, tertib, dan sampai di DPR RI. Kendati demikian. Jika ada indikasi penyusupan, tidak boleh dibiarkan.

Segala tindakan-tindakan anarkis yang kemudian berdampak terhadap perusahaan, terhadap hasilitas sumber, mengganggu, dan bahkan menyebabkan korban jiwa, kata Jenderal Sigit, akan membuat situasi perekonomian menjadi terganggu. Oleh karenanya, langkah tegas sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang ada harus diberlakukan.

“Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” jelas Jenderal Sigit.

Sebelum melakukan penindakan, ujar Kapolri, para personel diminta untuk bisa membedakan mana yang tertib, mana yang anarkis, mana yang bikin susah masyarakat. Di sisi lain, para personel harus terus menjaga soliditas, persatuan dan kesatuan dengan memulihkan situasi yang ada. (li)

Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya mengambil langkah politik paling tegas dengan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025, sebagai respons atas sikap keduanya yang dinilai mempermalukan partai dan memicu kemarahan publik.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan langkah tersebut diambil tanpa kompromi.

“Aspirasi rakyat adalah garis perjuangan utama partai. Tidak ada tempat bagi kader yang mencederai kepercayaan publik. Kami resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).

Kontroversi mencuat usai pernyataan Ahmad Sahroni, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang memicu gelombang kemarahan rakyat. Sahroni pun akhirnya meminta maaf secara terbuka melalui akun X miliknya.

“Saya mohon maaf atas ucapan-ucapan saya yang telah menyinggung masyarakat. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan serupa,” tulisnya.

Namun, meski telah meminta maaf, Sahroni menyatakan belum siap kembali ke Indonesia karena situasi nasional yang memanas. “Demi keamanan diri dan keluarga, saya belum bisa pulang,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai NasDem menegaskan bahwa kader mana pun yang mengkhianati aspirasi rakyat akan ditindak tegas. “Tidak ada ruang bagi kader arogan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Hermawi. (Panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Situasi politik nasional terus memanas. Di tengah gelombang demonstrasi dan kemarahan publik yang merajalela, Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kader populernya: Surya Utama atau yang dikenal dengan Uya Kuya, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/08/2025). Viva menegaskan, kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” tegasnya.

Viva menuturkan, langkah tegas ini diambil setelah mempertimbangkan situasi politik yang bergolak dalam beberapa hari terakhir. Ia mengajak publik agar tetap tenang menghadapi ketegangan yang meluas.

“Kami meminta masyarakat tetap bersikap tenang di tengah gejolak sosial-politik ini. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan selalu berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Awal Polemik: Video Parodi di Tengah Luka Bangsa

Sebelum situasi memanas, Eko Patrio yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN menjadi sorotan publik usai mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, @ekopatriosuper. Dalam video itu, Eko berperan layaknya DJ, lengkap dengan musik “sound horeg,” seolah merespons santai kritik masyarakat atas sejumlah anggota DPR yang berjoget selepas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya. Salah satu anggota DPR yang turut berjoget kala itu adalah Uya Kuya.

Namun, aksi parodi tersebut justru memperkeruh keadaan. Publik menilai tindakan mereka tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Permintaan maaf yang terlambat tidak mampu meredam kekecewaan publik.

Gelombang Demonstrasi dan Tragedi Affan Kurniawan

Ketegangan mulai memuncak sejak unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025, memprotes kenaikan tunjangan DPR. Aksi tersebut berlanjut pada 28 Agustus dan memakan korban ketika seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas mobil taktis Brimob. Tragedi ini menjadi titik balik yang memicu amarah nasional.

Protes meluas ke berbagai kota, dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, hingga daerah lain. Bentrokan antara massa dan aparat pecah di berbagai titik. Sejumlah fasilitas publik dirusak, halte bus dan kantor polisi dibakar, hingga Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya luluh lantak oleh amukan massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Keputusan PAN untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dianggap sebagai langkah politis untuk meredakan amarah publik. Namun, gejolak di lapangan menunjukkan bahwa luka sosial belum mereda.

Situasi politik Tanah Air kini berada di ujung tanduk, sementara sorotan publik terus mengarah pada langkah-langkah pemerintah dan parlemen dalam menghadapi krisis kepercayaan ini. (panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Insiden percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh kader muda PDI Perjuangan (PDIP), Achmad Hidayat, pada Jumat (18/7/2025) lalu, menguak konflik internal yang diduga telah berlangsung lama di tubuh DPC PDIP Kota Surabaya.

 

Dalam pernyataan terbukanya, Achmad menyampaikan tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kecewa dirinya terhadap proses politik dan tata laksana organisasi di internal partai.

 

“Insiden kemarin di kantor DPC PDI Perjuangan dilatarbelakangi dari kekecewaan saya sebagai kader terhadap proses politik dan tata kelola organisasi yang ada di DPC PDIP Kota Surabaya,” kata Achmad, Senin (21/7/2025).

 

Achmad mengungkap sejumlah dinamika yang disebutnya kontras dan manipulatif. Ia menyinggung pertemuan dengan Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji pada November 2022, sepulang umrah.

 

Dalam pertemuan tersebut, kata Achmad, Armuji mengutarakan keinginan mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi untuk periode kedua serta menitipkan anaknya agar mendapat tempat di legislatif.

 

“Pak Armuji bilang: ‘Wis Barno, partai ben diurus sing enom, ben diurus Adi (udah biarin. Partai biar diurus yang muda. Diurus Adi). Aku mulai enom sampai tuo pegel mimpin rapat’ (Aku dari muda sampai tua, capek mimpin rapat). Tapi semua berubah setelah Februari 2025, setelah beliau diumumkan kembali jadi wakil wali kota,” beber Achmad.

 

Achmad mengaku kembali dipanggil ke rumah dinas Armuji dan mendapatkan tekanan karena tidak ikut dalam barisan dukungan untuk Armuji. “Saya tetap berpegang pada komitmen saya di 2022. Lalu saya dikatakan ‘tak udal-udal awakmu’. Saya siap hadapi apa pun risikonya,” tegasnya.

 

Menurut Achmad, setelah pembebas tugasan dirinya dari jabatan, muncul skenario lanjutan yang disebutnya bermotif politis. Ia menuding sejumlah pengurus DPC masih berkoordinasi diam-diam dengan Armuji, bahkan mengusulkan pemberhentiannya dari keanggotaan partai tanpa mekanisme rapat maupun persetujuan sekretariat.

 

“Saya mendapat bukti dari pengurus sendiri. Mereka itu kompak kalau satu kepentingan, tapi saling bocorkan kalau ada yang tidak terakomodir. Bahkan ada pesan WhatsApp pengurus yang menunjukkan pengusulan pembebas tugasan saya dilakukan diam-diam,” jelasnya.

 

Achmad juga menyebut ada desain lebih besar yang melibatkan rencana pergantian Ketua DPRD dan pengurus struktural lainnya. Ia menuding bahwa skenario ini juga membuka peluang pergantian Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono dengan Anas Karno.

 

“Semua ini didesain. Bahkan bendahara cabang, Raden Taru Sasmito, disiapkan untuk PAW saya, dan Adi Sutarwijono digantikan oleh Anas Karno,” tuturnya.

 

Achmad menegaskan dirinya tidak menuntut jabatan ataupun kompensasi apa pun. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

 

“Saya hanya ingin menyampaikan semuanya agar diambil keputusan yang bijaksana. Saya berharap Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menjadi Ratu Adil bagi kami semua, pengurus, kader, dan juga bagi bangsa Indonesia,” tutupnya. (tim)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

SIDOARJO, Narasionline.id — Borok praktik jual-beli jabatan dalam seleksi perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo akhirnya terkuak. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sidoarjo membongkar skandal korupsi yang melibatkan dua kepala desa aktif dan satu mantan kepala desa.

Ironisnya, mereka menjual kelulusan seleksi kepada peserta dengan tarif puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti mencengangkan, uang tunai dan saldo rekening dengan total lebih dari Rp 1,1 miliar, yang diduga hasil dari praktik kotor ini.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, dalam konferensi pers Senin (23/6), mengungkapkan bahwa pengusutan kasus bermula dari laporan warga terkait kecurangan dalam proses seleksi perangkat desa di Kecamatan Tulangan.

“Unit Tipidkor kami menindaklanjuti laporan dan menemukan indikasi kuat adanya transaksi suap. Kami mengintai pertemuan mencurigakan di sebuah restoran cepat saji di kawasan Gedangan dan akhirnya melakukan penangkapan,” tegasnya.

Tiga tersangka yang kini ditetapkan adalah:

MAS (40) – Kepala Desa Sudimoro, Tulangan

S (54) – Kepala Desa Medalem, Tulangan

SY (55) – Mantan Kepala Desa Banjarsari, Buduran

Ketiganya diamankan saat melakukan pertemuan gelap di sebuah rumah makan kawasan Puri Surya Jaya pada Selasa dini hari (27/5) pukul 01.30 WIB, waktu yang mencurigakan untuk urusan “resmi”.

Pertemuan itu diduga membahas pengaturan kelulusan seleksi perangkat desa yang digelar BKD Provinsi Jawa Timur pada hari yang sama.

Setelah pertemuan, polisi membuntuti mobil yang dikendarai MAS dan S di daerah Tebel, Gedangan, dan menemukan uang tunai Rp 185 juta dalam kantong plastik kresek, cara klasik menyembunyikan uang suap.

“Dari pengembangan penyidikan, total uang yang berhasil kami amankan mencapai Rp 1,1 miliar, termasuk saldo di beberapa rekening milik para tersangka,” ujar Tobing.

Rincian uang haram yang berhasil disita meliputi:

Rp 185 juta dari mobil tersangka

Rp 230 juta dari rekening BCA atas nama MAS

Rp 80 juta dari rekening BRI atas nama MAS

Rp 604,83 juta dari rekening milik SY dan perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa para tersangka mematok tarif antara Rp 120 juta hingga Rp 170 juta per orang bagi peserta seleksi perangkat desa yang ingin “lolos”.

Skema ini menambah deretan panjang potret buram birokrasi desa, di mana kekuasaan dijadikan alat meraup keuntungan pribadi, bahkan dari rakyat yang ingin mengabdi. (satrio)

Headline, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Puspen TNI — Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, General Onno Eichelsheim, beserta delegasi, pada Senin (2/06/2025), bertempat di Kantor Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat. Kunjungan diawali dengan upacara kehormatan dan jajar pasukan.

 

Dalam pertemuan tersebut, kedua Panglima berdiskusi mengenai situasi keamanan regional, baik di kawasan Uni Eropa maupun ASEAN. Panglima TNI menyampaikan harapan agar TNI dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan militer Belanda, khususnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

 

Lebih lanjut, dibahas pula penguatan kerja sama di bidang pendidikan dan sejarah. Salah satu langkah konkret ke depan adalah penyusunan Technical Arrangement (TA) antara Pusat Sejarah (Pusjarah) TNI dengan Museum Militer Bronbeek di Belanda, yang merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada tahun 2014.

 

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan konstruktif, mencerminkan semangat untuk meningkatkan kerja sama serta mempererat persahabatan antara kedua angkatan bersenjata. Kunjungan ditutup dengan saling bertukar cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan hubungan diplomasi militer antara TNI dan Angkatan Bersenjata Belanda.

(Red)

NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIonline.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggaungkan gerakan “Zero Narkoba dan Handphone (HP)” di seluruh satuan kerja (satker) Pemasyarakatan, sebagai bentuk komitmen pemberantasan peredaran barang terlarang di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Gerakan ini mulai diserukan sejak Rabu (28/5) dan diumumkan secara luas pada Kamis (29/5/2025). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap keterlibatan pihak mana pun dalam peredaran narkoba maupun HP di dalam lapas dan rutan.

“Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah Pemasyarakatan dirusak. Zero narkoba dan HP adalah harga mati,” tegas Menteri Agus.

Pantauan media sosial menunjukkan bahwa seluruh satker Pemasyarakatan—termasuk Kanwil Ditjenpas, Lapas, Rutan, Bapas, hingga LPKA—secara serentak menyuarakan ikrar untuk memberantas narkoba dan HP di lingkungan kerja masing-masing. Dalam ikrar tersebut, mereka menyatakan perang terhadap narkoba, menjamin area bebas dari HP dan narkoba, serta berjanji menindak tegas setiap pelanggaran.

Sebagai tindak lanjut, seluruh satker juga menandatangani komitmen bersama untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk toleransi terhadap peredaran barang terlarang.

Menteri Agus juga menyampaikan bahwa masuknya narkoba dan HP ke dalam lapas sering kali menggunakan modus yang semakin beragam. Salah satu contoh terbaru adalah upaya penyelundupan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan berhasil digagalkan petugas Lapas Kayu Agung.

Sejak menjabat pada Oktober 2024, Menteri Agus telah melakukan langkah konkret, termasuk razia intensif di lapas dan rutan, pemindahan lebih dari 600 narapidana berisiko tinggi ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, serta pemberian sanksi kepada 77 oknum petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Kemenimipas menegaskan bahwa kebijakan “Zero Narkoba dan HP” bukan hanya slogan, melainkan bentuk nyata reformasi sistem pemasyarakatan. (Red)

PEMERINTAH, PENDIDIKAN, PERISTIWA, POLITIKoleh SebarTweet

KEDIRI, Narasionline.id – Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional ke-17 pada 27 Mei 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar kegiatan minum jamu bersama karyawan serta edukasi jamu kepada pengunjung layanan perizinan di kantor Dinas Kesehatan. Acara ini turut dihadiri oleh Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) dan ASPETRI (Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia) Kabupaten Kediri.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ahmad Khotib, M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar jamu sebagai warisan leluhur kembali mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya di Kediri. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan TOGA dan akupresur sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan.

Asuhan Mandiri TOGA dan akupresur adalah bentuk pelayanan kesehatan tradisional mandiri yang saat ini telah terbentuk di 129 kelompok di 94 desa dari total 344 desa di Kabupaten Kediri. Kegiatan ini diharapkan mengubah paradigma pengobatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016, obat tradisional adalah ramuan bahan alami yang secara turun-temurun digunakan dan dibuktikan secara empiris. WHO juga mendefinisikan obat tradisional sebagai praktik berbasis pengalaman asli dari berbagai budaya, yang digunakan dalam pemeliharaan dan pengobatan kesehatan.

Jamu, sebagai salah satu bentuk obat tradisional, diyakini berkhasiat dalam meningkatkan imunitas dan mencegah berbagai penyakit, termasuk penyakit menular dan degeneratif. Tanaman seperti temulawak, jahe, kunyit, dan pegagan dikenal memiliki khasiat imunostimulan, antiinflamasi, dan antioksidan. Kombinasi ramuan ini dapat dibuat dengan cara sederhana di rumah dan dikonsumsi rutin.

Contoh Ramuan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh:

Bahan: Jahe merah, temulawak, pegagan, gula merah, air matang.

Cara: Rebus semua bahan selama 10–15 menit. Minum 2 kali sehari selagi hangat.

Titik Akupresur untuk Imunitas:

Di bawah lutut, atas mata kaki bagian dalam, punggung tangan antara ibu jari dan telunjuk, pertengahan tulang dada dan pusar, serta pinggang sejajar pusar.

Jamu tidak menggantikan terapi medis utama, namun dapat menjadi pelengkap dalam menjaga kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan dan pelestarian tanaman obat perlu terus didorong, baik secara ilmiah maupun regulatif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Mari kita lestarikan jamu sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup sehat. Selamat Hari Jamu Nasional ke-17!” (Red)

PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.