narasionline.id

JAKARTA, Narasionline.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Ia bahkan mengancam akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat di Bea Cukai.

“Kalau ada yang bermain, khususnya di jalur hijau impor, akan kita cek secara acak. Kalau ketahuan, saya pastikan langsung kita sikat,” tegas Purbaya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, jalur hijau selama ini menjadi celah masuknya barang ilegal karena minim pemeriksaan. Untuk itu, Kemenkeu akan memperketat pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan mendadak di pintu masuk impor.

Tak hanya aparat, Purbaya juga menyasar jalur distribusi penjualan. Sejumlah marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli sudah dipanggil dan diwanti-wanti untuk segera menutup akses jual beli rokok ilegal di platform mereka.

Langkah serupa juga akan dilakukan di tingkat warung dan kios eceran. Purbaya memastikan akan melakukan sidak acak agar distribusi rokok ilegal benar-benar bisa diberantas.

“Saya targetkan dalam tiga bulan ke depan, rokok ilegal harus hilang dari pasaran,” tandasnya. (Bob)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Suasana mencekam menyelimuti kawasan Gang Mafo, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Minggu (21/09/2025). Sebuah video berdurasi 31 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria yang dikenal sebagai bandar narkoba bernama Ijal, bertindak layaknya koboy jalanan.

Dalam rekaman itu, terlihat Ijal, berkaos cokelat dan bersenjatakan senapan angin, meneror warga. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani sejumlah remaja yang menenteng senjata tajam. Dengan wajah penuh amarah, mereka maju menantang warga Nelayan Indah yang berada di perbatasan wilayah Gang Mafo.

Aksi brutal tersebut berujung petaka. Sedikitnya tujuh orang menjadi korban tembakan. Mereka adalah:

Angga (20), warga Lingkungan 15 Pekan Labuhan, terkena tembak di perut.

Zambur (30), Lingkungan 15 Labuhan, luka tembak di dada hingga tembus tulang rusuk.

Dio (20), Lorong Sepakat Nelayan Indah, terkena tembak di tangan kiri.

Anjasmara (21), Lingkungan 1 Nelayan Indah, luka tembak di paha kiri.

Hakim (17), Lingkungan 14 Pekan Labuhan, luka tembak di dada.

Rangga Ramadhan (20), Lingkungan 15 Pekan Labuhan, luka tembak di paha kanan.

Fahri Akbar (21), warga Lingkungan VIII Nelayan Indah, terkena tembakan di kepala hingga tewas seketika.

Tangis histeris keluarga pecah. Ibu korban, Andira, mengaku tidak mampu melaporkan kasus ini ke polisi lantaran kesulitan ekonomi. “Kami enggak buat laporan bang. Orangtua Fahri janda, takut kalau harus keluar biaya untuk mengurus laporan. Kami hanya berharap polisi segera menangkap bandar sabu arogan itu, yang sudah membunuh keponakan saya,” ucapnya dengan suara bergetar.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Rifi N. F. Tombolotutu, S.Tr.K, S.I.K., M.H., yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, belum memberikan keterangan resmi terkait kasus berdarah ini. (ay)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital bagi warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.

Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Eko D. Indarto, dalam acara The XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security yang digelar di Moskow pada 16–18 September 2025.

Eko menyampaikan, pertumbuhan pesat teknologi digital membuka peluang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius ketika disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, serangan siber, hingga pemberitaan fiktif. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka. Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” tegas Eko.

Forum internasional tersebut membahas isu-isu aktual mengenai pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional di tengah dinamika geopolitik global. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Irak, India, dan Tiongkok, serta perwakilan swasta Rusia, akademisi, dan praktisi teknologi komunikasi.

Keikutsertaan delegasi Indonesia dinilai strategis untuk mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, sekaligus memperoleh wawasan terbaru mengenai keamanan informasi global.

Usai menghadiri forum tersebut, Eko D. Indarto juga menyelenggarakan pertemuan khusus bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Dialog bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber.

Dalam kesempatan itu, Eko menegaskan bahwa judi online merupakan pintu masuk berbagai kejahatan digital karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” jelasnya.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mulai dari keterbatasan SDM ahli keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 28 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki protokol keamanan memadai—hingga ancaman siber yang semakin canggih dengan dukungan teknologi AI.

MILN sebagai Duta Digital Indonesia

Dalam dialog hangat itu, Eko mengajak warga Indonesia di Moskow untuk berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran tersebut meliputi:

menjadi agen edukasi bagi keluarga dan komunitas,

pelopor praktik aman bermedia digital,

jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara,

pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta serta melaporkan konten negatif ke Kementerian Kominfo.

 

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital warga negaranya di luar negeri.

Komitmen ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam acara the XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security di Moskow, 16-18 September 2025.

Eko Dono menyampaikan bahwa pertumbuhan pesat teknologi digital dapat menciptakan peluang yang luas, namun juga tantangan serius ketika disalahgunakan untuk disinformasi, serangan siber, dan pemberitaan fiktif. Dalam hal ini, kerja sama internasional dan kolaborasi global merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dilakukan melalui berbagi informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka,” ujar Dono.

“Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” sambungnya.

Forum internasional ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu aktual pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional dalam realita geopolitik terkini. Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga negara-negara asing serta institusi Rusia, antara lain Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia dan Herzegovina, Irak, India, China, perwakilan swasta Rusia yang bergerak di industri teknologi dan komunikasi, serta akademisi dan praktisi berbagai universitas di Rusia.

Keikutsertaan Delegasi RI dalam forum ini memiliki arti strategis, yaitu guna mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, dan mendapatkan wawasan terkini mengenai keamanan informasi global. Kehadiran Delegasi RI juga memberikan perspektif mendalam dari berbagai ahli terkemuka dunia mengenai tantangan dan prospek kerja sama internasional di bidang ini.

Dialog Bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) Usai menghadiri pertemuan International Information Security di Moskow, Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam menyelenggarakan pertemuan khusus dengan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Pertemuan yang bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber dan judi online dalam konteks Politik dan Keamanan Nasional.

Eko D. Indarto mengatakan, judi online dianggap sebagai pintu masuk kejahatan siber karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. “Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara.

Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” katanya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, antara lain keterbatasan SDM ahli di bidang keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat (hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan memadai), serta perkembangan ancaman siber yang sangat cepat dan semakin canggih karena didukung teknologi AI.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Eko Dono mengingatkan agar MILN di Moskow berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran yang diharapkan meliputi sebagai agen edukasi bagi keluarga dan komunitas, pelopor praktik aman bermedia digital, jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara, serta pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta kemampuan membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta dan melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya sosok yang berperan sebagai juru simpan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Menurutnya, ada indikasi uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak berhenti di satu pihak saja, melainkan disimpan oleh orang tertentu.

“Kami telusuri uangnya lari ke mana, berhenti di siapa, dan kami yakini ada orang yang berfungsi sebagai juru simpan. Sosoknya akan kami ungkap pada waktunya,” ujar Asep di Gedung KPK, Jumat (20/9/2025).

Meski penyidikan telah berjalan, KPK sejauh ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Kasus ini bermula ketika Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada musim haji lalu. Sesuai aturan, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pembagiannya justru dilakukan 50:50 sehingga diduga menimbulkan kerugian besar.

“Dari perhitungan awal, kerugian negara akibat perubahan perimbangan kuota ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun,” kata Asep.

Untuk memperkuat pembuktian, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak aliran dana mencurigakan. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sosok yang diduga menjadi juru simpan uang. (fal*)

Berita, Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama. Oknum tersebut diduga memaksa pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bersama lebih dari seratus jemaahnya, membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per orang. Uang tersebut disebut sebagai “biaya percepatan” agar mereka bisa berangkat haji menggunakan kuota khusus tanpa antrian.

Awalnya, Khalid dan rombongannya sudah mendaftar sebagai jemaah haji furoda tahun 2024. Namun, oknum Kemenag menawarkan jalan lain dengan dalih kuota haji khusus yang disebut resmi. Tawaran itu disertai syarat adanya uang tambahan untuk mempercepat keberangkatan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa uang percepatan tersebut diminta langsung oleh oknum. “Disampaikan ke Ustaz, ‘pakai kuota haji khusus saja, ini resmi. Tapi harus ada uang percepatan’. Nilainya bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota,” kata Asep di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Setelah tawaran itu diterima, Khalid mengumpulkan uang dari para jemaah. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut. Hasilnya, Khalid bersama rombongan benar-benar diberangkatkan dengan kuota haji khusus pada tahun yang sama.

Namun setelah haji 2024 selesai, muncul persoalan serius hingga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Ketakutan mulai muncul di pihak oknum, sehingga uang percepatan yang sudah diterima dikembalikan kepada Khalid. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan Khalid kepada KPK, yang kini masih menghitung jumlah pastinya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7,5 jam di KPK, Selasa (9/9) malam, Khalid menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya terdaftar sebagai jemaah furoda. Tawaran pindah ke kuota haji khusus justru datang dari pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami adalah korban. Kami semua awalnya furoda, lalu ditawarkan pindah menggunakan visa kuota khusus melalui travel Muhibbah,” tegas Khalid.

Khalid memastikan total jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour melalui travel tersebut mencapai 122 orang. Ia juga menegaskan pihaknya hanya mengikuti mekanisme yang ditawarkan, tanpa mengetahui ada praktik pemerasan di baliknya.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini butuh waktu. Pasalnya, skandal kuota haji tambahan melibatkan hampir 400 travel dan peredaran uang mencapai banyak pihak. “Kami tidak ingin gegabah. Harus jelas ke mana uang ini mengalir, dan di tangan siapa akhirnya berhenti. Ada juru simpan yang kami yakini menampung dana ini,” tegas Asep.

Dari hitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat bukti.

KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Tak hanya itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga berkaitan dengan perkara. (bob)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

GORONTALO, Narasionline.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memanggil salah satu anggotanya, Wahyudin Moridu, setelah sebuah video dirinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Wahyudin secara terbuka menyebut hendak “merampok uang negara” untuk kepentingan pribadi.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam klarifikasi, Wahyudin mengakui dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Namun, ia berdalih ucapannya dilontarkan dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadar sedang direkam.

“Dalam rekaman juga terlihat ada botol minuman keras di dalam mobil. Yang bersangkutan mengaku sejak malam sudah mengonsumsi minuman hingga pagi hari masih dalam keadaan mabuk,” ujar Fikram.

Dalam rekaman itu, Wahyudin tampak mengendarai mobil bersama seorang wanita di kursi depan. Dengan lantang ia menyatakan akan menggunakan uang negara untuk berfoya-foya, bahkan menyebut masa jabatannya akan berlangsung hingga 2031.

Pernyataan tersebut memicu kecaman publik. Banyak pihak menilai ucapan seorang wakil rakyat tidak semestinya menyinggung praktik penyalahgunaan dana negara, meskipun diklaim dilakukan dalam keadaan mabuk.

BK DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan mendalami kasus ini lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu. (Fal)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Keputusan aparat kepolisian melepas dua terduga bandar narkoba di wilayah Wonokusumo, Surabaya, memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Publik menilai langkah tersebut justru menimbulkan kesan bahwa pemberantasan narkoba berjalan setengah hati dan rawan diintervensi kepentingan.

Penangkapan dilakukan pada Selasa (16/9/2025) oleh tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Tiga orang diamankan dalam operasi di kawasan Wonokusumo Jaya 5A. Namun, hanya satu tersangka berinisial AF yang ditahan bersama barang bukti berupa sabu seberat kurang lebih 5 gram. Sementara dua lainnya, U dan M, yang sudah lama dikaitkan dengan jaringan narkoba setempat, justru dilepaskan tak lama setelah ditangkap.

Kabar pelepasan itu langsung menyulut kritik. Warga menilai aparat tidak konsisten dan terkesan tebang pilih. “Sudah bukan rahasia lagi siapa saja yang main di sini. Tapi anehnya, setiap kali ada penggerebekan mereka bisa lepas begitu saja. Apa karena ada yang membekingi?” ungkap warga Wonokusumo yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Nada serupa juga datang dari tokoh masyarakat setempat, Baihaqi Akbar S.E. Ia mendesak kepolisian menjelaskan secara terbuka alasan pelepasan U dan M. “Kalau memang tidak cukup bukti, tunjukkan secara jelas kepada publik. Jangan sampai masyarakat menilai aparat main mata dengan bandar. Ini soal kepercayaan publik pada institusi penegak hukum,” tegasnya.

Menjawab kontroversi tersebut, Kanit Lidik 1 Subdit 3 Polda Jatim, AKP Catur, membenarkan adanya operasi penangkapan. Namun ia menegaskan bahwa kedua terduga dilepas karena tidak ditemukan barang bukti yang menguatkan keterlibatan mereka.

“Mereka hanya ada di lokasi, lalu mencoba kabur saat penggerebekan. Setelah diperiksa, tidak ada bukti yang bisa menjerat,” ujarnya.

Meski demikian, publik menilai alasan itu tidak cukup. Pasalnya, nama U dan M sudah lama beredar di kalangan warga sebagai pemain lama jaringan narkoba.

“Alasan tidak ada barang bukti sering dipakai, padahal masyarakat tahu mereka bagian dari peredaran. Jangan-jangan bukti sengaja tidak dicari lebih dalam,” kata seorang aktivis pemuda di Surabaya Utara.

Dalam keterangan lebih lanjut, AKP Catur menyebut, tersangka AF mengaku sabu yang diamankan berasal dari seseorang bernama “Umar”. Namun, keterangan itu berubah di kantor Polda, di mana AF menyebut nama lain yakni “Umik”. Polisi kini menjadikan Umik sebagai daftar pencarian orang (DPO), sementara AF masih menjalani pemeriksaan intensif.

Hingga kini, dasar hukum pelepasan U dan M belum dijelaskan secara rinci. Publik terus mendesak agar kepolisian membuka data penyidikan secara transparan, termasuk hasil pemeriksaan lapangan. Tanpa penjelasan yang gamblang, langkah ini dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam memerangi narkoba.

Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi di Wonokusumo, kawasan yang dikenal rawan peredaran narkoba. Jika aparat tak berani bersikap tegas, stigma “zona nyaman” bagi bandar akan terus melekat dan merusak citra kepolisian sebagai garda depan pemberantasan narkotika. (realita/redaksi)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

TRENGGALEK, Narasionline.id – Polemik keterbukaan informasi publik di dunia pendidikan kembali mencuat. Setelah kasus viral di SMKN 3 Boyolangu Tulungagung, kini sorotan tajam mengarah ke SMAN Durenan, Kabupaten Trenggalek.

Seorang guru bidang Humas berinisial ANT diduga keras menjadi penghalang tugas jurnalistik. Awak media Mandalapos yang hendak mengonfirmasi Kepala Sekolah, Yessy Erma Kusuma Santi, terkait dugaan pungutan siswa dan keberadaan koperasi di luar sekolah, justru diadang dengan berbagai alasan berulang. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan dana BOS guna menutup celah pungutan tambahan.

Upaya konfirmasi dilakukan tiga kali, namun hasilnya nihil. Pada dua kesempatan pertama, guru Humas ANT selalu menyatakan kepala sekolah tidak ada di tempat. Ironisnya, pada kunjungan kedua ia bahkan menuding wartawan hanya bisa bertemu kepala sekolah bila berstatus memiliki sertifikasi Dewan Pers atau anggota PWI, sebuah pernyataan yang jelas keliru dan berpotensi menyesatkan publik.

Puncaknya, saat kunjungan ketiga pada Kamis (18/9/2025) pukul 10.00 WIB, guru Humas kembali berdalih kepala sekolah sudah keluar. Namun, keterangan satpam sekolah justru berbeda: mobil kepala sekolah masih terparkir di lokasi. Fakta ini memperkuat dugaan adanya skenario sistematis untuk menutup akses informasi.

Sikap tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 18 ayat (1) menegaskan: siapa pun yang dengan sengaja menghambat kerja pers dapat dipidana penjara hingga 2 tahun atau denda Rp500 juta. Lebih jauh, tindakan ini juga melabrak UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan pendidikan.

Ketua MKKS SMA Kabupaten Trenggalek, Alief Soeleman, ikut angkat bicara. Ia menyesalkan tindakan guru Humas tersebut dan mengaku sudah kerap menerima keluhan serupa.

“Saya pernah menyarankan kepada Bu Yessy agar memilih humas yang ater blater. Ater artinya ramah tulus, blater bermakna penuh persaudaraan. Itu yang semestinya ditunjukkan kepada tamu, termasuk wartawan, bukan sebaliknya,” tegas Alief, Jumat (19/9/2025).

Ia menambahkan, persoalan ini perlu segera disampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) sebagai otoritas berwenang, agar tidak berlarut-larut dan mencederai citra pendidikan negeri.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMAN Durenan, Yessy Erma Kusuma Santi, tetap bungkam. Sulitnya akses terhadap pihak yang seharusnya transparan, justru makin menegaskan adanya krisis keterbukaan informasi di sekolah negeri tersebut.

(Tim Redaksi)

Headline, PENDIDIKANoleh SebarTweet

GOWA, Narasionline.id – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Ma’minasata di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, menuai sorotan tajam lantaran sejak awal pelaksanaan sudah terindikasi bermasalah.

Proyek bernilai kontrak Rp75 miliar tersebut dikerjakan oleh DAKA-SURYA KSO dengan masa kerja 165 hari kalender. Kontrak resmi dimulai pada 18 Juli 2025, namun pelaksanaan fisik baru berjalan pada 16 September 2025.

“Seharusnya setiap tahapan proyek diawasi ketat oleh konsultan supervisi. Tanpa pengawasan, pekerjaan bisa jauh dari standar teknis dan spesifikasi. Apalagi ini proyek pemerintah, sangat rawan dikorupsi,” tegas Taufan, Ketua LSM PERAK Kabupaten Gowa, Jumat (19/9/2025).

Ia juga menyoroti dugaan ketidaklengkapan administrasi proyek sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurutnya, dokumen yang seharusnya tersedia mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, justru tidak terpenuhi.

“Dari indikasi ini terlihat jelas SPAM Ma’minasata sarat dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ungkapnya.

Taufan menegaskan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik pekerjaan wajib turun tangan untuk memastikan proyek berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Air bersih adalah kebutuhan vital masyarakat. Kalau sejak awal proyeknya sudah bermasalah, maka manfaatnya jelas bisa tergerus. Kami akan terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait bila terjadi penyimpangan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait belum berhasil dimintai keterangan. (*)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

ASAHAN, Narasionline.id – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Asahan. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Melati, Kisaran, Rabu (17/09/2025).

“Saat ini masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, sampaikan kepada mereka bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah prioritas penting Pemkab Asahan. RPJMD baru saja selesai disusun, dan menjadi pedoman kita untuk bekerja lima tahun ke depan. Selain jalan, perhatian juga kita arahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Semua akan dilaksanakan bertahap sesuai skala prioritas, namun komitmen kita jelas: pembangunan harus bergerak dan hasilnya harus dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.

Ia menekankan, birokrasi harus bergerak cepat agar program pembangunan tidak hanya berhenti di meja rapat.

“Program tidak boleh berjalan lambat, rakyat menunggu hasil nyata. Karena itu, aktualisasi tugas birokrasi bersama Satgas yang kita bentuk hari ini harus menjadi mesin percepatan perubahan. Semua kebijakan harus turun ke lapangan dan diwujudkan dalam kerja nyata,” ujarnya.

Bupati menambahkan, percepatan pembangunan tidak hanya diukur dari pembentukan Satgas atau pembangunan fisik semata, melainkan dari kesungguhan birokrasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dengan solusi nyata,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH., M.AP., memperkuat arahan Bupati dengan menekankan pentingnya respons cepat seluruh perangkat daerah.

“Program nasional adalah peluang besar yang harus kita jemput. OPD dan Camat harus responsif, tidak boleh ada yang terlewat. Saudara juga dituntut menjawab tantangan di lapangan, menggali potensi PAD, dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi daerah,” kata Wabup.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik.

“Ingat, kita bukan antikritik. Kritik adalah vitamin yang harus dijawab dengan kerja keras dan hasil nyata. Selain itu, buka akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat tahu apa yang sedang kita kerjakan dan sejauh mana capaian yang sudah diraih,” tegasnya.

Dengan strategi baru ini, Pemkab Asahan memastikan visi Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan akan dipantau, setiap program dievaluasi, dan setiap hasil diukur dari kepuasan masyarakat. Rakorpem yang biasanya menjadi forum evaluasi rutin kini menjadi arena percepatan, tempat lahirnya instruksi tegas agar pemerintah bekerja lebih lincah, responsif, dan berdampak nyata bagi rakyat. (dwf)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.