SURABAYA, Narasionline.id – Kunjungan kerja Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, ke Jawa Timur dan Jawa Tengah menuai sorotan dari kalangan aktivis antikorupsi dan pengawas industri hasil tembakau.
Dalam agendanya di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10/2025), Purbaya menghadiri diskusi strategis bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta sejumlah tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemuka agama.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2026, serta langkah mitigasi terhadap dampaknya bagi industri dan pendapatan negara.
Di sela kunjungannya, Purbaya juga menyaksikan pemusnahan lebih dari 5,3 juta batang rokok ilegal dan 49 liter minuman beralkohol di wilayah kerja Kanwil DJBC Jatim I dan Jatim II. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp7,9 miliar, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp5,1 miliar.
“Cukai tidak naik, tapi saya jamin pendapatan pemerintah tetap meningkat. Kami ingin menciptakan arena yang adil bagi industri tanpa menghancurkan sektor tembakau,” ujar Purbaya dengan nada optimistis.
Namun, pernyataan itu langsung mendapat tanggapan keras dari aktivis asal Jakarta, Kartika Dewantoro, yang selama ini vokal menyoroti maraknya rokok ilegal dan praktik “peternakan cukai” di Jawa Timur.
Menurut Kartika, langkah simbolis seperti pembakaran rokok ilegal hanyalah permukaan dari persoalan besar yang sudah mengakar dalam sistem.
“Kalau pemerintah serius, jangan cuma bakar rokok dan foto bareng. Bongkar siapa yang melindungi para mafia rokok ilegal itu! Ada oknum, ada backing, dan semua orang tahu itu,” tegas Kartika. Selasa (6/10).
Kartika mendesak Kemenkeu dan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan pejabat daerah, dan perusahaan ‘hantu’ penerima pita cukai yang masih beroperasi di Jawa Timur.
“Peternakan pita cukai di Jatim luar biasa. Banyak pabrik sudah tutup tapi masih dapat jatah cukai. Lihat saja di Pasuruan, Malang, dan Madura, peredarannya masif, tapi pengawasannya lemah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jika Menteri Purbaya benar-benar ingin menegakkan keadilan fiskal dan menutup kebocoran penerimaan negara, maka langkahnya harus lebih dari sekedar seremoni.
“Kalau berani, buka jaringan hitamnya! Jangan biarkan langkah Menteri Purbaya berakhir sebagai pencitraan yang hilang ditelan waktu. Rakyat butuh keadilan, bukan pertunjukan,” tutup Kartika dengan nada tajam. (bob)
