JAKARTA, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama 320 personel pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Ratusan anggota tersebut terdiri dari 100 TNI, 200 Polri serta 20 Unsur Pimpinan.

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, turut mendampingi Kapolri, yakni Wakapolri, Dankorbrimob, Pangkormar, Astamaops Kapolri, Kadivpropam, Kadivhumas, Danpasmar 1, serta Kapolda Metro Jaya.

Kepada para personel pengamanan tersebut, Jenderal Sigit mengapresiasi pengamanan terhadap objek vital yang telah dilakukan. Kapolri pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang selama beberapa hari ini bekerja keras.

“Saya tahu bagaimana perjuangan rekan-rekan menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ini akan melaksanakan tugas untuk menjaga salah satu obyek vital nasional,” ujar Jenderal Sigit di Halaman Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Para personel itu diketahui akan melakukan pengamanan di Gedung DPR/MPR RI dan seluruh objek vital simbol negara. Segala tugas-tugas yang dijalankan oleh para personel pun ditekankan untuk selalu berpegang pada standar operasional prosedur (SOP).

“Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, secara jelas diatur bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, tentu kita semua wajib untuk mengamankan sepanjang prosesnya juga mengikuti aturan undang-undang di mana harus menghormati aturan dan hukum yang berlaku, harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” jelas Kapolri.

Terhadap penyampaian pendapat yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ujar Jenderal Sigit, maka para personel wajib mengamankan. Namun, di dalam undang-undang juga diatur mana kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kewenangan kepolisian untuk mengingatkan.

“Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membuarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Jenderal Sigit menekankan, seluruh personel harus memastikan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik, tertib, dan sampai di DPR RI. Kendati demikian. Jika ada indikasi penyusupan, tidak boleh dibiarkan.

Segala tindakan-tindakan anarkis yang kemudian berdampak terhadap perusahaan, terhadap hasilitas sumber, mengganggu, dan bahkan menyebabkan korban jiwa, kata Jenderal Sigit, akan membuat situasi perekonomian menjadi terganggu. Oleh karenanya, langkah tegas sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang ada harus diberlakukan.

“Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” jelas Jenderal Sigit.

Sebelum melakukan penindakan, ujar Kapolri, para personel diminta untuk bisa membedakan mana yang tertib, mana yang anarkis, mana yang bikin susah masyarakat. Di sisi lain, para personel harus terus menjaga soliditas, persatuan dan kesatuan dengan memulihkan situasi yang ada. (li)

Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya mengambil langkah politik paling tegas dengan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025, sebagai respons atas sikap keduanya yang dinilai mempermalukan partai dan memicu kemarahan publik.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan langkah tersebut diambil tanpa kompromi.

“Aspirasi rakyat adalah garis perjuangan utama partai. Tidak ada tempat bagi kader yang mencederai kepercayaan publik. Kami resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).

Kontroversi mencuat usai pernyataan Ahmad Sahroni, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang memicu gelombang kemarahan rakyat. Sahroni pun akhirnya meminta maaf secara terbuka melalui akun X miliknya.

“Saya mohon maaf atas ucapan-ucapan saya yang telah menyinggung masyarakat. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan serupa,” tulisnya.

Namun, meski telah meminta maaf, Sahroni menyatakan belum siap kembali ke Indonesia karena situasi nasional yang memanas. “Demi keamanan diri dan keluarga, saya belum bisa pulang,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai NasDem menegaskan bahwa kader mana pun yang mengkhianati aspirasi rakyat akan ditindak tegas. “Tidak ada ruang bagi kader arogan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Hermawi. (Panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Situasi politik nasional terus memanas. Di tengah gelombang demonstrasi dan kemarahan publik yang merajalela, Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kader populernya: Surya Utama atau yang dikenal dengan Uya Kuya, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/08/2025). Viva menegaskan, kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” tegasnya.

Viva menuturkan, langkah tegas ini diambil setelah mempertimbangkan situasi politik yang bergolak dalam beberapa hari terakhir. Ia mengajak publik agar tetap tenang menghadapi ketegangan yang meluas.

“Kami meminta masyarakat tetap bersikap tenang di tengah gejolak sosial-politik ini. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan selalu berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Awal Polemik: Video Parodi di Tengah Luka Bangsa

Sebelum situasi memanas, Eko Patrio yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN menjadi sorotan publik usai mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, @ekopatriosuper. Dalam video itu, Eko berperan layaknya DJ, lengkap dengan musik “sound horeg,” seolah merespons santai kritik masyarakat atas sejumlah anggota DPR yang berjoget selepas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya. Salah satu anggota DPR yang turut berjoget kala itu adalah Uya Kuya.

Namun, aksi parodi tersebut justru memperkeruh keadaan. Publik menilai tindakan mereka tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Permintaan maaf yang terlambat tidak mampu meredam kekecewaan publik.

Gelombang Demonstrasi dan Tragedi Affan Kurniawan

Ketegangan mulai memuncak sejak unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025, memprotes kenaikan tunjangan DPR. Aksi tersebut berlanjut pada 28 Agustus dan memakan korban ketika seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas mobil taktis Brimob. Tragedi ini menjadi titik balik yang memicu amarah nasional.

Protes meluas ke berbagai kota, dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, hingga daerah lain. Bentrokan antara massa dan aparat pecah di berbagai titik. Sejumlah fasilitas publik dirusak, halte bus dan kantor polisi dibakar, hingga Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya luluh lantak oleh amukan massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Keputusan PAN untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dianggap sebagai langkah politis untuk meredakan amarah publik. Namun, gejolak di lapangan menunjukkan bahwa luka sosial belum mereda.

Situasi politik Tanah Air kini berada di ujung tanduk, sementara sorotan publik terus mengarah pada langkah-langkah pemerintah dan parlemen dalam menghadapi krisis kepercayaan ini. (panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Ratusan driver ojek online (Ojol) dari berbagai komunitas di Jawa Timur menggelar aksi damai bertajuk “Aksi Solidaritas dan Kemanusiaan Driver Online Jawa Timur” pada Jumat (29/8/2025) malam di depan Mapolda Jawa Timur.

Aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan duka cita atas wafatnya salah satu rekan seprofesi di Jakarta, almarhum Affan Kurniawan.

Tidak sekadar pertemuan massa, kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan, doa, dan ajakan menjaga persatuan, untuk bersama menjaga situasi Kamtibmas di Jatim tetap aman dan kondusif.

Para peserta aksi menyalakan lilin yang berjumlah lebih dari seribu batang. Cahaya lilin yang dipegang oleh masing-masing driver ojol di halaman Mapolda Jatim menjadi simbol persaudaraan serta semangat damai. Mereka juga menggelar doa bersama untuk almarhum.

Tujuan utama aksi ini adalah menyampaikan rasa duka, solidaritas, sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kedamaian.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, bersama Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce, serta Pejabat Utama Polda Jatim dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, turut hadir untuk mendampingi jalannya aksi.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, dan apresiasi atas sikap damai para driver online yang berlangsung pada malam hari ini.

“Kegiatan doa bersama yang dikemas dengan 1000 lilin ini adalah ungkapan keprihatinan dan belasungkawa. Kami pun berdiskusi dengan teman-teman driver online, dan komunikasi yang baik akan membuat semua berjalan dengan baik pula,” ujar Kapolda.

Irjen Pol Nanang menambahkan, aksi damai seperti ini menjadi refleksi bersama dalam menyikapi dinamika sosial. Ia menegaskan, kepolisian akan lebih disiplin dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan aksi ke depan.

“Namun demikian, kami juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan sesuai prosedur melalui surat pemberitahuan. Kalau semua berjalan baik, pasti akan kami fasilitasi. Tidak perlu sampai melakukan aksi merusak fasilitas umum,” tegasnya. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – 

Reuni Akbar dan bakti sosial (Baksos) Akabri 1995 diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkal, Jakarta Timur, hari ini. Kegiatan ini merupakan peringatan 30 tahun pengabdian Bima Cakti Akabri 95.

Hadir dalam acara tersebut, Letjen TNI Djon Afriandi, Irjen Pol. Sandi Nugroho, serta keluarga besar Akabri 95 beserta istri.

Acara pun dimulai dengan olahraga dan jalan sehat bersama di area Mabes TNI yang diawali dengan penyerahan baksos secara simbolis kepada 30 penerima paket sembako terdiri dari sejumlah pekerja harian lepas(PHL) di lingkungan Mabes TNI dan Mabes Polri

Dalam peringatan 30 tahun pengabdian ini, 595 paket sembako didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bakti Akabri 95.

Ada juga penyerahan mobil ambulans medis yang merupakan bentuk bakti Akabri 95. Selain itu, turut diresmikan organisasi Bima Cakti 95 oleh para tertua angkatan dari matra TNI AD, AU, AL, dan Polri. Pembentukan organisasi ini bertujuan meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi serta mempertahankan soliditas antara TNI dan Polri.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho pun mengutarakan rasa syukurnya atas pengabdian 30 tahun Akabri 95 hingga saat ini. Momen ini menjadi kesempatan yang spesial untuk mengingat kembali masa-masa pendidikan hingga 30 tahun pengabdian sebagai anggota TNI dan Polri bagi bangsa Indonesia.

Disampaikan Irjen Sandi, reuni 30 tahun pengabdian Akabri 95 ini tidak hanya semata-mata sebagai momen temu kangen, tetapi juga menjadi simbol bakti TNI dan Polri untuk terus melakukan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.

“Kali ini saya sepakat, kegiatan ini harus sering-sering kita laksanakan, baik itu di matra masing-masing maupun maupun di angkatan, sehingga silaturahmi itu tetap terjaga,” ungkap Irjen Pol. Sandi, Sabtu (23/8/25).

Ia juga memastikan, di manapun berdinas, Akabri 95 akan selalu bersinergi. Sehingga, dapat terus menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat dan negeri sebaik-baiknya.

Berita, Headline, NASIONAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

PAMEKASAN, Narasionline.id – Kebebasan pers kembali dipermalukan. Seorang wartawan media online berinisial AH hampir menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik di gudang tembakau Bawang Mas, Desa Peltong, Kecamatan Larangan, Minggu (17/8).

Awalnya, AH menulis laporan mengenai keluhan warga yang warung makannya terganggu aktivitas gudang. Namun bukannya memberikan klarifikasi, pihak Bawang Mas justru memanggil AH ke sebuah ruangan.

Di hadapan sejumlah orang dan wartawan lain, suasana mendadak panas, pihak gudang marah-marah, menggebrak meja, hingga melakukan gerakan yang hampir berujung pada pemukulan.

Insiden ini tidak sekadar persoalan pribadi, melainkan ancaman nyata terhadap kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara tegas menyatakan wartawan berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Segala bentuk intimidasi dan ancaman kekerasan adalah pelanggaran hukum serta penghinaan terhadap demokrasi.

“Kalau wartawan diintimidasi saat bekerja, bagaimana publik bisa mendapat informasi yang benar? Ini preseden buruk bagi demokrasi,” tegas wartawan senior Pamekasan, Ca’ Ma’il.

Sorotan juga datang dari ibu kota. Nanang Hermansyah, pimpinan organisasi pers nasional, menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan.

“Siapa pun yang menghalangi kerja jurnalistik jelas melanggar undang-undang. Intimidasi terhadap wartawan adalah bentuk pelecehan terhadap pers sekaligus pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujarnya.

Kasus ini kian menambah catatan hitam gudang tembakau Bawang Mas, mulai dari merugikan warga kecil, hingga kini berani melecehkan profesi wartawan.

Sejumlah media masih berupaya menghubungi pihak Bawang Mas untuk meminta klarifikasi dan menyajikan pemberitaan yang berimbang.

Sumber: Angkatberita / Panji Lesmana

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

PAMEKASAN, Narasionline.id – Kantor Bea dan Cukai Madura, Jawa Timur kembali mengumumkan “prestasi” penyitaan 30 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Barang bukti itu diklaim hasil operasi sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2025.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Madura, Novian Dermawan, menyebut puluhan juta batang rokok ilegal itu diamankan dari 13 kasus di empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ia juga menegaskan, pemberantasan rokok ilegal dilakukan bersama pemkab setempat melalui pembentukan Satgas.

Namun, di balik angka fantastis penyitaan, publik masih bertanya: mengapa peredaran rokok ilegal tetap marak di Madura? Seolah penyitaan hanya menjadi “ritual tahunan”, sementara produsen dan jaringan distribusi tetap leluasa beroperasi.

“Sebagian orang menganggap membeli rokok tanpa pita cukai menguntungkan, padahal dana bagi hasil cukai hasil tembakau justru diterima pemkab dari rokok resmi,” ujar Novian.

Meski begitu, suara kritis masyarakat tak bisa dibungkam: benarkah Bea Cukai bekerja maksimal, atau justru membiarkan produsen rokok ilegal bernafas lega? Sebab hingga kini, di berbagai sudut Madura, rokok tanpa pita cukai masih mudah ditemukan dijual bebas.

Bea Cukai Madura membantah tudingan tersebut dan menegaskan siap menindak tegas setiap laporan masyarakat. Tapi tanpa langkah nyata yang benar-benar menyentuh akar produksi, penyitaan puluhan juta batang rokok ilegal bisa jadi hanya sebatas angka untuk laporan. (Kal)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Kick Off Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025). Acara ini juga diselenggarakan di seluruh Indonesia melalui Polda jajaran.

Sigit menargetkan kegiatan ini akan terus dilakukan selama satu minggu ke depan. Harapannya agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa lebih maksimal tersalurkan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita, melaksanakan kick off kegiatan gerakan pangan murah serentak yang akan kita laksanakan serentak sampai dengan 16 Agustus, tapi target saya kita laksanakan sampai satu minggu ke depan untuk memastikan agar penyaluran beras SPHP betul-betul bisa maksimal,” kata Sigit.

Sigit mengungkapkan, dalam kegiatan Kick Off GPM di Jakarta, disalurkan beras SPHP sebanyak 2.424 ton dengan penerima manfaat sebanyak 484.977.

Sementara, dari data yang diperoleh hingga tanggal 13 Agustus 2025, sudah sebanyak 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik telah disalurkan.

“Hari ini Alhamdulillah sampai dengan tanggal 13 Agustus telah disalurkan 5.706 ton beras SPHL 4.705 titik dan khusus hari ini di kegiatan puncak kegiatan GPM yang merupakan kick off untuk kita lanjutkan. Disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dan penerima manfaatnya 484.977,” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, gerakan pangan murah ini akan menjual beras, gula maupun minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh Bulog.

“Jadi kita mencoba maksimalkan bisa sampai langsung konsumen di bawah HET atau maksimal sama dengan HET. Karena itu tentunya kita terus mendorong program dari Pemerintah perintah dari Pak Presiden beras SPHP segera tersalurkan,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, Pemerintah menargetkan menyalurkan 1,3 juta ton beras SPHP. Dengan adanya GPM ini diharapkan kebijakan dari Presiden Prabowo dapat berjalan maksimal.

“1,3 juta ton mudah-mudajan secara periodik nanti tiap minggu kita akan evaluasi. Sehingga kemudian betul-betul apa yang menjadi perintah kebijakan Pak Presiden bisa kita laksanakan semaksimal mungkin,” tutup Sigit. (*)

Headline, NASIONAL, TNI & POLRIoleh SebarTweet

KABUPATEN PATI, Narasionline.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan tetap menggelar aksi besar-besaran meski Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Target mereka kini jelas, memaksa Sudewo mundur dari jabatan.

Aksi akan digelar Rabu (13/8) di sekitar Pendopo Kabupaten Pati. Dukungan publik mengalir deras. Ribuan kardus air mineral, makanan ringan, dan buah-buahan menumpuk di posko-posko donasi yang membentang dari depan Kantor Bupati hingga Gedung DPRD Pati.

“Tuntutan kami jelas, Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara ksatria, atau dilengserkan secara paksa oleh rakyat,” tegas inisiator aksi, Supriyono, Senin (11/8). Ia memastikan massa yang hadir akan melampaui tantangan Sudewo sebelumnya yang menyebut “50 ribu orang.”

Tak main-main, Koordinator Donasi AMPB, Teguh Isdiyanto, memperkirakan jumlah peserta mencapai 150 ribu orang tiga kali lipat dari angka itu.

Situasi memanas memicu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati meliburkan 22 sekolah dari TK hingga SMP di wilayah Pati Kota. Seluruh siswa diarahkan belajar daring demi keamanan, sesuai arahan Polresta Pati.

Polisi bersiap penuh. Sebanyak 2.781 personel gabungan Polres, Polda, TNI, dan unsur terkait dikerahkan. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, memastikan pengamanan ketat di alun-alun dan sekitarnya. Sejumlah kamera pengawas dipasang, arus lalu lintas di pusat kota akan dialihkan mulai pukul 07.00 WIB.

Bupati Sudewo kini berhadapan dengan gelombang kemarahan rakyat terbesar dalam sejarah Pati. Besok, alun-alun akan menjadi medan penentuan. (Panji)

Headline, NASIONAL, PERISTIWAoleh SebarTweet

SAMPANG, Narasionline.id – Bea Cukai Madura bertindak tegas dengan menyegel gudang rokok milik pengusaha berinisial H.S di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, pada akhir Juli 2025.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua unit mesin produksi rokok yang sudah beroperasi meski belum mengantongi izin resmi. Temuan ini mengindikasikan adanya produksi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.

“Kami lakukan penyegelan karena dua mesin tersebut belum berizin. Proses perizinan memang sedang berjalan, tapi aktivitas produksi sudah dilakukan. Ini jelas pelanggaran,” tegas salah satu pejabat Bidang Pengawasan Bea Cukai Madura.

Bea Cukai menekankan, produksi rokok wajib memenuhi prosedur perizinan ketat demi mencegah kebocoran potensi pendapatan negara. “Sebelum izin keluar, tidak boleh ada aktivitas produksi,” tambahnya.

Selain penyegelan, Bea Cukai juga melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan sejauh mana pelanggaran berlangsung. Hingga berita ini diterbitkan, pemilik gudang belum memberikan keterangan resmi dan sulit ditemui awak media.

Sumber: tNews.co.id/red.

Redaksi Narasionline.id
Klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik: redaksi@narasionline.id
(Masyarakat dapat menyampaikan testimoni, bukti, dan informasi tambahan secara langsung.)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.