“Setelah proses berjalan, saya mendapat informasi bahwa pelaku ternyata oknum yang tidak benar. Nomor handphonenya pun tidak aktif hingga saat ini,” jelas Ermawati, dikutip Kamis (14/8).

Setelah menerima uang, Netti tidak menepati janjinya maupun mengembalikan dana. Kontak melalui WhatsApp juga diblokir, sehingga korban terpaksa melaporkan kasus ini ke pihak Polres Metro Tangerang Kota pada 13 Juli 2025 pukul 21.34 WIB, dengan dasar Pasal 378 KUHP (penipuan) dan/atau Pasal 372 KUHP (penggelapan). Ermawati menegaskan tujuan utama pelaporan ini adalah mendapatkan kepastian hukum dan pengembalian dana.

“Saya berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti dan mengembalikan uang saya. Hal ini penting agar tidak ada korban lain di kemudian hari,” tukasnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik, bukan hanya karena nilai materi yang cukup besar, tetapi juga dugaan penyalahgunaan status dan pengaruh di media. Banyak pihak mengkhawatirkan modus penipuan serupa terjadi di masyarakat, sehingga penanganan cepat dan transparan oleh aparat hukum sangat dinanti.

Hingga kini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan terbaru kasus tersebut. Publik terus memantau langkah hukum yang diambil, dengan harapan keadilan ditegakkan dan kasus ini menjadi peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap janji-jani masuk institusi resmi melalui jalur “belakang”. (tim)

PONOROGO, Narasionline.id – Miris sekaligus memalukan. Hak rakyat atas Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi justru dirampas oleh mafia yang bermain terang-terangan di SPBU Keniten, Ponorogo.

Modus mereka rapi dan terstruktur. Mobil modifikasi dipakai melansir solar bersubsidi, bahkan truk dilengkapi empat tangki tersembunyi berkapasitas masing-masing satu ton. Senin, 11 Agustus 2025, tim investigasi mendapati dua truk warna putih dan biru, serta sebuah Panther merah bolak-balik mengisi BBM tanpa hambatan.

Lebih mengejutkan, karyawan SPBU justru ikut bermain. Saat dikonfirmasi, mereka memilih bernegosiasi di luar area SPBU, agar praktik busuk ini tak tercium konsumen lain. Bahkan, sopir salah satu truk terang-terangan menghubungi seseorang bernama Adam, diduga tangan kanan bos mafia solar asal Solo.

Tak berhenti di situ, bos mafia bahkan mencoba menyuap tim investigasi. Upaya tersebut tentu ditolak. Ironisnya, laporan ke Unit Tipiter Polres Ponorogo justru tak digubris. Akibatnya, truk-truk modifikasi itu dibiarkan leluasa kabur, seolah kebal hukum.

Praktik mafia BBM ini bukan sekadar soal solar. Ini adalah penjarahan hak rakyat yang melibatkan jaringan terorganisir, memanfaatkan selisih harga subsidi demi meraup keuntungan haram. Kerugian negara jelas, masyarakat miskin makin tertindas, sementara hukum tampak mandul.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tegas mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Namun, faktanya, penegakan hukum di Ponorogo justru dipertanyakan. Polisi seakan lebih garang kepada rakyat kecil, tapi tumpul menghadapi mafia bermodal.

“Kalau rakyat kecil bawa jerigen saja ditangkap, tapi truk-truk besar bisa bebas bolak-balik. Ini namanya hukum pilih kasih,” ujar Slamet, warga sekitar SPBU Keniten dengan nada geram.

Sementara itu, seorang pengamat energi dari Surabaya, Arif Nugroho, menegaskan bahwa praktik mafia solar adalah kejahatan terorganisir yang bukan hanya merugikan negara, tapi juga melemahkan daya saing ekonomi.

“Selisih harga subsidi menjadi bancakan mafia. Jika aparat tidak tegas, kerugian negara akan terus membengkak, dan subsidi tidak pernah sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Selama aparat tutup mata, mafia solar akan terus berpesta di atas penderitaan rakyat. Sudah saatnya penegak hukum membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan sekadar retorika di atas kertas. Jika tidak, publik berhak menilai bahwa hukum hanya alat kekuasaan, bukan penjaga keadilan. (ndra/tim)

LABUAN BAJO, Narasionline.id – Masyarakat Manggarai Barat mengeluhkan maraknya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Labuan Bajo. Aktivitas ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kelangkaan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, yang seharusnya diprioritaskan untuk kendaraan darat.

Pantauan di lapangan menunjukkan, jerigen-jerigen yang dibawa oleh oknum tertentu dalam jumlah besar memenuhi area SPBU. Ironisnya, BBM dalam jerigen tersebut kemudian diketahui digunakan atau dijual kembali untuk keperluan kapal-kapal wisata yang beroperasi di kawasan perairan Labuan Bajo.

“Ini jelas merugikan masyarakat pengguna kendaraan darat. Mereka datang ke SPBU, tapi BBM sudah habis karena lebih dulu diborong jerigen-jerigen tersebut. Padahal aturan jelas, BBM yang dijual di SPBU tidak diperuntukkan bagi industri kapal-kapal wisata,” ungkap seorang warga Labuan Bajo, saat ditemui awak media. Sabtu (2/8/2025).

Kondisi ini pun menuai sorotan dari berbagai kalangan. Banyak warga mempertanyakan pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama menyangkut praktik penjualan kepada pemilik industri kapal wisata.

“SPBU di sini seharusnya memprioritaskan kendaraan darat, bukan melayani pembelian menggunakan jerigen yang akhirnya dibawa ke kapal-kapal. Ini sudah melenceng dari tujuan distribusi BBM yang benar,” tegas seorang pemilik usaha rental di Labuan Bajo. Menurut aturan yang berlaku, kapal-kapal wisata, terutama yang dijalankan oleh pengusaha besar, seharusnya memperoleh BBM dari jalur industri, bukan dari SPBU umum yang diperuntukkan bagi masyarakat sipil pengguna kendaraan darat.

(Re/red)

PASURUAN, Narasionline.id – Insiden pengeroyokan yang menimpa pria berinisial DL (37) di Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada Sabtu (19/7/2025) dini hari, kembali memantik sorotan terhadap maraknya aktivitas perjudian dan dugaan pembiaran oleh oknum aparat penegak hukum (APH).

DL yang mengaku sebagai wartawan dari salah satu media online mengklaim dirinya dikeroyok oleh lebih dari 15 orang saat meliput perlombaan tarik tambang yang diduga menjadi kedok praktik perjudian jenis cap jiki. Akibat insiden itu, DL mengalami luka lebam di kepala dan wajah, dan kini masih dirawat di RSUD Soedarsono, Kota Pasuruan.

Dalam keterangannya, DL menyebut bahwa pengeroyokan dipicu oleh pemberitaan terkait perjudian yang ia unggah sebelumnya. Ia menuding pelaku pengeroyokan di antaranya adalah M (diduga bandar cap jiki), H (penerima tamu dari oknum APH), dan seseorang berinisial “Datuk” (yang disebut sebagai pengantar uang ‘aman’ kepada oknum aparat).

“Saya datang ke lokasi, tiba-tiba dipanggil lalu langsung dikeroyok. Setelah itu juga sempat diancam,” ujar DL.

Peristiwa ini pun menyita perhatian kalangan jurnalis lokal, termasuk Solidaritas Aliansi Wartawan Pasuruan (SAPA). DL menyatakan akan membawa kasus ini ke jalur hukum karena dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap profesi pers.

Menanggapi hal tersebut, Pasi Intel Kodim 0819 Pasuruan, Kapten Czi Dimas Yulianto, menyatakan pihaknya akan menelusuri legalitas acara tarik tambang tersebut, termasuk soal perizinannya dari Koramil dan Polsek. Kasat Reskrim Polres Pasuruan, Iptu Choirul Mustofah SH., MH., juga meminta agar korban segera membuat laporan ke Polres Pasuruan Kota agar kasus penganiayaan sekaligus dugaan perjudian dapat ditindaklanjuti.

Hak Jawab: Warga dan Wartawan Pasuruan Kota Ragukan Status DL Sebagai Jurnalis

Di tengah simpati dan sorotan atas kasus ini, muncul hak jawab dari sejumlah warga dan wartawan di Pasuruan Kota. Mereka membantah bahwa DL adalah wartawan aktif dan menyebut bahwa selama ini yang bersangkutan tidak pernah terlibat dalam kegiatan jurnalistik resmi.

Salah satu warga berinisial R menuturkan. “Anak itu bukan wartawan. Dia memang punya kartu pers, tapi dipakai buat minta-minta di lokasi perjudian dan sabung ayam. Dia tidak pernah hadir di forum wartawan atau ikut press release.”

Beberapa jurnalis lokal juga menguatkan pernyataan tersebut dan menyebut, bahwa DL dikenal sebagai orang dalam di lingkungan perjudian.

“Modusnya konfirmasi ke lokasi, tapi ujung-ujungnya minta jatah. Kalau sekarang diframing sebagai jurnalis yang dianiaya saat liputan, itu menyesatkan,” ujar seorang wartawan yang enggan disebutkan namanya.

Mereka menyayangkan narasi yang beredar karena dinilai mencoreng profesi wartawan sungguhan yang bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Mereka menegaskan bahwa klarifikasi ini perlu dimuat sebagai bentuk pelurusan informasi.

Meskipun demikian, dugaan tindak kekerasan tetap harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Jika benar terjadi penganiayaan, maka tindakan itu tetap merupakan pelanggaran hukum, terlepas dari status korban sebagai wartawan atau bukan.

Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas di lapangan, di mana praktik perjudian, dugaan penyalahgunaan atribut pers, dan kekerasan menjadi persoalan yang saling terkait. Hingga berita ini diturunkan, DL telah menjalani visum dan pihak keluarga masih berharap agar para pelaku pengeroyokan segera ditangkap dan diadili secara adil.

Tim – Redaksi Narasionline.id

PASURUAN, Narasionline.id – Penangkapan Mahali, warga Turirejo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, pada Selasa dini hari (24/6) di sebuah rumah kos di kawasan Jabon, Sidoarjo, memantik sorotan tajam. Dugaan rekayasa hukum dan praktik “jual beli keadilan” mencuat, menimbulkan pertanyaan serius, benarkah hukum kini tunduk pada transaksi?

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, Mahali dijemput secara paksa sekitar pukul 00.00 WIB oleh sekelompok pria yang mengaku sebagai aparat kepolisian. Penangkapan terjadi tidak lama setelah Mahali menerima telepon dari kerabatnya sendiri, Soban Sobirin alias Birin, dan istrinya, Dilla.

Yang menjadi tanda tanya besar, pasangan suami istri tersebut justru lebih dulu diamankan, namun kemudian dilepas dalam waktu singkat tanpa proses hukum yang jelas. Bahkan tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana mestinya.

“Kabarnya ada uang yang bermain. Nilainya sekitar Rp50 juta,” ungkap salah satu narasumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya.

Dalam pemeriksaan, Birin dan Dilla diduga menyebut nama Mahali sebagai bagian dari jaringan penyalahgunaan sabu. Namun kejanggalan kembali muncul, Mahali hanya ditahan semalam, lalu dibebaskan keesokan harinya. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik “barter nama” atau sistem “cokotan”, yang disebut-sebut marak terjadi dalam proses hukum kasus narkotika.

“Benar, mereka satu keluarga. Tapi anehnya, begitu nama Mahali disebut, semuanya dilepas. Entah direhab beneran atau hanya formalitas,” lanjut sumber tersebut. Rabu (16/07)

Proses hukum yang tidak transparan ini dinilai mencoreng wajah penegakan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Jika benar terjadi “transaksi” dalam penanganan kasus sabu ini, maka hal tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap prinsip keadilan.

Penangkapan tanpa alat bukti yang kuat, lalu pembebasan setelah menyebut nama dan menyerahkan uang, menunjukkan bahwa hukum bisa diperjualbelikan. Jika praktik ini terus dibiarkan, bukan hanya sistem hukum yang runtuh, tapi juga nilai-nilai keadilan yang terkubur oleh kepentingan dan rupiah.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi ini kepada pihak Ditresnarkoba Polda Jawa Timur dan instansi terkait lainnya.

Redaksi Narasionline.id
Untuk klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik, hubungi: redaksi@narasionline.id
Masyarakat juga dapat menyampaikan testimoni, bukti, atau informasi tambahan melalui email.

Jurnalis : Agung Wiyono
Editor : Bob Fallah

PASURUAN, Narasionline.id – Penangkapan Abdul Latif di Dusun Krajan Tengah, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, mengundang kecaman keras dari keluarga dan masyarakat. Pria yang akrab disapa Latif itu diamankan polisi pada Rabu malam, 2 Juli 2025, bersama anak dan istrinya, yang juga ikut digiring ke Mapolres Pasuruan.

Saat kejadian, Latif baru saja pulang dari acara tahlilan di dekat rumahnya. Namun, ia tiba-tiba didatangi dua mobil berwarna hitam dan silver.

“Ada sekitar empat orang yang terlihat saat berada di depan rumah Latif,” ujar warga yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.

Kerabat dekat Latif menyampaikan, ia ditangkap karena diduga menjual rokok tanpa pita cukai alias rokok ilegal. Padahal, menurut pengakuannya, rokok itu hanya dijual ke warga sekitar dan bukan untuk diperjualbelikan secara besar-besaran.

“Benar, saudara saya dibawa polisi karena soal rokok ilegal. Ia dibawa ke Polres Pasuruan. Di sana, keluarga bahkan sempat ditawari ‘damai’ agar kasus tidak berlanjut. Angkanya fantastis, Rp 50 juta,” ungkap kerabat Latif yang meminta identitasnya dirahasiakan saat dihubungi media ini, Senin (14/07).

Karena tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut, pihak keluarga kemudian melakukan negosiasi. “Akhirnya disepakati turun jadi Rp 20 juta,” imbuhnya.

Lebih mengejutkan, keluarga mengaku memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan proses penangkapan tersebut. Dalam rekaman itu, polisi disebut-sebut bertindak kasar bahkan membawa anak dan istri Latif seolah mereka pelaku kejahatan.

“Polisinya bertindak seperti tak punya hati. Anak dan istrinya digiring ke Polres seperti kriminal,” ucapnya dengan nada kesal.

Pihak keluarga menyatakan akan melaporkan tindakan tidak manusiawi tersebut ke Propam Polres Pasuruan.

“Ini bukan semata soal uang damai Rp 20 juta. Ini soal cara-cara aparat yang tidak berperikemanusiaan. Anak dan istri ikut dibawa, ini sudah kelewatan,” tegasnya. (budi)

Redaksi Narasionline.id
Untuk klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik, hubungi: redaksi@narasionline.id
Masyarakat juga dapat menyampaikan testimoni, bukti, atau informasi tambahan melalui email.