PARIGI, Narasionline.id – Warga di sekitar lokasi tambang kayu boko di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengeluhkan dampak aktivitas pertambangan. Mereka menilai operasi tambang diduga belum memberikan manfaat ekonomi yang merata dan justru menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada 25 Agustus 2025, terlihat dampak aktivitas tambang, khususnya di pinggiran sungai. Upaya jurnalis untuk menemui pengelola tambang yang akrab disapa Ampi guna membahas hal tersebut justru menemui kendala.
Saat tiba di lokasi, jurnalis TransTV45.com dihadang oleh petugas keamanan. “Harus janji temu dulu kalau mau ketemu Bang Ampi,” ujar salah seorang petugas. Mereka juga melarang kegiatan pengambilan foto atau video.
Alih-alih memfasilitasi pertemuan, petugas di lokasi justru mendata identitas lengkap jurnalis. Pengawas lapangan kemudian menghubungkan jurnalis dengan Guntur yang mengklaim sebagai humas melalui sambungan telepon.
Guntur menolak memberikan informasi di lokasi dan hanya bersedia bertemu di Kota Palu, yang jaraknya cukup jauh dari lokasi tambang. “Jika ingin informasi, bisa temui saya di Palu atau kita ketemu di mana,” katanya.
Namun, rencana pertemuan di Palu pun tidak terealisasi. Dalam klarifikasi melalui WhatsApp, pihak yang mengatasnamakan humas tersebut menyatakan bahwa aktivitas alat berat di lokasi hanya untuk Normalisasi pengerukan sungai dan memperbaiki kubangan yang ditinggalkan oleh pengelola tambang sebelumnya.
Fakta di lapangan tampaknya tidak sejalan dengan pernyataan tersebut. Aktivitas pertambangan masih berjalan, dan masyarakat sekitar menyatakan bahwa mereka tidak menikmati kekayaan alam mereka secara adil.
“Tambang kayu boko Parigi tidak semua masyarakat daerah tersebut menikmati kekayaan alam mereka. Hanya orang-orang tertentu,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Rut berharap pengelola tambang lebih terbuka untuk berdialog, mendengarkan keluhan mereka, serta memberikan perhatian serius terhadap dampak lingkungan dan sosial yang timbul,Rut mendorong adanya transparansi dan keadilan dalam pemberian manfaat ekonomi dari usaha tambang tersebut.
Rut, menyampaikan bahwa sebelum ke lokasi tambang, pihaknya telah memberikan informasi kepada Kapolri.
Mengenai aktivitas tambang tersebut, Rut menyampaikan bahwa hal itu sudah disampaikan melalui WhatsApp ke Menteri Bahlil, namun belum ada tanggapan. Saat petugas tambang meminta data jurnalis, Rut menegaskan, “Jika itu data pribadi saya diminta oleh ‘bekingan’, silahkan di data.
Tim Redaksi.
