JAKARTA, Narasionline.id – Presiden Republik Indonesia menyempatkan diri menjenguk anggota Polri yang menjadi korban saat mengamankan aksi kerusuhan baru-baru ini. Kunjungan tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., usai mendampingi Presiden pada Senin (25/8/2025).

Kapolri menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para korban serta keluarga mereka.

“Alhamdulillah, hari ini Bapak Presiden menyempatkan diri untuk mengunjungi keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan. Beliau menemui satu per satu keluarga korban dengan penuh empati,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri akan memberikan penghargaan terbaik kepada para prajurit yang telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan dalam menjalankan tugas negara.

“Kami berkomitmen memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan mengorbankan jiwa raganya dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas para pelaku kerusuhan sesuai arahan Presiden. Polri berkomitmen memulihkan keamanan, menjaga ketertiban, serta memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian kembali normal.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, Polri akan segera mengembalikan keamanan dan ketertiban. Para pelaku kerusuhan akan ditangkap dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” jelas Kapolri.

Ia juga memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual maupun yang membiayai aksi kerusuhan.

“Polri akan bertindak berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Kita akan mengusut secara tuntas, mulai dari pelaku di lapangan, aktor yang menggerakkan, hingga pihak-pihak yang membiayai kerusuhan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, Kapolri menyebut sudah cukup banyak pelaku yang berhasil diamankan dan jumlahnya diperkirakan terus bertambah.

“Beberapa sudah ditangkap, dan perkembangannya akan kami sampaikan secara resmi pada waktunya,” pungkas Jenderal Listyo Sigit. (*)

JAKARTA, Narasionline.id – Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya mengambil langkah politik paling tegas dengan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025, sebagai respons atas sikap keduanya yang dinilai mempermalukan partai dan memicu kemarahan publik.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan langkah tersebut diambil tanpa kompromi.

“Aspirasi rakyat adalah garis perjuangan utama partai. Tidak ada tempat bagi kader yang mencederai kepercayaan publik. Kami resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).

Kontroversi mencuat usai pernyataan Ahmad Sahroni, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang memicu gelombang kemarahan rakyat. Sahroni pun akhirnya meminta maaf secara terbuka melalui akun X miliknya.

“Saya mohon maaf atas ucapan-ucapan saya yang telah menyinggung masyarakat. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan serupa,” tulisnya.

Namun, meski telah meminta maaf, Sahroni menyatakan belum siap kembali ke Indonesia karena situasi nasional yang memanas. “Demi keamanan diri dan keluarga, saya belum bisa pulang,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai NasDem menegaskan bahwa kader mana pun yang mengkhianati aspirasi rakyat akan ditindak tegas. “Tidak ada ruang bagi kader arogan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Hermawi. (Panji)

JAKARTA, Narasionline.id – Situasi politik nasional terus memanas. Di tengah gelombang demonstrasi dan kemarahan publik yang merajalela, Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kader populernya: Surya Utama atau yang dikenal dengan Uya Kuya, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/08/2025). Viva menegaskan, kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” tegasnya.

Viva menuturkan, langkah tegas ini diambil setelah mempertimbangkan situasi politik yang bergolak dalam beberapa hari terakhir. Ia mengajak publik agar tetap tenang menghadapi ketegangan yang meluas.

“Kami meminta masyarakat tetap bersikap tenang di tengah gejolak sosial-politik ini. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan selalu berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Awal Polemik: Video Parodi di Tengah Luka Bangsa

Sebelum situasi memanas, Eko Patrio yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN menjadi sorotan publik usai mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, @ekopatriosuper. Dalam video itu, Eko berperan layaknya DJ, lengkap dengan musik “sound horeg,” seolah merespons santai kritik masyarakat atas sejumlah anggota DPR yang berjoget selepas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya. Salah satu anggota DPR yang turut berjoget kala itu adalah Uya Kuya.

Namun, aksi parodi tersebut justru memperkeruh keadaan. Publik menilai tindakan mereka tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Permintaan maaf yang terlambat tidak mampu meredam kekecewaan publik.

Gelombang Demonstrasi dan Tragedi Affan Kurniawan

Ketegangan mulai memuncak sejak unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025, memprotes kenaikan tunjangan DPR. Aksi tersebut berlanjut pada 28 Agustus dan memakan korban ketika seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas mobil taktis Brimob. Tragedi ini menjadi titik balik yang memicu amarah nasional.

Protes meluas ke berbagai kota, dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, hingga daerah lain. Bentrokan antara massa dan aparat pecah di berbagai titik. Sejumlah fasilitas publik dirusak, halte bus dan kantor polisi dibakar, hingga Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya luluh lantak oleh amukan massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Keputusan PAN untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dianggap sebagai langkah politis untuk meredakan amarah publik. Namun, gejolak di lapangan menunjukkan bahwa luka sosial belum mereda.

Situasi politik Tanah Air kini berada di ujung tanduk, sementara sorotan publik terus mengarah pada langkah-langkah pemerintah dan parlemen dalam menghadapi krisis kepercayaan ini. (panji)

JAKARTA, Narasionline.id – Polri mencatatkan capaian membanggakan dalam survei nasional terbaru yang dirilis oleh Rumah Politik Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi, Polri dinilai sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja paling unggul dan menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyebutkan bahwa hasil ini menjadi kabar gembira bagi Polri. Menurutnya, citra kepolisian yang selama ini mendapat sorotan mulai mengalami perbaikan berkat sejumlah gebrakan dan kinerja nyata di lapangan.

Dalam survei tersebut, Polri memperoleh penilaian tertinggi dalam kategori kinerja lembaga penegak hukum secara umum, dengan angka 20,11 persen. Polri mengungguli KPK yang memperoleh 20,9 persen dan Kejaksaan Agung dengan 20,5 persen. Fernando menilai capaian ini sebagai bukti bahwa konsep Polisi Presisi yang selama ini digaungkan mulai memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas.

“Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

Selain unggul dalam kinerja umum, Polri juga mendapat apresiasi tinggi dalam penanganan kejahatan siber dan kriminalitas baru. Dalam kategori ini, Polri mencatat skor tertinggi dengan 22,32 persen, bersaing ketat dengan Kejaksaan Agung dan KPK yang masing-masing memperoleh 22,29 persen. Ini menunjukkan bahwa Polri dinilai adaptif terhadap tantangan kejahatan di era digital.

Kinerja Polri juga menonjol dalam aspek reformasi peradilan. Lembaga ini meraih angka 20,6 persen, hanya terpaut tipis dari Kejaksaan Agung (20,9 persen) dan mengungguli KPK (20,4 persen). Hal ini memperlihatkan bahwa publik mulai merasakan adanya upaya perbaikan tata kelola di tubuh Polri.

Dalam hal pemberantasan korupsi—isu yang kerap menjadi perhatian publik—Polri kembali mendapat kepercayaan tinggi dengan persentase 21,20 persen. Capaian ini menempatkan Polri tepat di bawah KPK (21,23 persen) dan di atas Kejaksaan Agung (21,17 persen). Perbedaan tipis ini menunjukkan ketatnya persaingan tiga lembaga penegak hukum utama dalam mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Fernando menilai, keberhasilan Polri dalam survei ini tidak terlepas dari langkah-langkah pembenahan yang terus dilakukan. Ia menyebut bahwa Polri, bersama KPK dan Kejaksaan Agung, sedang berproses memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan publik melalui tindakan konkret.

Hasil survei Rumah Politik Indonesia ini menjadi cermin bahwa Polri kini berada dalam momentum positif. Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi dan terus memperkuat kinerja agar kepercayaan publik tidak sekadar menjadi angka, tetapi menjadi bagian dari realitas yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

JAKARTA, Narasionline.id – 

Reuni Akbar dan bakti sosial (Baksos) Akabri 1995 diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkal, Jakarta Timur, hari ini. Kegiatan ini merupakan peringatan 30 tahun pengabdian Bima Cakti Akabri 95.

Hadir dalam acara tersebut, Letjen TNI Djon Afriandi, Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta keluarga besar Akabri 95 beserta istri.

Acara pun dimulai dengan olahraga dan jalan sehat bersama di area Mabes TNI yang diawali dengan penyerahan baksos secara simbolis kepada 30 penerima paket sembako terdiri dari sejumlah pekerja harian lepas(PHL) di lingkungan Mabes TNI dan Mabes Polri

Dalam peringatan 30 tahun pengabdian ini, 595 paket sembako didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bakti Akabri 95.

Ada juga penyerahan mobil ambulans medis yang merupakan bentuk bakti Akabri 95. Selain itu, turut diresmikan organisasi Bima Cakti 95 oleh para tertua angkatan dari matra TNI AD, AU, AL, dan Polri. Pembentukan organisasi ini bertujuan meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi serta mempertahankan soliditas antara TNI dan Polri.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho pun mengutarakan rasa syukurnya atas pengabdian 30 tahun Akabri 95 hingga saat ini. Momen ini menjadi kesempatan yang spesial untuk mengingat kembali masa-masa pendidikan hingga 30 tahun pengabdian sebagai anggota TNI dan Polri bagi bangsa Indonesia.

Disampaikan Irjen Sandi, reuni 30 tahun pengabdian Akabri 95 ini tidak hanya semata-mata sebagai momen temu kangen, tetapi juga menjadi simbol bakti TNI dan Polri untuk terus melakukan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.

“Kali ini saya sepakat, kegiatan ini harus sering-sering kita laksanakan, baik itu di matra masing-masing maupun maupun di angkatan, sehingga silaturahmi itu tetap terjaga,” ungkap Irjen Pol. Sandi, Sabtu (23/8/25).

Ia juga memastikan, di manapun berdinas, Akabri 95 akan selalu bersinergi. Sehingga, dapat terus menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat dan negeri sebaik-baiknya.

JOMBANG, Sebanyak 183 remaja yang tergabung dalam gangster “Bajingan Tanpa Dosa” atau Batandos, diamankan pihak kepolisian saat tengah menggelar pesta di sebuah vila kawasan Wonosalam, Kabupaten Jombang, pada Minggu (27/7/2025) dini hari.

Dalam penertiban tersebut, para remaja tersebut kedapatan mengonsumsi minuman keras dan menikmati hiburan musik DJ tanpa izin resmi. Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Surabaya (11 orang), Semarang (20 orang), Lamongan (34 orang), Jombang (33 orang), Bojonegoro (4 orang), Gresik (61 orang), Tuban (1 orang), Mojokerto (17 orang), dan Sidoarjo (2 orang).

Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dipastikan tidak mengantongi izin resmi dan bahkan telah sempat diimbau untuk dibubarkan oleh Polsek Wonosalam, namun tidak diindahkan oleh para peserta.

“Dalam kegiatan itu, kami mengamankan sekitar sembilan botol minuman keras yang dikonsumsi oleh para peserta. Minuman tersebut diketahui dibawa dari luar wilayah Jombang,” ujarnya.

Meski demikian, hingga Minggu siang, polisi belum menemukan indikasi tindak pidana seperti narkoba maupun kepemilikan senjata tajam. “Untuk saat ini belum ditemukan unsur pidana, namun panitia penyelenggara masih kami periksa lebih lanjut. Jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan kami proses secara hukum,” tegas Margono.

Yang menarik perhatian, momen haru terjadi ketika para remaja tersebut dipertemukan langsung dengan orang tua masing-masing di halaman Mapolres Jombang. Polisi membariskan para remaja tersebut dan meminta mereka untuk melakukan sungkem sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatannya.

Beberapa orang tua terlihat tak kuasa menahan tangis, termasuk Yuli, salah satu ibu dari remaja yang diamankan. Ia mengungkapkan rasa syukur sekaligus penyesalan atas tindakan anaknya.

“Terima kasih kepada bapak polisi, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelakuan anak saya. Dia memang sempat pamit ke Wonosalam, tapi saya tidak tahu akan ikut kegiatan seperti ini,” tuturnya sambil menangis.

Yuli juga memberikan pesan mendalam kepada putranya, “Ojo dibaleni manen yo, Le. Ibuk iki usaha dewean, gak enek sing ngewangi,” ucapnya sambil berurai air mata.

Kasatreskrim menambahkan bahwa para remaja tersebut akan dipulangkan setelah diberikan pembinaan dan dijemput langsung oleh orang tua serta perangkat desa masing-masing, khususnya yang berdomisili di wilayah Jombang. (Sol)

SEMARANG, NARASIONLINE.ID — Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., bersama keluarga besar Kodam IV/Diponegoro dan masyarakat sekitar menunaikan ibadah Shalat Idul Adha 1446 H di Lapangan Makodam IV/Diponegoro, Jumat (6/6/2025).

Shalat Idul Adha tersebut dipimpin oleh Sertu Hisam Ali sebagai Imam, sementara Khatib adalah Mayor Caj Syamsul Ma’arif, S.Ag. Dalam khutbahnya, Mayor Syamsul mengangkat tema “Ikhlas Berkorban, Berbagi Kebahagiaan dan Memupuk Kepedulian untuk Merajut Kebersamaan”. Ia mengajak umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dalam berkurban, menumbuhkan solidaritas sosial, serta menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama.

“Ibadah Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan adalah simbol kita menyembelih dan membuang dan menyingkirkan jauh sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri kita, Sifat sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri menjadi sifat yang harus kita basmi dan hindari,” tegasnya dalam khutbah yang menyentuh hati para jamaah.

Khatib menyampaikan bahwa sikap saling mengasihi harus senantiasa dipupuk dan dirawat dalam hati serta diri setiap individu. Ia mengajak seluruh jamaah, melalui momentum Idul Adha yang penuh berkah, untuk ikhlas dalam berkorban, berbagi kebahagiaan, serta memupuk kepedulian demi merajut kebersamaan, seraya berharap agar Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan meridhai umat-Nya.

Usai pelaksanaan shalat, acara dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Pangdam IV/Diponegoro kepada Kabintaljarahdam IV/Diponegoro. Kemudian, dilaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, prajurit dan pihak-pihak yang berhak menerima.

Perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung dengan khidmat dan penuh kekeluargaan. Gema takbir dan semangat berbagi menyelimuti seluruh area Makodam, memperkuat nilai-nilai kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat.

(Pendam IV/Diponegoro)

PALANGKARAYA, NARASIONLINE.ID – Seusai pelaksanaan Salat Idul Adha 1446 Hijriah, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) menggelar kegiatan ibadah kurban dengan menyembelih sebanyak 64 ekor hewan kurban di halaman belakang Mapolda, Jalan Tjilik Riwut Km 1, Kota Palangka Raya, Jumat (6/6/2025).

Prosesi ibadah kurban tersebut ditandai dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Dr. Rakhmad Setyadi dan sejumlah pejabat utama Polda kepada panitia pelaksana.

Kapolda melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa Hari Raya Idul Adha merupakan momen penting bagi umat Islam untuk memperkuat iman dan takwa, sekaligus menumbuhkan semangat berbagi dengan sesama.

“Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-79,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erlan menyebutkan bahwa tahun ini Polda Kalteng menyembelih 64 hewan kurban yang terdiri dari 52 ekor sapi dan 12 ekor kambing.

“Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat. Termasuk panti asuhan, pengurus masjid, yayasan dan mitra kepolisian, serta lingkungan sekitar Mapolda. Semoga kurban ini menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi kita semua,” tutupnya. (Hms)

GORONTALO, NARASIONLINE.ID — Nurjanah Yusuf kembali menjadi sorotan tajam publik setelah mangkir dari panggilan resmi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo.

Surat panggilan yang dilayangkan pada 27 Mei 2025 dengan Nomor: B/660/V/RES/1.9./2025/Ditreskrimum, menjadwalkan pemeriksaan pada Senin, 2 Juni 2025.
Namun hingga waktu pemeriksaan, yang bersangkutan tidak hadir.

Aiptu Ahmat Jufri, selaku penyelidik, saat dikonfirmasi media menyampaikan bahwa Nurjanah tidak menghadiri pemeriksaan karena alasan sedang berada di luar daerah.

Namun, alasan ini dinilai janggal dan sarat kepentingan oleh sejumlah kalangan.

Aktivis vokal sekaligus praktisi hukum, Lion Hidjun, S.Pd., SH., MH., angkat bicara atas ketidakhadiran Nurjanah. Ia menyebut sikap mangkir ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan justru memperkuat kecurigaan publik.

“Mangkirnya Nurjanah bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap institusi kepolisian, tapi ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Dugaan ijazah palsu yang selama ini muncul kini justru makin menguat dan tak terbantahkan. Kalau tidak bersalah, kenapa takut datang?” tegas Lion.

Lion juga menyoroti bahwa publik berhak mengetahui kebenaran atas dugaan penggunaan dokumen pendidikan palsu oleh figur publik. Ia mendesak agar Polda Gorontalo bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Proses hukum jangan mandek hanya karena yang bersangkutan Tokoh Publik atau memiliki jaringan kekuasaan. Negara ini negara hukum, bukan negara sandiwara,” tambahnya.

Lion mendesak Polda Gorontalo untuk segera melayangkan surat panggilan kedua dan mempertimbangkan pemanggilan paksa jika ketidakhadiran kembali terjadi.

Sikap Nurjanah yang menghindar dari pemeriksaan justru membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.

Kini, tekanan publik semakin besar agar kasus dugaan ijazah palsu ini dibuka seterang-terangnya dan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa kompromi.

Nurjanah Yusuf saat dihubungi melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-4202-XXX belum merespon konfirmasi dari awak media. (Red)

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.

“Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan,” ujar Inspektur Upacara, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan saat membacakan pidato Kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Sesmenko Polkam menyampaikan, memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Sementara itu, dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. “Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita,” kata Sesmenko Polkam.

“Oleh karena itu, melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan mulai dari Pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, mantan Pangdam I/Bukit Barisan ini mengajak semua pegawai di Kemenko Polkam untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Dalam Pancasila diajarkan bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu.

“Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” kata Sesmenko Polkam Hasan. (red)

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.