JATIM PASURUAN KOTA, Narasionline.id – Dugaan praktik mafia solar bersubsidi kembali mencuat di Kota Pasuruan, kali ini dibarengi ancaman serius terhadap kebebasan pers. Seorang wartawan Media Radar Bangsa diduga mengalami intimidasi dan tekanan dari oknum anggota TNI aktif, setelah mengungkap aktivitas penyelewengan dan distribusi solar subsidi ilegal yang diduga dikendalikan jaringan mafia BBM berinisial HW.

Nama HW bukan sosok baru. Ia dikenal sebagai mantan mafia solar di Kota Pasuruan yang beberapa tahun lalu sempat “dibombardir” operasi penegakan hukum oleh Mabes Polri dan Polda Jawa Timur. Namun alih-alih jera, HW kini kembali mencuat. Kali ini, ia diduga aktif mengendalikan jaringan solar subsidi ilegal dan bahkan ditemui langsung awak media di kawasan Jalan Kyai Sepuh, Gentong, Kota Pasuruan.

Intimidasi terhadap wartawan ini dinilai bukan sekedar persoalan personal, melainkan alarm keras bagi demokrasi. Tekanan muncul tak lama setelah sejumlah media mempublikasikan laporan investigatif pada 6 Januari 2026, yang mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi secara terstruktur dan sistematis.

Korban merupakan wartawan aktif yang tengah menjalankan fungsi kontrol sosial. Sementara pihak yang diduga melakukan intimidasi diduga kuat oknum TNI aktif, yang merasa keberatan karena jaringannya berkaitan dengan aktivitas mafia solar subsidi milik HW.

Bentuk intimidasi diduga dilakukan melalui pesan singkat dan komunikasi langsung bernada ancaman serta tekanan psikologis. Wartawan diminta menghentikan pemberitaan, bahkan diingatkan agar “lebih berhati-hati” jika masih berniat membongkar dugaan kejahatan energi tersebut.

“Ini bukan sekedar ancaman biasa. Ini upaya membungkam pers. Seolah ada yang merasa kebal hukum dan alergi pada kebenaran,” ujar salah satu rekan korban yang memilih namanya tidak dipublikasikan demi keamanan.

Sejumlah aktivis demokrasi dan kebebasan pers di Jawa Timur mengecam keras dugaan keterlibatan oknum TNI dalam pembungkaman media. Mereka menilai tindakan tersebut mencerminkan mentalitas arogan aparat, sekaligus menguatkan dugaan adanya relasi kuasa gelap antara oknum berseragam dan mafia solar subsidi.

“Jika benar ada oknum TNI yang mengintimidasi wartawan demi melindungi mafia solar yang diduga dikendalikan mantan napi berinisial HW, maka ini kejahatan berlapis. Kejahatan terhadap keuangan negara sekaligus kejahatan terhadap demokrasi,” tegas Anis Muhaimin, aktivis antikorupsi Jawa Timur.

Ancaman terhadap wartawan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas menjamin kemerdekaan pers dan melarang segala bentuk penghalangan, intimidasi, serta kekerasan terhadap kerja jurnalistik. Jika dibiarkan, praktik ini bukan hanya mencoreng wajah institusi negara, tetapi juga membuka ruang suburnya impunitas.

Solar bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor strategis. Namun praktik penyelewengan oleh jaringan mafia BBM justru merampas hak rakyat dan berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam skala besar.

Sebagai langkah lanjutan, tim media telah mendatangi Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) untuk melaporkan dugaan pengancaman oleh oknum TNI tersebut. “Kami sudah dimintai nomor handphone oknum yang diduga mengancam. Namun hingga kini belum ada perkembangan yang jelas. Publik berhak bertanya, ada apa?” ungkap salah satu anggota tim investigasi.

Kasus ini menambah daftar panjang intimidasi terhadap insan pers, khususnya wartawan yang berani menyentuh mafia energi dan jaringan gelap bersenjata pengaruh. Kalangan jurnalis dan masyarakat sipil mendesak pimpinan TNI dan aparat penegak hukum agar tidak bermain mata dan segera bertindak tegas.

“Pers tidak boleh tunduk pada ancaman. Jika wartawan dibungkam, maka yang dirampas adalah hak publik untuk mengetahui kebenaran,” tegas wartawan di Pasuruan.

Sementara itu, Dudi Ridwandi, Wakil Pemimpin Redaksi Narasionline.id, mengecam keras dugaan intimidasi tersebut. Ia menegaskan, jika ancaman itu benar, pihaknya tidak akan mundur selangkah pun dalam kasus mafia solar di Pasuruan.

“Jangankan oknum berseragam cokelat atau loreng. Kalau benar ada mafia solar yang merasa kebal, Narasionline.id siap berdiri di garda depan. Mafia seperti ini harus dibikin kapok, bukan dimanjakan,” tegas Dudi.

Ia menyindir keras pihak-pihak yang diduga terlibat, seolah merasa kebal hukum karena simbol dan jaringan. “Kalau seragam dipakai untuk melindungi mafia, maka yang rusak bukan hanya hukum, tapi kehormatan institusi itu sendiri,” pungkasnya. (Panji Lesmana)

Editor : Bob Fallah

Headline, KRIMINAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

JATIM PASURUAN, Narasionline.id – Kasus bentrokan antara Sakera dan BRN di Dusun Babatan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, sejak 22 Desember 2025 hingga kini belum tuntas. Proses penanganan yang masih berlangsung di Polres Pasuruan itu memunculkan tanda tanya publik terkait kepastian dan ketegasan penegakan hukum.

Di tengah proses hukum yang belum rampung, beredar foto dan video pengukuhan DPC LPKSM Sakera di wilayah Probolinggo. Kegiatan itu menyedot perhatian publik setelah rombongan puluhan kendaraan ormas Sakera terlihat mendapat pengawalan anggota kepolisian Patwal saat keluar dari Gerbang Tol Probolinggo.

Pengawalan tersebut memunculkan tanda tanya di masyarakat. Pasalnya, Patwal lazimnya digunakan untuk pengamanan pejabat negara atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara, sementara kegiatan yang dikawal merupakan agenda organisasi kemasyarakatan.

Sorotan semakin menguat setelah muncul dugaan keterlibatan seorang anggota Jatanras Polda Jawa Timur yang viral di media sosial TikTok. Anggota Polri aktif tersebut disebut memiliki kedekatan dengan ormas Sakera, bahkan diduga berperan sebagai penasihat.

Jika dugaan itu benar, keterlibatan tersebut berpotensi melanggar aturan internal Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Seorang warga Pasuruan menilai kondisi ini memperkuat kecurigaan publik. Menurutnya, aparat seharusnya fokus menyelesaikan perkara bentrokan, bukan justru memunculkan kesan keberpihakan.

“Kasusnya belum jelas, tapi sudah ada pengawalan seperti pejabat. Wajar kalau masyarakat menilai ada perlakuan istimewa,” ujarnya, Senin (12/01/2026).

Ia menegaskan, bahwa pengawalan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Kalau begini, masyarakat bisa menganggap hukum tidak berjalan adil,” katanya.

Pengamat kepolisian Stefanus Albari menegaskan, dugaan keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara terbuka. Lebih lanjut, ia mengatakan Polri wajib melakukan pemeriksaan internal apabila terdapat indikasi pelanggaran.

“Netralitas Polri adalah kunci. Jika terbukti ada anggota aktif terlibat dalam ormas, itu pelanggaran serius dan harus ditindak,” tegasnya.

Masyarakat pun mendesak Polda Jawa Timur segera memberikan klarifikasi resmi serta melakukan pemeriksaan internal melalui Divisi Propam agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan di tengah publik. (lukas)

Editor : Bob Fallah

Headline, PERISTIWA, TNI & POLRIoleh SebarTweet

WONOGIRI, Narasionline.id – Institusi Polri kembali menegaskan komitmennya dalam menindak tegas pelanggaran internal. Seorang anggota Polres Wonogiri berinisial Bripda PS secara resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam perkara pemerasan.

Upacara PTDH dilaksanakan di lingkungan Mapolres Wonogiri pada Rabu (31/12/2025), sebagai bentuk pelaksanaan keputusan pimpinan terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin berat.

Dari hasil penelusuran sejumlah sumber, Bripda PS disebut berperan sebagai pengendali aksi pemerasan bersama empat warga sipil. Aksi tersebut dilakukan secara berulang di beberapa daerah di Jawa Tengah, dengan sasaran tamu hotel kelas melati.

Peristiwa ini bermula dari penangkapan Bripda PS oleh Satreskrim Polresta Solo pada April 2022 lalu di wilayah Kartasura. Dalam proses penangkapan, aparat menghadapi perlawanan dari yang bersangkutan sehingga dilakukan tindakan sesuai prosedur.

Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa pemberhentian tersebut merupakan langkah tegas untuk menjaga marwah institusi.

“Tidak ada toleransi bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan. Ini sekaligus peringatan bagi seluruh personel,” ujarnya. (Red)

Headline, TNI & POLRIoleh SebarTweet

KENDARI, Narasionline.id – Seorang anggota Polri di Polresta Kendari, berinisial Aiptu MP, diduga melakukan pengancaman dan intimidasi terhadap sejumlah ibu rumah tangga (IRT) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ancaman dan intimidasi tersebut dilakukan dengan cara memukul korban, menjemur, menyita barang, melontarkan kata-kata kasar, bahkan mengancam akan menginjak perut korban yang sedang hamil.

Peristiwa ini terjadi pada hari dan rentang waktu yang berbeda. Kasus bermula ketika para korban meminjam uang kepada istri Aiptu MP, M. Karena terlambat membayar, M diduga memanfaatkan posisi suaminya sebagai polisi untuk menagih dan keduanya diduga kompak melakukan tindakan yang dinilai tidak manusiawi.

Korban pertama berinisial AR, warga Kecamatan Poasia, Kendari. Ia mengaku meminjam uang Rp30 juta kepada M. Ia telah mencicil pembayaran per bulan, tetapi sering terlambat karena kondisi ekonomi. Keterlambatan tersebut kemudian dihitung berlipat sehingga AR dipaksa oleh M dan Aiptu MP menandatangani perjanjian utang baru senilai Rp189 juta.

“Saya berutang Rp30 juta, tetapi sudah membayar Rp57 juta. Namun karena sering terlambat, biaya keterlambatan dihitung berlipat, lalu saya dipaksa menandatangani perjanjian utang piutang sebesar Rp189 juta,” ujar AR, Minggu (7/12/2025).

Sebelum dipaksa dan diintimidasi, AR dijemput paksa di rumah oleh Aiptu MP menggunakan pakaian dinas polisi dan mobil patroli Polsek Poasia. Ia kemudian dibawa ke Polsek Poasia dan mendapatkan berbagai ancaman jika menolak menandatangani perjanjian tersebut.

“Saya didorong, rambut ditarik oleh M. Suaminya, MP, mengancam akan memecahkan telepon genggam saya. Perut saya yang sedang mengandung juga diancam akan diinjak MP jika tidak menandatangani,” katanya.

Korban kedua berinisial RY, warga Kecamatan Poasia, Kendari. Ia juga meminjam Rp30 juta dan telah membayar sekitar Rp57 juta. Karena sering terlambat, M dan suaminya disebut memaksa RY menandatangani perjanjian utang baru sebesar Rp250 juta.

“Saya dan suami didatangi menggunakan mobil polisi, dibawa ke Polsek Poasia. Saya dipaksa menandatangani perjanjian baru Rp250 juta. Rambut saya ditarik, kepala dipukul menggunakan buku, bahkan kami diancam akan dipenjarakan dan rumah akan disita jika menolak menandatangani,” ucap RY.

Korban ketiga berinisial S. Ia meminjam Rp100 juta dan telah membayar sekitar Rp270 juta. Namun, karena keterlambatan membayar, ia dipaksa menandatangani perjanjian utang baru hingga Rp1 miliar dengan cicilan Rp17 juta per bulan.

“Saya diteror setiap kali terlambat membayar. Bahkan beberapa barang di rumah saya sudah disita karena keterlambatan tersebut. Saya dipaksa menandatangani utang baru itu,” kesalnya.

Selain ketiga korban itu, diduga terdapat korban lain berinisial AA, NY, WJ, dan IR yang turut mengadukan tindakan serupa. Para korban mengakui berutang kepada M, tetapi menilai bunga dan biaya keterlambatan yang dibebankan tidak masuk akal, apalagi disertai ancaman oleh M dan Aiptu MP.

“Bukan hanya kami bertiga, ada tujuh orang. Mungkin masih ada korban lain. Kalau kami terlambat, utang terus membengkak. Sampai kami mati pun tidak mungkin terbayar kalau Mega menghitung seperti itu. Kami sering dicaci dengan kalimat yang tidak wajar,” ujar S.

Para korban telah melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sultra pada Selasa, 7 Oktober 2025, namun belum ada kejelasan lebih lanjut. Mereka berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti karena ancaman masih terus diterima dan keduanya diduga telah melakukan pemerasan dengan modus menagih utang.

“Mudah-mudahan diproses cepat. Kami sangat tertekan dan kami diperas oleh mereka. Mereka suami istri adalah penegak hukum. Seharusnya mereka tidak seperti ini, tetapi sikap mereka sangat tidak mencerminkan polisi dan Bhayangkari. Mereka sudah mirip rentenir dan kolektor,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau, membenarkan Aiptu MP sebelumnya bertugas di Polsek Poasia dan kini dipindahkan ke Bagian SDM Polresta Kendari guna menjalani pemeriksaan perkara lain.

“Ada masalah dalam rangka pemeriksaan. Aduannya juga masuk ke saya, kasus penipuan,” singkatnya.

Terpisah, oknum Polresta Kendari, Aiptu MP saat dikonfirmasi mengaku tuduhan yang dilayangkan para korban keliru dan salah kaprah. Meski demikian, ia mengaku sedang menjalani proses hukum karena kasus tertentu.

“Salah kaprah itu, prosesnya sudah berjalan dan saya sudah diproses hukum. Tidak ada sama sekali, saya sudah diproses dan sementara menjalani hukuman,” bebernya.

Sementara, oknum Bhayangkari Polresta Kendari, M, hingga kini belum memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Sumber : Kendariinfo.com

Headline, KRIMINAL, NASIONAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

TUBAN, Narasionline.id – Polres Tuban menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan penangkapan tidak sesuai prosedur yang melibatkan sejumlah anggotanya.

Sebagai bentuk keseriusan institusi dalam menegakkan disiplin, delapan anggota, terdiri dari satu Perwira dan tujuh Bintara, yang diduga terlibat telah ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) untuk mempermudah proses pemeriksaan internal.

Kasihumas Polres Tuban, Iptu Siswanto, menegaskan bahwa langkah penempatan khusus dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan lebih fokus, objektif, dan tanpa hambatan.
“Penempatan khusus dilakukan agar pemeriksaan dapat berjalan secara objektif dan sesuai prosedur,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan perkara dugaan pelanggaran prosedur tersebut kini ditangani langsung oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur sebagai bentuk transparansi dan objektivitas.

“Penanganan kasus ini ditangani langsung oleh Bidpropam Polda Jatim,” tambah Siswanto.

Hingga kini, pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan kesalahan prosedur masih berlangsung. Polres Tuban memastikan bahwa informasi perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

Tim Redaksi

Berita, Headline, TNI & POLRIoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kepemilikan ratusan ribu butir ekstasi yang ditemukan dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol KM 136B Sumatera–Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung Awaloedin Djamin, Lantai 1, Bareskrim Polri.

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario, S.I.K., M.H., memaparkan kronologi awal kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sebuah mobil Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi D 1160 UN. Saat petugas melakukan penanganan pertama, ditemukan enam tas berisi ratusan ribu butir ekstasi di dalam kendaraan tersebut.

“Saya akan menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tentang kejadian laka lantas di Jalan Tol KM 136B Sumatera-Lampung, yang mana mobil tersebut adalah X-Trail dengan nomor polisi D 1160 UN, warna hitam. Pada saat itu, di dalam kendaraan tersebut ditemukan ratusan ribu ekstasi,” ujar Kombes Pol Sunario.

Pada awal penanganan, pengemudi kendaraan tidak ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan intensif oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, aparat berhasil mengungkap identitas sekaligus menangkap pemilik ekstasi tersebut, yakni MR (43), seorang residivis kasus narkoba.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas 194.631 butir ekstasi utuh serta 3.869 gram ekstasi berbentuk bubuk.

“Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Lampung bersama Bareskrim Polri, kita berhasil mengungkap pengemudi sekaligus pemilik ekstasi tersebut. Tersangka adalah MR, umur 43 tahun, residivis narkoba,” ungkapnya.

Sunario menambahkan bahwa MR merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Tangerang. MR diperintahkan oleh seseorang berinisial U untuk berangkat ke Palembang mengambil barang tersebut. Ia berangkat bersama istrinya dan menginap di sebuah hotel sebelum menerima enam tas berisi ekstasi yang ditinggalkan di dalam mobil Terios yang tidak terkunci.

Setelah memindahkan seluruh tas ke mobil X-Trail, MR mengantar istrinya ke Bandara Palembang sebelum kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju Jakarta, kendaraan MR kehabisan bahan bakar sehingga meminta bantuan petugas tol. Tak lama kemudian, sekitar pukul 05.40 WIB, terjadilah kecelakaan yang mengungkap seluruh isi kendaraan.

Petugas tol, anggota PJR, dan anggota TNI yang sedang BKO menemukan enam tas berisi ekstasi tersebut. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa barang itu rencananya akan diedarkan di Jakarta.

Terkait penemuan sebuah lencana di dalam mobil, Sunario menegaskan bahwa lencana tersebut bukan lencana resmi Polri.

“Lencana resmi memiliki ciri khusus dan nomor seri terregister. Lencana yang ditemukan tidak memiliki nomor seri dan bukan milik Polri. Jadi sejauh ini tidak ada keterlibatan oknum anggota Polri,” tegasnya.

Penyidik masih memburu U selaku pengendali serta pemilik mobil Terios yang mengantarkan barang tersebut. Jalur distribusi barang ke Palembang juga masih dalam proses penyelidikan.

Mengenai penyebab kecelakaan, Sunario menjelaskan bahwa MR sebelumnya menggunakan sabu dan diduga kelelahan karena insiden terjadi sekitar pukul 05.00 pagi.

“Yang jelas MR sebelumnya menggunakan sabu dan kemungkinan kelelahan,” ujarnya.

Saat ini penyidikan terus berjalan untuk membongkar jaringan pengedar ekstasi berskala besar tersebut. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba hingga ke akar jaringan pengendali. (Red)

Headline, KRIMINAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

MALANG, Narasionline.id – Seorang wartawan bernama Diki asal Bantur Malang, diduga mencatut nama Polres Malang untuk memperoleh uang sebesar Rp20 juta dari pihak penyelenggara kegiatan All In Gampingan Carnival. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah sumber menyebutkan bahwa uang tersebut diklaim sebagai “biaya peliputan” bagi sejumlah wartawan, pada 2 November 2025 lalu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, Diki memperkenalkan diri seolah-olah mendapat penugasan resmi dari kepolisian untuk meliput acara tersebut. Namun, belakangan diketahui bahwa tindakan itu tidak memiliki dasar hukum maupun izin dari pihak Polres Malang.

Menurut keterangan narasumber, Diki menerima uang senilai Rp20 juta dengan dalih untuk membiayai peliputan bersama beberapa wartawan lain. Namun setelah kegiatan selesai, para wartawan yang disebut-sebut akan menerima bagian dari dana tersebut tidak mendapatkan apa pun sebagaimana yang dijanjikan.

Tindakan ini menuai kecaman dari berbagai kalangan karena dianggap mencoreng kehormatan profesi jurnalis dan merusak citra institusi kepolisian. Praktik semacam ini juga dinilai sebagai penyalahgunaan nama lembaga negara demi kepentingan pribadi.

“Kami sangat kecewa dengan tindakan wartawan yang bernama Diki. Kalau benar dia membawa-bawa nama Polres Malang untuk meminta uang, ini sudah mencederai profesi wartawan dan juga merugikan nama baik kepolisian,” ujar salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Narasumber itu menegaskan, bahwa pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan Diki ke Polres Malang. Langkah ini diambil karena tindakan Diki dinilai telah menyalahgunakan nama institusi Polri demi mendapatkan uang Rp20 juta dari penyelenggara acara.

“Kami akan segera membuat laporan resmi ke Polres Malang. Tidak bisa dibiarkan, karena ini sudah membawa nama institusi kepolisian untuk kepentingan pribadi,” tegas narasumber tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, Polres Malang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pencatutan nama institusi tersebut.

Sementara itu, pihak penyelenggara kegiatan dikabarkan telah menyerahkan informasi terkait kejadian ini kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh Narasionline.id pada Senin (3/11). Diki yang mengaku wartawan Polres Malang tidak memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya berstatus centang dua tanpa balasan.

“Artinya, Diki tidak berani menjawab karena khawatir kasus ini menjadi viral dan berbalik menjadi tuduhan langsung kepadanya,” ujar salah satu sumber kepada wartawan. (lks)

Editor : Bob Fallah.

Headline, KRIMINAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Suasana kawasan Kertomenanggal, Surabaya, mendadak tegang pada Sabtu sore (20/9/2025), saat sejumlah aparat gabungan mendatangi sebuah rumah kos di Jalan Kertomenanggal X-A. Operasi itu diduga terkait penangkapan seorang penghuni kos berinisial V, yang disinyalir melakukan pemerasan terhadap perwira muda Akademi Angkatan Laut (AAL).

Menurut keterangan warga, sekitar pukul 14.20 WIB beberapa petugas berseragam tampak berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat sebelum menuju rumah kos Smart Home 2.

“Awalnya kami kira razia biasa, ternyata mereka mencari seseorang di lantai dua, kamar nomor 14,” ujar Nurul, Ketua RT setempat.

Tak lama berselang, petugas terlihat keluar dari kamar tersebut sambil mengamankan seorang pria untuk dibawa ke Koramil Gayungan. Proses berlangsung lancar tanpa perlawanan.

“Nggak ada keributan, cuma ramai karena banyak orang datang,” kata salah satu penghuni kos yang enggan disebut namanya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, V merupakan warga asal Blitar yang baru sebulan menempati kos tersebut. Ia diduga memeras perwira muda AAL berinisial R dengan ancaman menyebarkan rekaman pribadi melalui media sosial. Dugaan pemerasan itu kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh aparat keamanan AAL yang berkoordinasi dengan pihak setempat.

Sumber lain menyebut, kasus tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Terduga pelaku telah menandatangani surat pernyataan dan menghapus seluruh akun media sosial yang digunakan dalam aksinya.

Meski demikian, warga sekitar mengaku kaget dengan kejadian tersebut. “Selama ini lingkungan kami tenang, baru kali ini ada peristiwa melibatkan aparat militer,” ujar salah satu warga.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Akademi Angkatan Laut maupun kepolisian. Situasi di lokasi kini berangsur normal, dan aktivitas warga kembali berjalan seperti biasa. (tim/*)

Headline, TNI & POLRIoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap terduga pelanggar Briptu Danang Setiawan, S.H. anggota Korbrimob Polri (mantan Bintara Angkutan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya). Sidang berlangsung pada Selasa (30/9/2025) pukul 10.45 hingga 15.30 WIB di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC lantai 1 Mabes Polri.

Komisi sidang dipimpin oleh Ketua Komisi Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakil Ketua Komisi Kombes Pol Heri Setyawan, S.I.K., M.H., serta tiga anggota lainnya yakni AKBP Rusdi Batubara, S.T., AKBP Christian Tonato, S.Sos., M.H., dan Kompol Djoko Suprianto, S.H.

Dalam sidang, turut dihadirkan empat saksi yaitu Aipda M. Rohyani, Bripda Mardin, Bharaka Yohanes, serta Bharaka Jana Edi Bintoro, S.E.

Perbuatan yang disangkakan kepada Briptu Danang adalah tidak mengingatkan Kompol Kosmas K. Gae, S.H. selaku Danyongas maupun Bripka Rohmad sebagai pengemudi kendaraan rantis dalam penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Kelalaian tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa bernama Affan Kurniawan. Atas perbuatannya, Briptu Danang dinyatakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Majelis KKEP menjatuhkan putusan berupa sanksi etika dan administratif. Sanksi etika meliputi pernyataan bahwa perbuatan pelanggar sebagai perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri. Sedangkan sanksi administratif dijatuhkan berupa penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, yang telah dijalani sejak 29 Agustus hingga 17 September 2025 di ruang Patsus Biroprovos Divpropam Polri dan Korbrimob Polri.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menyampaikan bahwa putusan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menegakkan kode etik dan profesionalisme anggota.

“Sidang KKEP ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan diproses secara transparan dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kombes Pol Erdi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sanksi bukan hanya bersifat pembinaan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh personel Polri untuk lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Polri ingin memastikan setiap tindakan anggota di lapangan harus sesuai SOP, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat maupun institusi. Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran berharga,” tegasnya.

Dalam sidang tersebut, Briptu Danang Setiawan menyatakan menerima putusan yang dijatuhkan oleh majelis. (*)

Headline, TNI & POLRIoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.