JAWA TENGAH, NARASIONLINE.ID — Sebagai langkah serius dalam mewujudkan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) bebas narkoba, sebanyak 100 narapidana kategori high risk kasus narkotika dari wilayah Sumatera Utara dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, pada Sabtu (14/6).

“Total sudah sekitar 1.000 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Super Maximum dan Maximum Security selama masa kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, melalui pelaksanaan dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan. Ini merupakan bentuk implementasi progresif dari akselerasi program pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan,” ungkap Rika Aprianti, Kasubdit Kerja Sama dan Pelayanan Publik Ditjenpas.

Rika menegaskan, pemindahan ini bertujuan tidak hanya untuk menekan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan kepada para narapidana agar ke depannya mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

“Target kami adalah terwujudnya zero peredaran narkoba di dalam Lapas dan Rutan, yang tentu saja juga akan berdampak positif terhadap masyarakat luas. Di sisi lain, warga binaan yang dipindahkan diharapkan mendapatkan pembinaan maksimal dengan pengamanan ketat, agar dapat berubah perilaku dan tidak mengulangi kesalahannya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa proses pemindahan warga binaan ke Nusakambangan telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi proses penyidikan, penyelidikan, hingga asesmen yang ketat.

“Ini merupakan bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan, di mana tujuan utamanya adalah agar warga binaan menyadari kesalahan, tidak mengulanginya, dan tidak memberi pengaruh negatif di lingkungan lapas. Tidak ada toleransi untuk hal ini. Berkali-kali Bapak Menteri menyampaikan bahwa zero narkoba dan zero handphone adalah harga mati,” tegas Rika.

Ia pun berharap, para narapidana tersebut dapat kembali ke masyarakat kelak dengan pribadi yang lebih baik, menyadari kesalahan, serta mampu berkontribusi secara mandiri bagi keluarga dan lingkungan.

Pemindahan 100 warga binaan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dengan pengawalan 200 personel dari jajaran Direktorat Pengamanan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal, pegawai Kanwil Ditjenpas, serta lapas di Sumatera Utara, bekerja sama dengan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. (red)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

SANGGAU, NARASIONLINE.ID — Dugaan kuat penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar mencuat dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bernomor registrasi 6478506 yang terletak di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Peristiwa ini terungkap setelah tim media menerima laporan dari warga dan melakukan investigasi langsung ke lokasi, Jumat (13/6/2025).

Hasil investigasi menemukan adanya praktik mencurigakan berupa pengisian rutin BBM subsidi ke dalam tangki-tangki kendaraan modifikasi yang tidak dilengkapi pelat nomor atau identitas resmi.

Modifikasi semacam ini kerap digunakan untuk keperluan ilegal seperti penimbunan dan operasional Pertambangan Tanpa Izin (PETI), khususnya di wilayah perbatasan Kalbar–Serawak.

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, distribusi BBM subsidi diperuntukkan hanya bagi sektor tertentu yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, Pasal 55 UU Migas menyebutkan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Aktivis dari Forum Masyarakat Sipil Transparan, Rafiq, menegaskan bahwa dugaan ini bukan kasus tunggal. Menurutnya, laporan masyarakat soal penyimpangan serupa sudah berlangsung lama.

“Kami menerima banyak laporan soal solar subsidi yang disalurkan ke tangki-tangki gelap. Bahkan ada dugaan keterlibatan oknum aparat yang mengawal distribusi BBM ilegal ke tambang tanpa izin,” tegasnya.

Jika terbukti, pengelola SPBU dapat dijerat tidak hanya dengan UU Migas, tetapi juga Pasal 480 KUHP tentang penadahan, apabila turut menikmati keuntungan dari hasil penjualan BBM subsidi secara ilegal.

BPH Migas, melalui Peraturan Nomor 6 Tahun 2013 yang diperbarui lewat Perpres Nomor 191 Tahun 2014, telah menetapkan regulasi ketat terkait distribusi BBM subsidi. Namun, lemahnya pengawasan lapangan membuat praktik ilegal ini masih marak.

Pertamina, selaku penyedia utama BBM nasional, memiliki kewenangan memberi sanksi administratif kepada SPBU nakal, mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan hubungan usaha (PHU). Namun hingga kini, SPBU 6478506 masih beroperasi seperti biasa.

Kasus ini tidak hanya melibatkan potensi pelanggaran hukum, tetapi juga mencederai keadilan sosial dan fiskal negara. Setiap liter BBM subsidi yang diselewengkan berarti hak rakyat miskin yang dirampas dan kerugian nyata terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, redaksi NARASIONLINE.ID mendesak:

1. Pertamina dan BPH Migas segera menyegel SPBU 6478506 dan menghentikan seluruh pasokan BBM subsidi selama proses investigasi.

2. Polda Kalbar dan Kejati Kalbar membentuk tim khusus untuk membongkar jaringan distribusi ilegal BBM subsidi di wilayah perbatasan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan jika ditemukan indikasi suap atau keterlibatan oknum pengawas dalam melindungi praktik ilegal ini.

Penyelewengan BBM subsidi adalah bentuk kejahatan terhadap keadilan energi dan hak rakyat kecil. Negara wajib hadir, bertindak tegas, dan menindak siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu, karena keadilan tidak bisa dinegosiasikan. (tim redaks)

Headline, KRIMINAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

MOJOKERTO, NARASIONLINE.ID — Penanganan kasus pencurian kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, tengah menjadi sorotan warga masyarakat setempat.

Lima orang terduga pelaku telah diamankan oleh pihak Korem 082/CPYJ. Bersama mereka, turut diamankan barang bukti berupa gulungan kabel tembaga dalam jumlah besar, dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Salah satu dari lima orang tersebut disebut berinisial UH, yang diduga merupakan oknum wartawan dari sebuah media online di Tambakrejo, Kota Surabaya.

Empat tersangka lainnya masing-masing berinisial JAP alias JJ, warga Sawojajar Kota Malang, S, warga Simolawang Kota Surabaya, D, warga Ngoro Kabupaten Mojokerto, dan H, warga Pungging Kabupaten Mojokerto.

Namun, publik dikejutkan oleh kabar tak sedap yang beredar luas di lapangan. Kelima tersangka disebut-sebut akan dipulangkan, tanpa proses hukum yang transparan.

Informasi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga menduga ada praktik “main mata” antara para pelaku dan aparat penegak hukum (APH), yang berpotensi mencederai keadilan dan mencoreng institusi kepolisian.

“Kalau benar dipulangkan, ini mencurigakan.! Jangan-jangan pencurian ini melibatkan pihak berwenang. Warga sudah tahu bagaimana mereka bekerja, menggali kabel di malam hari. Kalau ini dianggap miskomunikasi, lalu barang bukti itu mau diapakan?” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Sabtu (14/06/25).

Ia menegaskan, jika benar para tersangka dipulangkan tanpa proses hukum yang jelas, maka publik berhak menduga adanya intervensi dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini.

Sementara itu, sejumlah wartawan di Surabaya juga menyoroti kabar bahwa para pelaku pencurian akan dipulangkan. Mereka mempertanyakan kejelasan proses hukum yang berjalan, terutama setelah melihat salah satu terduga pelaku, berinisial UH, masih terlihat bebas menggunakan telepon genggam saat berada di Polres Mojokerto.

“Kami heran, UH masih dengan santainya bermain ponsel saat diamankan di Polres. Padahal, kasus ini sudah ramai diberitakan, bahkan sejumlah media televisi nasional ikut menyoroti,” ujar salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya.

Ia menambahkan, jika benar pencurian kabel ini disebut sebagai bentuk miskomunikasi, maka patut diduga ada praktik upeti sebelum para pelaku menjalankan aksinya. Apalagi, para tersangka awalnya diamankan oleh pihak Korem 082/CPYJ sebelum kemudian diserahkan ke Polres Mojokerto.

“Kalau ini disebut miskomunikasi, kami menduga kuat ada sesuatu yang diberikan sebelum aksi itu dilakukan. Ini tidak masuk akal kalau disebut hanya kesalahpahaman,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Mojokerto maupun Kapolda Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi NARASIONLINE.ID, masih terus berupaya melakukan konfirmasi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Tim Redaksi)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

MANGAPURA, NARASIONLINE.ID – Polres Badung kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Satresnarkoba Polres Badung berhasil mengungkap enam kasus tindak pidana narkotika dengan total enam tersangka yang kini telah diamankan.

Kapolres Badung, AKBP M. Arif Batubara, SH, SIK, MH, M.Tr.opsla, dalam konferensi pers pada Sabtu (14/6/25) di Loby Polres Badung mengungkapkan bahwa para tersangka ditangkap di lokasi yang berbeda-beda di wilayah Kabupaten Badung. Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi.

“Selama kurang dari satu bulan terakhir, kami mengamankan enam orang tersangka dari 5 Laporan Polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Mereka terdiri dari pengedar dan pengguna, dan saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut,” ujar Kapolres AKBP M. Arif didampingi Kasat Lantas AKP I Wayan Sugianta, SH dan Kasat Narkoba AKP I Nyoman Sudarma, SH., MH..

Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya puluhan paket shabu siap edar dengan berat total netto 103,67 gram dan 1 butir ekstasi.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Polres Badung mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam memerangi narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

(hms)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

BANYUWANGI, NARASIONLINE.ID – Praktik pengelolaan limbah medis di Kabupaten Banyuwangi memicu kekhawatiran publik. Investigasi sejumlah media, termasuk Banyuwangi Update, mengungkap indikasi kuat pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang seharusnya ditangani secara khusus dan terstandarisasi.

Temuan tersebut berada di sebuah titik di Jalan Yos Sudarso No. 56, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro. Di lokasi tersebut, terlihat tumpukan kantong-kantong limbah medis dan farmasi dengan berbagai ukuran yang hanya ditutupi terpal lusuh. Limbah-limbah tersebut dibiarkan tergeletak di area terbuka, terpapar langsung sinar matahari dan hujan, tanpa tempat penyimpanan tertutup yang sesuai dengan ketentuan dalam pengelolaan limbah B3.

Tim dari Banyuwangi Update sempat melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Sabtu (14/6/2025), namun tidak berhasil menemui pihak pengelola.

“Pak Didik masih di luar kota, Mas,” ujar Saiful, petugas keamanan yang berjaga di lokasi.

Saiful pun mengklaim bahwa penggunaan terpal di bawah tumpukan limbah sudah cukup untuk mencegah dampak lingkungan.

“Gak masalah, Mas, di bawahnya juga pakai terpal kok,” katanya enteng, seolah-olah standar keselamatan dan kesehatan lingkungan bisa digantikan dengan plastik seadanya.

Ia juga menambahkan bahwa sejauh ini tidak ada keluhan dari warga sekitar, seolah itu cukup untuk melegitimasi kelalaian yang terjadi.

“Warga sini gak pernah komplin,” tegasnya.

Padahal, limbah medis tergolong limbah B3 yang jika dikelola secara sembarangan bisa berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Paparan limbah tersebut berpotensi menjadi sumber penyebaran infeksi serta mencemari tanah dan air di sekitarnya.

Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan regulasi pengelolaan limbah B3 dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan maupun otoritas terkait. (*)

Headline, KRIMINAL, NASIONALoleh SebarTweet

SURABAYA, NARASIONLINE.ID – Gerak cepat, Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik jual beli video dan foto pornografi anak sebanyak 2.500 konten melalui media sosial.

Dari pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan Satu orang tersangka berinisial ASF (23) asal Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Belitung.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, tersangka ASF melakukan jual beli foto dan video asusila (pornografi) anak melalui media sosial.

“Dalam aksinya, tersangka mendapatkan video dan foto pornografi itu dari sindikat penjualan pornografi anak lainnya, lalu diunggah ulang di channel Telegram dan aplikasi Potato Chat,” kata Kombes Abast, Jumat (13/6).

Untuk melakukan promosi channel Telegram dan Potato Chat secara berbayar, tersangka menggunakan Instagram dengan nama user @OrangTuaNakalComunity dengan mencantumkan bio telegram dengan username @OrangTuaNakalComunity,

“Dari pengakuan tersangka, calon pelanggan yang ingin masuk ke channel miliknya harus membayar Rp500 ribu per orang,” terang Kombes Abast.

Tersangka akan memasukkan member yang sudah membayar tersebut ke total 15 channel Telegram dan 1 channel Potato Chat yang berisi 2.500 konten pornografi anak dari berbagai daerah dan negara.

“Tersangka saat ini memiliki member lebih kurang 1.100 orang,” jelas Kombes Abast saat menggelar Konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim.

Tersangka ASF mengelola Akun dan belasan chanel itu seorang diri, dengan hanya berbekal Dua Handphone miliknya.

“Keuntungan yang didapatkan tersangka dengan bisnis ini mencapai Rp10 juta tiap bulan,” tambah Kombes Abast.

Selama menjalankan bisnis konten pornografi, tersangka mendapat keuntungan kurang lebih Rp.240 juta.

Atas aksinya, ASF terancam Pasal 45 Ayat 1 Juncto Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi transaksi elektronik, sebagaimana diubah dengan UU nomor 1 tahun 2024, tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008, tentang ITE dan atau pasal 29 juncto pasal 4 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

“Dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp.6 miliar,” tutup Kombes Abast. (*)

Headline, KRIMINALoleh SebarTweet

GORONTALO, NARASIONLINE.ID — Nurjanah Yusuf kembali menjadi sorotan tajam publik setelah mangkir dari panggilan resmi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo.

Surat panggilan yang dilayangkan pada 27 Mei 2025 dengan Nomor: B/660/V/RES/1.9./2025/Ditreskrimum, menjadwalkan pemeriksaan pada Senin, 2 Juni 2025.
Namun hingga waktu pemeriksaan, yang bersangkutan tidak hadir.

Aiptu Ahmat Jufri, selaku penyelidik, saat dikonfirmasi media menyampaikan bahwa Nurjanah tidak menghadiri pemeriksaan karena alasan sedang berada di luar daerah.

Namun, alasan ini dinilai janggal dan sarat kepentingan oleh sejumlah kalangan.

Aktivis vokal sekaligus praktisi hukum, Lion Hidjun, S.Pd., SH., MH., angkat bicara atas ketidakhadiran Nurjanah. Ia menyebut sikap mangkir ini sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap proses hukum dan justru memperkuat kecurigaan publik.

“Mangkirnya Nurjanah bukan hanya bentuk pembangkangan terhadap institusi kepolisian, tapi ini sekaligus menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang ditutupi. Dugaan ijazah palsu yang selama ini muncul kini justru makin menguat dan tak terbantahkan. Kalau tidak bersalah, kenapa takut datang?” tegas Lion.

Lion juga menyoroti bahwa publik berhak mengetahui kebenaran atas dugaan penggunaan dokumen pendidikan palsu oleh figur publik. Ia mendesak agar Polda Gorontalo bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Proses hukum jangan mandek hanya karena yang bersangkutan Tokoh Publik atau memiliki jaringan kekuasaan. Negara ini negara hukum, bukan negara sandiwara,” tambahnya.

Lion mendesak Polda Gorontalo untuk segera melayangkan surat panggilan kedua dan mempertimbangkan pemanggilan paksa jika ketidakhadiran kembali terjadi.

Sikap Nurjanah yang menghindar dari pemeriksaan justru membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.

Kini, tekanan publik semakin besar agar kasus dugaan ijazah palsu ini dibuka seterang-terangnya dan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa kompromi.

Nurjanah Yusuf saat dihubungi melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-4202-XXX belum merespon konfirmasi dari awak media. (Red)

Berita, KRIMINALoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Sebanyak 100 warga binaan atau narapidana berisiko tinggi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan pengamanan supermaksimum di Nusakambangan, Jawa Tengah, Jumat (30/5) petang.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menjelaskan alasan pemindahan ratusan napi ke Nusakambangan.

Narapidana kasus narkotika asal Riau tersebut dipindahkan karena terbukti melakukan pelanggaran tingkat berat, sebagian bahkan berulang, yakni terkait kepemilikan telepon genggam (HP) dan narkoba di dalam lapas maupun rumah tahanan (rutan).

“Ini adalah bentuk upaya keseriusan Ditjenpas beserta seluruh UPT untuk membersihkan lapas dan rutan dari narkoba dan kepemilikan HP. Terbukti bikin ulah, apalagi masih berani main-main dengan narkoba dan memiliki HP, (lapas) supermaksimum Nusakambangan jawabannya,” ucap Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas Rika Aprianti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (31/5) dini hari.

Para narapidana tersebut ditempatkan di lapas dengan tingkat keamanan maksimum dan supermaksimum.

Adapun lapas supermaksimum menerapkan penempatan tiap-tiap warga binaan di sel khusus (one man one cell) dengan interaksi yang sangat terbatas dan diawasi penuh melalui CCTV.

“Pemindahan dipimpin langsung Direktur Pengamanan bersama tim, Direktorat Kepatuhan Internal Ditjenpas, [dan] pegawai Kantor Wilayah Ditjenpas Riau bekerja sama dengan Brimob Polda Riau,” tuturnya.

Rika menjelaskan, pemindahan narapidana dari 11 lapas dan rutan di wilayah Riau tersebut bukan hanya penindakan dan hukuman, melainkan juga pembelajaran bagi narapidana lainnya yang masih menjalani masa pidana agar tidak ikut berulah. (Red)

Berita, KRIMINALoleh SebarTweet

MEDAN, NARASIONLINE.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Idianto, mengungkapkan adanya indikasi kuat keterlibatan Edi Suranta Gurusinga alias Godol dalam aksi kekerasan terhadap Jaksa Kejari Deli Serdang, Jhon Wesli Sinaga, SH.

Pernyataan tersebut dinilai terlalu prematur dan tendensius oleh Ketua Harian DPW Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Kenziro Kompas Nusantara (LSM TKN) Sumut, Sastra Sembiring. Ia khawatir pernyataan tersebut justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kajati Sumut seharusnya berbicara berdasarkan bukti dan data yang akurat. Jangan membuat kegaduhan. Sudah jelas, pengacara tersangka pelaku pembacokan, Alpa Patria alias Kepot, menyebut bahwa Jaksa Jhon Wesli diduga memeras tersangka, yang merasa diperlakukan seperti ‘ATM berjalan’. Hal ini seharusnya menjadi fokus utama penyelidikan,” ujar Sastra, Kamis (29/05/2025).

Menurutnya, apabila pernyataan pengacara Kepot tidak benar, maka pihak kepolisian perlu mengungkap motif sebenarnya ke publik.

“Kalau memang pernyataan tersebut tidak berdasar, penyidik Polda Sumut harus menjelaskan secara terang apa motif kejadian tersebut. Kajati jangan membuat situasi semakin keruh, apalagi sampai menggiring opini bahwa Edi Suranta Gurusinga alias Godol adalah otak pelaku,” tegasnya.

Sastra menegaskan bahwa kasus ini masih dalam kewenangan penyidik Polri. Ia meminta agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan berdasarkan bukti serta data yang sah.

“Biarkan penyidik bekerja. Jangan ada upaya penggiringan opini sesuai keinginan pihak tertentu,” tandasnya.

Terkait status Godol, Sastra mengungkapkan bahwa ia memang sempat menjadi buronan dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api. Namun, dalam persidangan di PN Lubuk Pakam, Godol divonis bebas oleh majelis hakim meskipun jaksa menuntut 8 tahun penjara.

“Kejaksaan memang mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Godol. Tapi ini menimbulkan pertanyaan: jika memang putusan PN Lubuk Pakam dianggap tidak tepat, kenapa MA hanya menjatuhkan vonis 1 tahun, bukan lebih berat sesuai tuntutan jaksa?” ujarnya.

Ia menilai kasus ini menyimpan banyak kejanggalan dan meminta agar Kajati Sumut tidak memberikan pernyataan yang tidak didasari bukti dan fakta hukum.

“Pernyataan yang tidak berdasar bisa melukai hati masyarakat dan keluarga Edi Suranta Gurusinga. Meskipun Godol berstatus sebagai terpidana, ia tetap memiliki hak yang sama di negara ini. Jangan sampai kejaksaan menghilangkan hak hidupnya maupun keluarganya,” pungkas Sastra.

Ia juga mengimbau agar semua pihak tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. (Tim/Red)

Headline, KRIMINAL, NASIONALoleh SebarTweet

CIMAHI, NARASIONLINE.ID – Satresnarkoba Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika, Jumat (30/5/2025). Polisi berhasil manangkap satu pelaku yang merupakan salahsatu anggota ormas Grib Jaya PAC Parongpong, Bandung Barat.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan menyebut modus operandinya ialah melalui sistem tempel (menggunakan map) dan transaksi langsung.

“Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 113 ayat 1 dan pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” katanya.

Barang bukti yang berhasil diamankan ialah sabu seberat 106,71 gram. Hendra menjelaskan, kasus ini berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang berinisial AG sering melakukan penjualan atau pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi.

“Selanjutnya, berdasarkan perintah Kasatnarkoba Polres Cimahi, tim melakukan penyelidikan terhadap seseorang berinisial AG dan diperoleh bahwa AG bertempat tinggal di sebuah kontrakan Kampung Kancah, Desa Cihideung, Parongpong, Bandung Barat,” ujarnya

Pelaku ditangkap pada Selasa (13/5/2025) pukul 15.00 WIB di kontrakannya. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti seperti 29 paket kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu) bruto 106,71 gram, satu

buah timbangan digital, dua pack plastik klip bening kosong, satu buah solasi, dan satu ponsel.

“Selanjutnya dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap AG, AG mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama Baron (DPO) untuk diedarkan kembali dengan cara sistem tempel, kemudian AG mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran Kota Cimahi dan Bandung Barat,” ujarnya.

AG menurut pengakuannya, bila berhasil menjual atau mengedarkan seluruh narkotika jenis sabu mendapat keuntungan Rp 5 juta dari Baron

Selain itu, dari ponselnya, terdapat grup whatsapp Grib Jaya PAC Parongpong. AG pun mengakui bagian dari anggota ormas tersebut. (*)

Berita, KRIMINALoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.