JAKARTA, Narasionline.id – 

Reuni Akbar dan bakti sosial (Baksos) Akabri 1995 diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkal, Jakarta Timur, hari ini. Kegiatan ini merupakan peringatan 30 tahun pengabdian Bima Cakti Akabri 95.

Hadir dalam acara tersebut, Letjen TNI Djon Afriandi, Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta keluarga besar Akabri 95 beserta istri.

Acara pun dimulai dengan olahraga dan jalan sehat bersama di area Mabes TNI yang diawali dengan penyerahan baksos secara simbolis kepada 30 penerima paket sembako terdiri dari sejumlah pekerja harian lepas(PHL) di lingkungan Mabes TNI dan Mabes Polri

Dalam peringatan 30 tahun pengabdian ini, 595 paket sembako didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bakti Akabri 95.

Ada juga penyerahan mobil ambulans medis yang merupakan bentuk bakti Akabri 95. Selain itu, turut diresmikan organisasi Bima Cakti 95 oleh para tertua angkatan dari matra TNI AD, AU, AL, dan Polri. Pembentukan organisasi ini bertujuan meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi serta mempertahankan soliditas antara TNI dan Polri.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho pun mengutarakan rasa syukurnya atas pengabdian 30 tahun Akabri 95 hingga saat ini. Momen ini menjadi kesempatan yang spesial untuk mengingat kembali masa-masa pendidikan hingga 30 tahun pengabdian sebagai anggota TNI dan Polri bagi bangsa Indonesia.

Disampaikan Irjen Sandi, reuni 30 tahun pengabdian Akabri 95 ini tidak hanya semata-mata sebagai momen temu kangen, tetapi juga menjadi simbol bakti TNI dan Polri untuk terus melakukan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.

“Kali ini saya sepakat, kegiatan ini harus sering-sering kita laksanakan, baik itu di matra masing-masing maupun maupun di angkatan, sehingga silaturahmi itu tetap terjaga,” ungkap Irjen Pol. Sandi, Sabtu (23/8/25).

Ia juga memastikan, di manapun berdinas, Akabri 95 akan selalu bersinergi. Sehingga, dapat terus menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat dan negeri sebaik-baiknya.

Berita, Headline, NASIONAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

PAMEKASAN, Narasionline.id – Kebebasan pers kembali dipermalukan. Seorang wartawan media online berinisial AH hampir menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik di gudang tembakau Bawang Mas, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Minggu (17/8).

Awalnya, AH menulis laporan mengenai keluhan warga yang warung makannya terganggu aktivitas gudang. Namun bukannya memberikan klarifikasi, pihak Bawang Mas justru memanggil AH ke sebuah ruangan.

Di hadapan sejumlah orang dan wartawan lain, suasana mendadak panas, pihak gudang marah-marah, menggebrak meja, hingga melakukan gerakan yang hampir berujung pada pemukulan.

Insiden ini tidak sekadar persoalan pribadi, melainkan ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara tegas menyatakan wartawan berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Segala bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan adalah pelanggaran hukum serta penghinaan terhadap demokrasi.

“Kalau wartawan diintimidasi saat bekerja, bagaimana publik bisa mendapat informasi yang benar? Ini preseden buruk bagi demokrasi,” tegas wartawan senior Pamekasan, Ca’ Ma’il.

Sorotan juga datang dari ibu kota. Nanang Hermansyah, pimpinan organisasi pers nasional, menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan.

“Siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik jelas melanggar undang-undang. Intimidasi terhadap wartawan adalah bentuk pelecehan terhadap pers sekaligus pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujarnya.

Kasus ini kian menambah catatan hitam gudang tembakau Bawang Mas, mulai dari merugikan warga kecil, hingga kini berani melecehkan profesi wartawan.

Sejumlah media masih berupaya menghubungi pihak Bawang Mas untuk meminta klarifikasi dan menyajikan pemberitaan yang berimbang.

Sumber: Angkatberita / Panji Lesmana

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

GORONTALO, Narasionline.id – Praktik tambang ilegal di Gorontalo kembali menunjukkan wajah aslinya: rakus, brutal, dan penuh intimidasi. Nama Jouli Santos, pemain lama di dunia Pertambangan Tanpa Izin (PETI), kembali menyeruak. Ia diduga menjadi otak di balik pengiriman ribuan karung material tambang ilegal berskala besar yang bahkan disinyalir melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Dengan pongah, Jouli Santos mencatut nama sejumlah petinggi Polri, termasuk Kapolda Gorontalo, untuk melancarkan bisnis kotornya. Kepada warga dan pengepul lokal, ia tak segan mengancam: jual murah material tambang atau bersiap ditangkap.

“Ko’ Jouli Santos datang bersama oknum APH menakut-nakuti warga agar menjual material dengan harga murah, kalau menolak langsung diancam ditangkap,” ungkap Sandi, seorang pengepul yang pernah menjadi korban.

Bahkan, menurut keterangan lain, Jouli sengaja menitipkan uang pembelian material kepada oknum aparat. Aparat inilah yang kemudian menghubungi pengepul dengan ancaman: serahkan material atau hadapi konsekuensinya.

Tak berhenti di situ, Jouli diduga menggerakkan jaringan oknum kepolisian yang langsung turun ke lokasi tambang. Mereka bukan sekadar hadir, tapi bertugas “mengamankan” jalur distribusi material ilegal.

Material hasil rampasan atau pembelian paksa itu diangkut menggunakan truk bertonase besar dengan nomor polisi DM 8742 BB, DM 8630 AD, dan DM 8756 DB. Truk-truk ini terpantau dikawal aparat menuju pelabuhan, sebelum akhirnya dikirim menggunakan kontainer ke Jakarta melalui gudang penampungan Jouli Santos di rumah Perla Lapananda, Kecamatan Suwawa Timur, Bonebolango.

Pencatutan nama Kapolda jelas bukan perkara kecil. Dengan enteng, Jouli menyebut dirinya “dekat dengan petinggi Polri” —narasi intimidatif yang berhasil membungkam warga dan pengepul yang mencoba melawan.

Upaya konfirmasi media ini kepada Jouli Santos melalui nomor WhatsApp +62 811 651 XXX tidak membuahkan hasil hingga berita ini ditayangkan.

“Kalau benar ada pencatutan nama Kapolda dan keterlibatan oknum aparat, ini bukan sekadar tambang ilegal. Ini krisis integritas institusi,” tegas Amin Hadju, aktivis lingkungan Gorontalo.

Amin mendesak aparat segera bertindak: tangkap Jouli Santos, usut tuntas jejaringnya, dan buka terang-benderang keterlibatan oknum kepolisian yang selama ini justru menjadi pelindung praktik ilegal berkedok penegakan hukum. (tim redaksi)

Headline, KRIMINAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

PAMEKASAN, Narasionline.id – Kantor Bea dan Cukai Madura, Jawa Timur kembali mengumumkan “prestasi” penyitaan 30 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Barang bukti itu diklaim hasil operasi sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Madura, Novian Dermawan, menyebut puluhan juta batang rokok ilegal itu diamankan dari 13 kasus di empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ia juga menegaskan, pemberantasan rokok ilegal dilakukan bersama pemkab setempat melalui pembentukan Satgas.

Namun, di balik angka fantastis penyitaan, publik masih bertanya: mengapa peredaran rokok ilegal tetap marak di Madura? Seolah penyitaan hanya menjadi “ritual tahunan”, sementara produsen dan jaringan distribusi tetap leluasa beroperasi.

“Sebagian orang menganggap membeli rokok tanpa pita cukai menguntungkan, padahal dana bagi hasil cukai hasil tembakau justru diterima pemkab dari rokok resmi,” ujar Novian.

Meski begitu, suara kritis masyarakat tak bisa dibungkam: benarkah Bea Cukai bekerja maksimal, atau justru membiarkan produsen rokok ilegal bernafas lega? Sebab hingga kini, di berbagai sudut Madura, rokok tanpa pita cukai masih mudah ditemukan dijual bebas.

Bea Cukai Madura membantah tudingan tersebut dan menegaskan siap menindak tegas setiap laporan masyarakat. Tapi tanpa langkah nyata yang benar-benar menyentuh akar produksi, penyitaan puluhan juta batang rokok ilegal bisa jadi hanya sebatas angka untuk laporan. (Kal)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

BALI, Narasionline.id – Netti Herawati S.E., M.B.A, yang kabarnya menjabat sebagai Ketua SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Provinsi Bali, kembali menjadi sorotan publik.

Netti dilaporkan oleh seorang ibu rumah tangga asal Tangerang, Ermawati (48), atas dugaan penipuan dengan modus menjanjikan kemudahan masuk jalur belakang menjadi anggota Polri.

Berdasarkan catatan digital, Netti Herawati pernah terpilih sebagai Duta untuk pengungsi Afganistan di Indonesia pada 2016 dan Duta Palestina untuk Indonesia pada 2022.

Selain itu, ia juga disebut memiliki saham di sejumlah media nasional maupun internasional, yang selama ini digunakan untuk membangun citra sebagai jurnalis berintegritas.

Dalam laporan resmi ke kepolisian, Ermawati mengungkapkan bahwa Netti menjanjikan agar anaknya bisa lolos seleksi Bintara Polri melalui jalur belakang dengan syarat membayar sejumlah uang.

Awalnya, korban mentransfer Rp 10 juta untuk akomodasi. Setelah negosiasi, disepakati total biaya Rp 400 juta, dengan uang muka Rp 40 juta yang dibayar dan dilengkapi kuitansi sebagai bukti transfer.

“Setelah proses berjalan, saya mendapat informasi bahwa pelaku ternyata oknum yang tidak benar. Nomor handphonenya pun tidak aktif hingga saat ini,” jelas Ermawati, dikutip Kamis (14/8).

Setelah menerima uang, Netti tidak menepati janjinya maupun mengembalikan dana. Kontak melalui WhatsApp juga diblokir, sehingga korban terpaksa melaporkan kasus ini ke pihak Polres Metro Tangerang Kota pada 13 Juli 2025 pukul 21.34 WIB, dengan dasar Pasal 378 KUHP (penipuan) dan/atau Pasal 372 KUHP (penggelapan). Ermawati menegaskan tujuan utama pelaporan ini adalah mendapatkan kepastian hukum dan pengembalian dana.

“Saya berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan mengembalikan uang saya. Hal ini penting agar tidak ada korban lain di kemudian hari,” tukasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena nilai materi yang cukup besar, tetapi juga dugaan penyalahgunaan status dan pengaruh di media. Banyak pihak mengkhawatirkan modus penipuan serupa terjadi di masyarakat, sehingga penanganan cepat dan transparan oleh aparat hukum sangat dinanti.

Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru kasus tersebut. Publik terus memantau langkah hukum yang diambil, dengan harapan keadilan ditegakkan dan kasus ini menjadi peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap janji-jani masuk institusi resmi melalui jalur “belakang”. (tim)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

PONOROGO, Narasionline.id – Miris sekaligus memalukan. Hak rakyat atas Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi justru dirampas oleh mafia yang bermain terang-terangan di SPBU Keniten, Ponorogo.

Modus mereka rapi dan terstruktur. Mobil modifikasi dipakai melansir solar bersubsidi, bahkan truk dilengkapi empat tangki tersembunyi berkapasitas masing-masing satu ton. Senin, 11 Agustus 2025, tim investigasi mendapati dua truk warna putih dan biru, serta sebuah Panther merah bolak-balik mengisi BBM tanpa hambatan.

Lebih mengejutkan, karyawan SPBU justru ikut bermain. Saat dikonfirmasi, mereka memilih bernegosiasi di luar area SPBU, agar praktik busuk ini tak tercium konsumen lain. Bahkan, sopir salah satu truk terang-terangan menghubungi seseorang bernama Adam, diduga tangan kanan bos mafia solar asal Solo.

Tak berhenti di situ, bos mafia bahkan mencoba menyuap tim investigasi. Upaya tersebut tentu ditolak. Ironisnya, laporan ke Unit Tipiter Polres Ponorogo justru tak digubris. Akibatnya, truk-truk modifikasi itu dibiarkan leluasa kabur, seolah kebal hukum.

Praktik mafia BBM ini bukan sekadar soal solar. Ini adalah penjarahan hak rakyat yang melibatkan jaringan terorganisir, memanfaatkan selisih harga subsidi demi meraup keuntungan haram. Kerugian negara jelas, masyarakat miskin makin tertindas, sementara hukum tampak mandul.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, faktanya, penegakan hukum di Ponorogo justru dipertanyakan. Polisi seakan lebih garang kepada rakyat kecil, tapi tumpul menghadapi mafia bermodal.

“Kalau rakyat kecil bawa jerigen saja ditangkap, tapi truk-truk besar bisa bebas bolak-balik. Ini namanya hukum pilih kasih,” ujar Slamet, warga sekitar SPBU Keniten dengan nada geram.

Sementara itu, seorang pengamat energi dari Surabaya, Arif Nugroho, menegaskan bahwa praktik mafia solar adalah kejahatan terorganisir yang bukan hanya merugikan negara, tapi juga melemahkan daya saing ekonomi.

“Selisih harga subsidi menjadi bancakan mafia. Jika aparat tidak tegas, kerugian negara akan terus membengkak, dan subsidi tidak pernah sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Selama aparat tutup mata, mafia solar akan terus berpesta di atas penderitaan rakyat. Sudah saatnya penegak hukum membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar retorika di atas kertas. Jika tidak, publik berhak menilai bahwa hukum hanya alat kekuasaan, bukan penjaga keadilan. (ndra/tim)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Kick Off Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025). Acara ini juga diselenggarakan di seluruh Indonesia melalui Polda jajaran.

Sigit menargetkan kegiatan ini akan terus dilakukan selama satu minggu ke depan. Harapannya agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa lebih maksimal tersalurkan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita, melaksanakan kick off kegiatan gerakan pangan murah serentak yang akan kita laksanakan serentak sampai dengan 16 Agustus, tapi target saya kita laksanakan sampai satu minggu ke depan untuk memastikan agar penyaluran beras SPHP betul-betul bisa maksimal,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, dalam kegiatan Kick Off GPM di Jakarta, disalurkan beras SPHP sebanyak 2.424 ton dengan penerima manfaat sebanyak 484.977.

Sementara, dari data yang diperoleh hingga tanggal 13 Agustus 2025, sudah sebanyak 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik telah disalurkan.

“Hari ini Alhamdulillah sampai dengan tanggal 13 Agustus telah disalurkan 5.706 ton beras SPHL 4.705 titik dan khusus hari ini di kegiatan puncak kegiatan GPM yang merupakan kick off untuk kita lanjutkan. Disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dan penerima manfaatnya 484.977,” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, gerakan pangan murah ini akan menjual beras, gula maupun minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh Bulog.

“Jadi kita mencoba maksimalkan bisa sampai langsung konsumen di bawah HET atau maksimal sama dengan HET. Karena itu tentunya kita terus mendorong program dari Pemerintah perintah dari Pak Presiden beras SPHP segera tersalurkan,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, Pemerintah menargetkan menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP. Dengan adanya GPM ini diharapkan kebijakan dari Presiden Prabowo dapat berjalan maksimal.

“1,3 juta ton mudah-mudajan secara periodik nanti tiap minggu kita akan evaluasi. Sehingga kemudian betul-betul apa yang menjadi perintah kebijakan Pak Presiden bisa kita laksanakan semaksimal mungkin,” tutup Sigit. (*)

Headline, NASIONAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

KABUPATEN PATI, Narasionline.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan tetap menggelar aksi besar-besaran meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Target mereka kini jelas, memaksa Sudewo mundur dari jabatan.

Aksi akan digelar Rabu (13/8) di sekitar Pendopo Kabupaten Pati. Dukungan publik mengalir deras. Ribuan kardus air mineral, makanan ringan, dan buah-buahan menumpuk di posko-posko donasi yang membentang dari depan Kantor Bupati hingga Gedung DPRD Pati.

“Tuntutan kami jelas, Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara ksatria, atau dilengserkan secara paksa oleh rakyat,” tegas inisiator aksi, Supriyono, Senin (11/8). Ia memastikan massa yang hadir akan melampaui tantangan Sudewo sebelumnya yang menyebut “50 ribu orang.”

Tak main-main, Koordinator Donasi AMPB, Teguh Isdiyanto, memperkirakan jumlah peserta mencapai 150 ribu orang tiga kali lipat dari angka itu.

Situasi memanas memicu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati meliburkan 22 sekolah dari TK hingga SMP di wilayah Pati Kota. Seluruh siswa diarahkan belajar daring demi keamanan, sesuai arahan Polresta Pati.

Polisi bersiap penuh. Sebanyak 2.781 personel gabungan Polres, Polda, TNI, dan unsur terkait dikerahkan. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, memastikan pengamanan ketat di alun-alun dan sekitarnya. Sejumlah kamera pengawas dipasang, arus lalu lintas di pusat kota akan dialihkan mulai pukul 07.00 WIB.

Bupati Sudewo kini berhadapan dengan gelombang kemarahan rakyat terbesar dalam sejarah Pati. Besok, alun-alun akan menjadi medan penentuan. (Panji)

Headline, NASIONAL, PERISTIWAoleh SebarTweet

BANTEN, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polda Banten. Kegiatan tersebut merupakan komitmen dan dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan

“Baru saja saya tadi mengcek langsung kegiaran pendistribusian beras SPHP yang dilaksankan Polda Banten,” kata Sigit di Polda Banten, Selasa (12/8/2025).

Selain mengecek, Sigit juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. Ia menyebut, jumlah beras SPHP yang disalurkan pada hari ini mencapai 27 ton.

“Saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita dapatkan laporan juga sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistrubusikan ke masyarakat dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari Minyakita dan juga gula dimana semua dijual dengan harga rata-rata di bawah HET,” ujar Sigit.

Sigit berharap, kegiatan GPM ini dapat terus dimaksimalkan oleh seluruh jajarannya di Indonesia. Sejauh ini, untuk Polri sendiri sudah mendistribusikan beras SPHP sekira 2.225 ton.

“Dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek kecamatan, tingkat polres, tingkat polda untuk bisa maksimalkan distribusi beras SPHP. Sehingga harga beras yang ditentikan sesuai standar pemerintah baik medium maupun premium agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HET maksimal dan tentunya harapan kita bisa di bawah het ini tentujya untuk mengimbangi terkait dengan dinamika yang ada,” ucap Sigit.

Dalam hal ini, kata Sigit, beras yang bakal disalurkan lagi kurang lebih masih ada 1,3 juta ton. Sebab itu, Ia berharap Polri dapat membantu program pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP sampai dengan akhir tahun nanti.

“Polri akan terus bersinergi dengan pemda dengan bulog, ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat,” tutup Sigit. (*)

Headline, TNI & POLRIoleh SebarTweet

SIDOARJO, Narasionline.id – Aktivitas perjudian kembali terpantau di Dukuh Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pantauan pada Minggu (10/8/2025), arena sabung ayam dan permainan dadu di wilayah tersebut beroperasi secara terbuka setelah sebelumnya sempat berhenti.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga setempat maupun pendatang dari luar daerah. Perputaran uang dari aktivitas ini diduga mencapai puluhan juta rupiah per hari. Lokasi arena tertutup pagar seng, dengan akses masuk dijaga beberapa orang yang memeriksa setiap tamu yang datang.

Seorang warga berinisial Ft menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh seorang mantan oknum pensiunan TNI. Ia juga menyebut adanya dugaan “pengkondisian” agar aktivitas tersebut tetap dapat berlangsung.

“Setiap hari seperti itu, mas. Kadang ada tamu, ya nanti ada yang mengatur,” ujarnya.

Meski jaraknya tidak jauh dari kantor kepolisian, aktivitas ini tetap berjalan. Pola buka-tutup arena terpantau mengikuti situasi tertentu, seolah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Redaksi telah mengajukan konfirmasi kepada Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo terkait keberadaan aktivitas perjudian ini. Namun hingga berita ini diterbitkan, Kanit Reskrim Polsek Sedati, Ipda Zainal, belum memberikan tanggapan. (Lukas)

Redaksi Narasionline.id
Klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik: redaksi@narasionline.id
(Masyarakat dapat menyampaikan testimoni, bukti, dan informasi tambahan secara langsung.)

Headline, KRIMINAL, Olahragaoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.