Quezon City, Filipina — Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menghadiri kegiatan resmi di New WCPC Office, Camp BGen Rafael T Crame, Quezon City, Filipina, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum Indonesia dan Filipina dalam menangani eksploitasi seksual anak berbasis internet melalui Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC).

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Women and Children Protection Center (WCPC), delegasi Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, Komisioner KPAI, Liaison Officer dari Australian Federal Police (AFP), serta perwakilan dari Divhubinter, Dittipid Siber, dan jajaran lainnya.

PICACC dibentuk secara resmi pada 27 Februari 2019 sebagai pusat koordinasi lintas-lembaga dan lintas-negara yang melibatkan Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Biro Investigasi Nasional (NBI), Kepolisian Federal Australia (AFP), Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), serta International Justice Mission. Pada tahun 2021, Kepolisian Nasional Belanda turut bergabung sebagai mitra.

Dalam pemaparannya, PLTCOL Ayn E. Natuel selaku Assistant Chief ATIPD/TL PICACC menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga Juni 2025, PICACC telah menerima 580 rujukan kasus, melaksanakan 310 operasi, menangkap 178 pelaku, dan menyelamatkan 823 korban eksploitasi seksual anak secara daring.

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, menyampaikan penghargaan atas undangan dan sambutan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi internasional untuk menangani bentuk-bentuk kejahatan baru yang menyasar anak di ruang digital.

“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas negara, membangun jejaring, serta saling belajar dari strategi dan sistem perlindungan anak yang telah dikembangkan secara komprehensif oleh PICACC di Filipina,” ujar Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah.

Ia juga menyoroti salah satu program unggulan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, yakni “Rise and Speak: Berani Bicara, Selamatkan Sesama”, yang bertujuan mendorong keberanian korban, saksi, dan masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

“Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik sosial dan budaya yang mirip, sehingga faktor-faktor pemicu terjadinya eksploitasi seksual anak secara online juga tidak jauh berbeda — mulai dari kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, hingga akses teknologi tanpa edukasi yang memadai. Karena itu, kerja sama ini sangat strategis,” tambahnya.

Sementara itu, PBGEN Maria Sheila T. Portento selaku Acting Chief WCPC menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan isu kemanusiaan yang melampaui batas negara.

“Kehadiran Bapak/Ibu hari ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama regional, berbagi praktik terbaik, serta membangun respons lintas negara yang lebih terintegrasi dan efektif,” ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara Polri dan PICACC semakin erat, termasuk dalam bentuk pelatihan bersama, pertukaran data intelijen, serta penguatan sistem perlindungan korban secara menyeluruh. (*)

JAKARTA, Narasionline.id – Senyum seorang polisi bukan sekadar simbol keramahan, tetapi menjadi marka utama dalam menciptakan rasa aman, tertib, dan humanis di jalan raya. Senyum yang tulus dari petugas lalu lintas adalah penanda kuat bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas dimulai dari etika dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan.

Gagasan ini lahir dari diskusi seru antara Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dengan filsuf Rocky Gerung, yang berlangsung di Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Dalam diskusi tersebut, disepakati bahwa kehadiran polisi di jalan tidak hanya dilihat dari perannya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol moral publik, dimana senyum menjadi cermin kemanusiaan dan peradaban lalu lintas.

Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa seluruh jajaran Polisi Lalu Lintas perlu memedomani tagline “Senyum Polisi adalah Marka Utama Lalu Lintas” sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik yang humanis.

“Senyum bukan hanya soal keramahan, tetapi bentuk nyata kepedulian, bahwa polisi hadir untuk melindungi dan mengayomi, bukan sekadar menegakkan aturan,” tegas Kakorlantas.

Irjen Agus Suryo juga menekankan bahwa nilai-nilai Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) harus tampak dari sikap, perilaku, dan cara berinteraksi polisi dengan masyarakat, terutama di jalan raya. Pendekatan yang ramah, santun, dan bersahabat akan membangun kepercayaan dan menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih etis dan tertib.

Melalui tagline ini, Korlantas Polri berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan senyum polisi menjadi sinyal awal bahwa jalan raya adalah ruang hidup yang harus dijaga dengan kesadaran, etika, dan rasa saling menghormati. Polantas adalah pelindung dan sahabat di jalan raya.

Dalam diskusi dengan Kakorlantas tersebut Rocky mengangkat lima gagasan kunci, antara lain, pertama, diskresi polisi: Menyeimbangkan aturan dan nurani. Kedua, jalan raya: Tempat nilai dan kepentingan bertemu.

Ketiga, budaya amuck: Komunal tapi kacau. Rocky menyebut bahwa karakter lalu lintas Indonesia masih dipengaruhi pola budaya “amuck” — sebuah istilah Melayu yang menggambarkan ledakan emosi massal yang spontan dan tak rasional. Mentalitas ini menciptakan situasi yang chaotic — kacau, tak teratur, sulit dikendalikan.

Keempat, Manusia dan Mobil: Diperbudak waktu. Manusia menciptakan kendaraan untuk bergerak cepat, tapi akhirnya dikendalikan oleh waktu. Kelima, Mobil sebagai Simbol Hasrat. Rocky menyoroti fenomena fetisisme kendaraan, ketertarikan seksual pada kendaraan. Mobil bukan sekadar alat, tapi simbol status dan ego. “Mobil menyatu dengan diri pemiliknya. Di jalan, ia bukan sekadar benda, tapi subjek yang bersaing.

Rocky menegaskan bahwa wajah peradaban bangsa bisa dilihat dari lalu lintasnya. Jika ingin tahu siapa kita sebenarnya, lihatlah cara kita mengemudi dan berbagi jalan. Disana ego, empati, dan etika saling bertabrakan. Ditekankan, bahwa penataan lalu lintas tak cukup dengan rambu dan sanksi. Ia butuh pemahaman mendalam tentang manusia, budaya, dan cara hidup kita sebagai masyarakat. (*)

Cibinong, Narasionline.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus tingkatkan pembinaan kepribadian Warga Binaan, salah satunya melalui Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada 23-25 Juni 2025. Perkemahan Pramuka Warga Binaan merupakan wujud semangat Warga Binaan menyambut Hari Pramuka Nasional Ke-64 pada 14 Agustus 2025. Kegiatan ini juga diselengggarakan setiap tahunnya untuk mendukung kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, serta mewujudkan Pramuka Solid dan Adaftif untuk Indonesia Emas 2045.

“Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan bertujuan memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk memperkuat komitmen dalam memperbaiki diri agar menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berwawasan kebangsaan, mempunyai rasa nasionalisme, memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya nanti sebagai bekal hidup, kehidupan, dan penghidupannya setelah menjalani masa pidananya,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, pada pembukaan Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan, Senin (23/6).

Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan merupakan simbol kegiatan pembinaan karakter yang dilandasi nilai kesetiaan (satya), pengabdian dan tanggung jawab moral (dharma bhakti), serta terintegrasi dalam semangat Pemasyarakatan. Perkemahan ini menjadi media bagi Warga Binaan untuk mengasah disiplin dan kepemimpinan, serta menanamkan nilai luhur Pramuka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun harapan dan jati diri, serta bagian yang paling penting, yakni bersiap kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perkemahan ini diikuti 468 peserta Warga Binaan dan 196 peserta Pramuka dari sekolah di sekitar Lapas Cibinong dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Depok. Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain games persaudaraan, yel-yel, senam pramuka, semaphore dance, serta lomba pengetahuan umum kepramukaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

“Melalui kegiatan Kepramukaan ini, kita harapkan dapat tumbuh dan berkembang mempunyai karakter sebagai generasi muda bangsa dengan menjaga nilai kedisiplinan dan kemandirian yang menjadi dasar perubahan perilaku positif, semangat keangsaan, cinta tanah air, rasa tanggung jawab sosial, dan harapan akan masa depan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua,” harap Menteri Agus.

Dalam pelaksanaannya, peserta pada Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan, yaitu per Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mengirimkan satu regu yang terdiri dari 10 Warga Binaan anggota Pramuka, baik laki-laki atau perempuan. Untuk UPT Pemasyarakatan yang memiliki penghuni Warga Binaan laki-laki dan perempuan dapat mengirimkan dua regu terdiri dari satu regu laki-laki dan satu regu perempuan.

“Momen ini menjadi bagian berharga dengan terlibatnya juga masyarakat melalui beberapa Gugus Depan Pramuka. Keterlibatan aktif masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang Pemasyarakatan dengan menciptakan Warga Binaan yang siap berperan aktif, mulai dari waktu menjalankan pidana hingga saatnya nanti kembali ke tengah masyarakat,” imbuh Menteri Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menimipas juga menyampaikan apresiasi seluruh jajaran Pemasyarakatan yang telah menginisiasi dan menggerakkan kegiatan Pramuka di Lapas dan Rutan terus bersemangat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan di tengah tantangan yang tidak mudah dan terus bergerak dinamis. “Penghargaan saya sampaikan kepada seluruh stakeholder, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Kakak Kwartir Daerah Provinsi Jawa Barat dan pembina Pramuka lainnya yang telah mendedikasikan komitmen, waktu, dan tenaga dalam membina Warga Binaan,” pujinya.

Sebagai informasi, untuk UPT Pemasyarakatan yang berada di luar Pulau Jawa, perkemahan Pramuka akan dilaksanakan pada periode bulan Juni s.d. Juli yang dipusatkan pada satu UPT Pemasyarakatan di masing-masing Kantor Wilayah Ditjenpas sebagai tempat pelaksanaan. (Red))

Narahubung:
Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di bidang lalu lintas. Pujian tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Menpan RB menyoroti lonjakan signifikan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lalu lintas Polri, yang meningkat dari 84,83% menjadi 94,92%. Peningkatan 12% ini disebut sebagai bukti nyata transformasi pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

“Kenaikan ini adalah hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi jajaran Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Menpan RB.

Peningkatan kualitas layanan publik, seperti perpanjangan SIM dan STNK, respons cepat terhadap kecelakaan, hingga penegakan hukum di jalan yang lebih humanis, menjadi indikator konkret keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang diusung Polri. Inovasi dalam transparansi, aksesibilitas informasi, dan pemanfaatan teknologi turut memperkuat kepercayaan publik.

Menpan RB juga menyebut capaian ini sebagai cermin dari profesionalisme Polri yang terus berkembang, sekaligus tantangan untuk menjaga momentum agar ke depan pelayanan semakin efektif dan responsif.

Menanggapi hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan di bidang lalu lintas. “Ini tantangan bagi kami untuk terus berbenah, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama,” tegasnya.

Peningkatan kepuasan ini sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang modern, adaptif, dan dipercaya publik dalam menghadirkan rasa aman di jalan raya. (kin)

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan kepada media bahwa Kapolri membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan fokus kerja mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.

 

Adapun satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin langsung oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala. Dengan beranggotakan mantan Pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

 

Menurut mantan Penyidik KPK ini, selama 6 bulan ini Satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025.

 

Hotman Tambunan ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan menyatakan bahwa di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu Satgassus mensinergikan dan mendampingi para pemangku kepentingan (stake holder) lintas instansi, lembaga dan kementerian baik pusat maupun daerah yaitu

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Daerah Propinsi.

 

Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat.

 

Satgassus mengunjungi 2 pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali. Adapun permasalahan yg perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP antara lain masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yg menangkap ikan di atas 12 mil laut tetapi belum mempunyai ijin penangkapan ikan. Dengan demikian atas ikan hasil tangkapan kapal tak berijin tsb tidak dapat dipungut PNBP nya. Beberapa kapal tersebut mmg telah mengajukan perijinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yg relatif cukup lama.

 

 

Sementara solusi yang direkomendasikan Satgassus yaitu:

1. Perlu peningkatkan kapasitas pemerintah untuk memproses penyelesaian perijinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat

2. KKP RI melalui penyuluh2 perikanan agar melakukan sosialisasi dan pembinaan pada pemilik2 kapal utk segera memproses perijinan penangkapan ikannya

3. Pemerintah Daerah Propinsi, segera mengalihkan perijinan ke Pusat utk kapal2 di bawah 30GT tetapi menangkap ikan di atas 12 mil laut.

 

Dalam waktu dekat hal kongrit yang akan dijalankan para pihak untuk mengimplementasikan solusi tersebut di atas adalah:

1. Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Kelautan Perikanan akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga Pelaksana Pengukuran Kapal yg di KKP dapat melakukan pengukuran kapal perikanan. Hal tsb mmg diperkenankan berdasarkan aturan. Dengan demikian kapasitas pemerintah untuk melakukan pengukuran kapal perikanan bertambah. Tahapan pengukuran kapal ini mmg menjadi salah satu tahapan yg kritikal dan membutuhkan waktu yg relatif lama dalam rangka pemberian ijin kapal perikanan

2. KKP secara sendiri atau bekerjasama dgn Pemerintah Provinsi akan membuka gerai2 pelayanan perijinan di pelabuhan2 perikanan, untuk memberi kesempatan pada pemilik kapal memproses perijinannnya. Dalam waktu dekat akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, Propinsi Jatim dan juga di Propinsi Bali.

 

Dengan bertambahnya kapal2 perikanan yg telah berijin, mk akan makin bertambah jumlah kapal2 yg dapat dipungut PNBP atas ikan tangkapannya dan secara otomatis hal ini akan meningkatkan penerimaan negara.

 

 

Setelah KKP memberikan kesempatan yg luas pada pemilik kapal untuk memproses perijinannya, Satgassus menyarankan masih ada langkah yg harus dilakukan ke depan yaitu agar pengawasan dan penegakan hukum ditingkatkan untuk kapal2 perikanan yg masih menangkap ikan tetapi tidak mempunyai ijin yg sesuai.