narasionline.id

WONOSOBO, Narasionline.i – Seorang anggota TNI, Serda Rahman Setiawan (41), Babinsa Koramil 05/Kejajar Kodim 0707/Wonosobo, meninggal dunia usai menjadi korban tindak pidana pembacokan di sebuah kafe dan resto di Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Minggu (14/9/2025) dini hari.

Peristiwa bermula ketika korban datang ke Resto Shaka sekitar pukul 20.00 WIB untuk menemui salah seorang karyawan kafe. Menjelang tengah malam, sekitar pukul 23.55 WIB, korban mendengar adanya keributan di salah satu ruang karaoke dan kemudian berusaha menengahi. Di lokasi tersebut, korban terlibat cekcok dengan seorang pria bernama Iwan (35), warga Dusun Merapi, Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran.

Cekcok berlanjut hingga ke area parkir, dan sekitar pukul 00.05 WIB, pelaku melakukan pembacokan yang mengenai bagian leher korban. Usai kejadian, pelaku melarikan diri menggunakan mobil Avanza Veloz warna putih.

Korban segera dievakuasi ke RS PKU menggunakan ambulans, namun sekitar pukul 00.30 WIB pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia akibat luka serius yang dialaminya.

Saat ini, Kodim 0707/Wonosobo bersama Polsek Sapuran, Polres Wonosobo, dan Tim Resmob tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Komandan Kodim 0707/Wonosobo menyampaikan rasa duka mendalam atas gugurnya prajurit terbaiknya.

“Kami turut berduka atas kejadian ini. Kodim 0707/Wonosobo bersama pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pelaku segera tertangkap serta mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya. (fal)

Headline, PERISTIWAoleh SebarTweet

DENPASAR, Narasionline.id – Konten kreator asal Bali, Aisar Khaledd, menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak banjir di kawasan Pemogan, Denpasar Selatan, dengan memborong pakaian di jalan raya setempat pada Senin (15/9/2025).

Melalui aksi sosial tersebut, Aisar secara langsung menggalang bantuan dengan membeli dan mendistribusikan pakaian layak pakai bagi korban banjir yang kehilangan banyak harta benda akibat bencana. Tindakan ini menjadi wujud nyata empati sekaligus solidaritas seorang figur publik terhadap sesama, khususnya di tengah situasi darurat.

“Saya hanya ingin sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi inspirasi agar semakin banyak orang yang ikut membantu,” ujar Aisar Khaledd.

Menurutnya, kepedulian tidak hanya soal memberikan bantuan materi, tetapi juga membangkitkan semangat dan memberikan dukungan moral bagi mereka yang terdampak.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga mengingatkan akan pentingnya gotong royong dan solidaritas antarwarga. Dalam kondisi seperti ini, peran aktif individu maupun komunitas dinilai sangat penting untuk mempercepat pemulihan dan meringankan penderitaan korban, tanpa harus menunggu sepenuhnya intervensi pemerintah.

Aksi Aisar menjadi contoh bahwa membantu sesama bukan semata soal nilai materi, melainkan juga sikap empati dan kepedulian yang menjadi dasar kehidupan sosial yang harmonis. Semangat berbagi inilah yang diharapkan dapat terus dijaga dan ditularkan, sehingga masyarakat semakin kuat dan tangguh menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam.

Dengan kepedulian nyata yang ditunjukkan Aisar Khaledd, diharapkan akan lahir gelombang kebaikan yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang lebih responsif terhadap persoalan kemanusiaan. (fn)

Headline, PERISTIWAoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Gelombang demonstrasi besar yang berlangsung sejak 25 hingga 31 Agustus 2025 di berbagai wilayah Indonesia berujung ricuh dan berubah menjadi kerusuhan masif. Aksi anarkis ini menelan korban jiwa serta kerugian materiil yang tidak sedikit. Tercatat sepuluh orang meninggal dunia, termasuk Affan, seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Insiden tersebut memicu kemarahan masyarakat yang berlanjut dengan aksi pembakaran gedung parlemen, perusakan fasilitas umum, penyerangan rumah pejabat, hingga penjarahan harta benda milik warga.

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah, Dedi Siregar, menegaskan bahwa TNI tidak dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini. Menurutnya, TNI sama sekali tidak diminta mengamankan jalannya unjuk rasa sejak 25 hingga 30 Agustus. Keterlibatan TNI baru terjadi setelah eskalasi kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran meluas.

“TNI bukan aktor dalam peristiwa ini. Jangan ada upaya untuk mengkambinghitamkan institusi negara. Yang harus ditindak adalah pelaku kerusuhan dan pihak-pihak yang lalai dalam menjalankan tugasnya,” tegas Dedi.

Dedi juga mendesak penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu demi memberikan keadilan bagi para korban. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi warga negara agar dapat beraktivitas dengan aman tanpa teror kerusuhan.

Kerusuhan besar ini telah menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban umum, kerusakan parah pada fasilitas publik, kemacetan total di berbagai ruas jalan, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut dinilai dapat mencoreng citra bangsa di mata internasional, merusak stabilitas nasional, serta menghambat laju pembangunan dan arus investasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Menjaga kedamaian dan ketertiban bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Stabilitas nasional adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka, mari bersama kita hentikan kerusuhan ini,” pungkas Dedi. (tim redaksi)

Headline, PEMERINTAH, PERISTIWA, POLITIKoleh SebarTweet

MALANG, Narasionline.id – Praktik perjudian sabung ayam, capjiki, dan dadu di wilayah Kabupaten Malang kian marak. Salah satunya diduga beroperasi di Dusun Krajan, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Senin (15/09).

Informasi tersebut diterima redaksi Narasionline.id dari warga yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyebut, arena perjudian itu berada di tengah kebun tebu, dan agak jauh dari permukiman warga, sehingga relatif aman dari pantauan publik.

“Lokasinya di tengah kebun tebu, jadi sulit terlihat dan terasa aman bagi para pemain,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, arena sabung ayam tersebut disebut-sebut dikelola oleh seseorang dengan panggilan Oseng. Ironisnya, aktivitas perjudian itu juga diduga mendapat “restu” dari oknum aparat di sekitar lokasi.

“Kuat dugaan ada atensi bulanan ke sejumlah aparat, sehingga perjudian di tengah kebun tebu itu bisa berjalan lancar tanpa gangguan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk praktik perjudian, baik konvensional maupun online. Ia menekankan, bahwa tidak ada ruang bagi aparat kepolisian yang mencoba membekingi aktivitas tersebut.

“Saya sudah sampaikan dengan tegas, tidak boleh ada anggota Polri yang terlibat atau membekingi perjudian. Kalau ada, akan ditindak tegas. Judi dalam bentuk apa pun adalah penyakit masyarakat yang harus diberantas demi ketertiban dan keamanan,” tegas Kapolri.

Sementara itu, salah satu tokoh agama di Kecamatan Gedangan, yang namanya minta jangan dipublikasikan turut mengecam keras maraknya praktik perjudian tersebut. Ia menilai keberadaan arena sabung ayam merupakan bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi.

“Perjudian jelas merusak moral masyarakat, apalagi jika sampai ada dugaan pembiaran dari aparat. Ini sangat mencederai rasa keadilan dan bisa menimbulkan keresahan di tengah warga. Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera menindak tegas, tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Narasionline.id masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Polsek Gedangan maupun Polres Malang terkait dugaan keberadaan arena perjudian tersebut. (bisri/malang/bob)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KZM/KB), pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau dikenal dengan Uhud Tour sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji, mengakui telah menyerahkan sejumlah uang kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dana tersebut sebelumnya diamankan penyidik KPK untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan dan distribusi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Kabar pengembalian uang itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menyebutkan nominal yang diserahkan Khalid masih dalam proses pengecekan.

“Benar, tetapi jumlahnya belum terverifikasi,” kata Setyo, Senin (15/9/2025).

Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Khalid Zeed sebagai saksi terkait kasus yang sama. Fokus pemeriksaan antara lain mengenai perubahan rencana keberangkatan jamaah Uhud Tour yang semula hendak berangkat lewat jalur haji furoda, namun kemudian dialihkan menjadi haji khusus atas tawaran Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan kuota haji khusus tambahan yang digunakan rombongan Khalid berasal dari 20 ribu jatah tambahan yang diberikan pada 2024.

“Awalnya hendak furoda, tapi akhirnya ikut kuota khusus yang seharusnya dibagi untuk jemaah lain. Termasuk rombongan Pak Ustaz KB ini,” jelas Asep, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, penyidik menelusuri biaya besar yang dikeluarkan jamaah haji khusus. Dengan membayar nominal tinggi, jamaah bisa langsung berangkat di tahun yang sama tanpa antre panjang seperti jalur reguler.

“Banyak yang menggunakan kode T0, artinya daftar dan berangkat di tahun yang sama, berbeda dengan reguler yang bisa menunggu puluhan tahun,” tambah Asep.

Menurutnya, penggunaan kuota tambahan ini menyalahi aturan. Dalam SK Menteri Agama tertanggal 15 Januari 2024, tambahan kuota 20 ribu dibagi dua sama rata: 10 ribu reguler dan 10 ribu khusus. Padahal, UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa 92 persen kuota harus diperuntukkan reguler dan hanya 8 persen untuk khusus. Kondisi ini membuat sekitar 8.400 jamaah reguler gagal berangkat pada 2024.

Khalid sendiri sudah beberapa kali dipanggil penyidik. Pada Selasa (9/9/2025), ia menjalani pemeriksaan hampir delapan jam di Gedung Merah Putih KPK. Usai diperiksa, Khalid menegaskan dirinya hanyalah korban dari ulah Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami ini justru korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Mas’ud,” katanya.

Ia mengaku awalnya seluruh biaya jalur furoda sudah dibayar. Namun, Ibnu menawarkan visa resmi dengan dalih kuota tambahan, sehingga 122 jamaah Uhud Tour akhirnya berangkat lewat bendera PT Muhibbah.

“Uhud Tour waktu itu tidak mendapat kuota tambahan, sehingga jamaah kami ikut rombongan Muhibbah,” ungkap Khalid.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun. Dari hasil penelusuran, uang hasil setoran perusahaan travel kepada oknum Kemenag mencapai 2.600–7.000 dolar AS per kuota.

Dana tersebut berasal dari biaya jamaah yang dijanjikan bisa berangkat di tahun yang sama. Akibatnya, ribuan jamaah reguler yang sudah antre bertahun-tahun kehilangan kesempatan. Bahkan, sebagian uang hasil setoran diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang kini telah disita KPK. (bob/red)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Desakan keras datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu lambat dan terkesan bermain-main dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Umumkan segera siapa tersangkanya! Jangan bikin rakyat dan warga NU resah hanya karena KPK menunda-nunda,” tegas Abdul di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Ia menegaskan, kasus itu jelas ulah oknum. Mereka menggunakan nama besar NU sebagai tameng, bukan gerakan kelembagaan. “Jangan dipelintir. NU tidak ikut, yang bermain adalah staf atau orang yang haus keuntungan pribadi. Kalau KPK tidak cepat, publik bisa curiga: apakah KPK sengaja membidik NU untuk dirusak citranya?” sindirnya.

Abdul menyebut, NU justru mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi. Jika ada aliran dana yang benar-benar masuk ke oknum petinggi NU, maka biarlah hukum bicara. “Kami tidak pernah melindungi maling. Bongkar semuanya!,” ujarnya keras.

KPK sebelumnya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri jejak dana haram kuota haji, termasuk kemungkinan mengalir ke PBNU. KPK berkilah, langkah itu bukan untuk mendiskreditkan NU, melainkan sekadar tugas penyelamatan uang negara.

Penyidikan resmi dibuka sejak 9 Agustus 2025, setelah KPK meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tak sampai sepekan, KPK menyebut kerugian negara awal mencapai Rp1 triliun lebih. Tiga orang dicegah ke luar negeri, salah satunya Yaqut.

Di luar KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga membongkar kejanggalan penyelenggaraan haji 2024. Paling mencolok adalah pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah dari Arab Saudi yang dibagi rata: 10 ribu reguler, 10 ribu khusus.

Skema itu jelas melabrak Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang tegas menyatakan 92 persen kuota untuk haji reguler, hanya 8 persen untuk haji khusus. Artinya, pembagian 50:50 bukan sekadar salah kelola, tapi pembangkangan terhadap undang-undang. (bob)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

BATAM, Narasionline.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka Konferensi Kota VIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Jumat (12/9/2025).

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam membentuk arah peradaban sekaligus meningkatkan daya saing daerah di masa depan. Ia memberikan apresiasi atas dedikasi para guru yang bukan hanya menjadi pilar pendidikan, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan Batam.

“Penghargaan terhadap profesi guru bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat,” ujarnya.

Amsakar juga mengingatkan kembali semboyan Ki Hadjar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang dinilainya tetap relevan hingga kini. Menurutnya, semboyan tersebut mencerminkan peran guru sebagai teladan, penggerak, dan motivator.

Ia menambahkan, capaian Batam yang konsisten menempati peringkat tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud nyata kontribusi guru dalam mencetak generasi berkualitas.

Terkait konferensi, Amsakar berharap agenda berjalan sesuai mekanisme organisasi serta mampu melahirkan kepengurusan baru dan program kerja yang berdampak positif bagi pendidikan di Batam.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Batam, Hendri Arulan, menyampaikan bahwa Konferensi Kota VIII merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kota. Forum ini menjadi ajang pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sekaligus memilih pengurus baru masa bakti VIII.

Konferensi yang berlangsung pada 12–13 September 2025 ini mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas”, sejalan dengan komitmen PGRI dalam menjawab tantangan pendidikan nasional di masa depan. (tian)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Dalam upaya memulihkan semangat dan profesionalisme pasca peristiwa kekerasan kolektif akhir Agustus lalu, Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri”, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto dan diikuti lebih dari 800 personel kepolisian dari berbagai satuan.

Dua tokoh dihadirkan sebagai narasumber utama, yakni Prof. Dr. Mahfud MD dan Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.

Komjen Chryshnanda dalam paparannya menekankan pentingnya transformasi pendidikan Polri yang berlandaskan moralitas, literasi, serta dialog peradaban. Ia menegaskan, polisi modern harus profesional, berintegritas, serta mampu beradaptasi di era digital dan post-truth.

“Smart policing dan media policing adalah instrumen penting, tetapi yang utama adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” katanya.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan moral anggota Polri yang sering berhadapan dengan tekanan publik maupun opini di media sosial. Menurutnya, solusi mendasar adalah kembali pada jati diri Polri.

“Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati sepenuh hati, berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan itu Polri akan terus dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” tegasnya.

Forum ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan tekad, agar Polri senantiasa tegas namun humanis, profesional namun berakar pada nilai moral, demi memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa. (fal)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

BANYUWANGI, Narasionline.id – Polresta Banyuwangi Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dan obat keras berbahaya (okerbaya) dalam Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025, yang berlangsung sejak 30 Agustus hingga 10 September 2025.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra dalam keterangan pers, Jumat (12/9/2025), mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari langkah strategis menekan peredaran narkoba sekaligus mewujudkan Banyuwangi yang bebas narkoba.

“Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025 ini bertujuan menekan angka peredaran sekaligus menciptakan Kota Banyuwangi yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Kombes Rama.

Dari hasil Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025, Polisi mengamankan tersangka 43 orang terdiri dari 41 laki-laki dan 2 perempuan.

“Ada 37 kasus Narkoba yang berhasil kami ungkap terdiri dari 13 kasus narkotika dan 24 kasus okerbaya,” terang Kombes Rama.

Sementara itu barang bukti yang berhasil disita petugas antara lain 150,45 gram Sabu dan 159.496 butir pil (Trihexyphenidyl dan Tramadol)

Barang bukti lain berupa uang tunai: Rp5.495.000,sepeda motor 9 unit, Handphone 31 unit dan Timbangan elektrik 9 buah.

Beberapa tersangka okerbaya dengan barang bukti terbesar antara lain inisial BDT yang diamankan di Tegal Drimo dengan 33.460 butir pil Trihexyphenidyl dan Tramadol.

Selain itu tersangka MN diamankan di Tegalsari dengan 96.000 butir pil Trihexyphenidyl dan ZA serta DAS yang diamankan di Banyuwangi dengan 17.000 butir pil Trihexyphenidyl.

Kapolresta Banyuwangi menyebut para tersangka memiliki peran beragam mulai dari bandar, kurir, hingga pengecer.

Polisi juga melakukan pemetaan sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba.

Untuk Tersangka narkotika dijerat Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidana minimal 5 tahun hingga seumur hidup.

Sedangkan tersangka okerbaya dijerat Pasal 435 juncto 138 ayat 2 & 3 subsider Pasal 436 ayat 2 juncto Pasal 145 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, ancaman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp5 miliar.

Polresta Banyuwangi Polda Jatim menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba dan obat keras berbahaya demi melindungi generasi muda.

Dari hasil operasi ini, diperkirakan hampir 150.000 anak-anak dan 1.500 warga terselamatkan dari dampak negatif narkoba dan oker bahaya.

“Target operasi ini jelas, yaitu menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat Banyuwangi,” tutup Kapolresta Kombes Pol. Rama Samtama Putra. (*)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar

JAKARTA, Narasionline.id – Publik mulai gerah dengan lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji. Sejak penyelidikan berlangsung, puluhan nama telah dipanggil, mulai dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Ishfah Abidal Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, pemilik travel Khalid Basalamah, hingga komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata. Namun hingga kini, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini berawal dari kuota tambahan 20.000 jamaah haji dari Arab Saudi. Aturannya jelas: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Tetapi praktik di lapangan berbeda: 50 persen reguler dan 50 persen khusus. Diskresi ini diduga menjadi celah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

Meski sejumlah langkah sudah ditempuh, mulai dari penelusuran rekening bersama PPATK, penyitaan dokumen, penggeledahan rumah di Depok, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri, hasil penyidikan KPK tetap mandek. Publik menilai KPK terkesan “bermain petak umpet” dengan para terduga koruptor.

“Kasus ini ibarat sinetron tanpa ending. Setiap pekan ada panggilan saksi, tapi tak ada kepastian hukum. Kalau dibiarkan, kasus kuota haji bisa berubah jadi legenda urban: investigasi abadi,” ujar Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani, Sabtu (14/9/2025).

Rosadi menegaskan, masyarakat sudah cukup lama bersabar. “KPK jangan hanya menguji kesabaran umat. Umat menunggu tersangka, bukan mantera ‘proses masih berjalan’. Jangan sampai kita menunggu hingga kiamat baru ada tersangka,” sindirnya.

Ia berharap KPK segera menuntaskan kasus ini secara transparan. “Kalau memang ada bukti kuat, umumkan tersangkanya. Jangan biarkan rakyat terus jadi penonton drama yang tidak jelas ujungnya,” tegasnya. (bob/red)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.