JAKARTA, Narasionline.id – Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KZM/KB), pemilik PT Zahra Oto Mandiri atau dikenal dengan Uhud Tour sekaligus Ketua Umum Asosiasi Mutiara Haji, mengakui telah menyerahkan sejumlah uang kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dana tersebut sebelumnya diamankan penyidik KPK untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan dan distribusi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Kabar pengembalian uang itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Ia menyebutkan nominal yang diserahkan Khalid masih dalam proses pengecekan.

“Benar, tetapi jumlahnya belum terverifikasi,” kata Setyo, Senin (15/9/2025).

Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa Khalid Zeed sebagai saksi terkait kasus yang sama. Fokus pemeriksaan antara lain mengenai perubahan rencana keberangkatan jamaah Uhud Tour yang semula hendak berangkat lewat jalur haji furoda, namun kemudian dialihkan menjadi haji khusus atas tawaran Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan kuota haji khusus tambahan yang digunakan rombongan Khalid berasal dari 20 ribu jatah tambahan yang diberikan pada 2024.

“Awalnya hendak furoda, tapi akhirnya ikut kuota khusus yang seharusnya dibagi untuk jemaah lain. Termasuk rombongan Pak Ustaz KB ini,” jelas Asep, Rabu (10/9/2025).

Selain itu, penyidik menelusuri biaya besar yang dikeluarkan jamaah haji khusus. Dengan membayar nominal tinggi, jamaah bisa langsung berangkat di tahun yang sama tanpa antre panjang seperti jalur reguler.

“Banyak yang menggunakan kode T0, artinya daftar dan berangkat di tahun yang sama, berbeda dengan reguler yang bisa menunggu puluhan tahun,” tambah Asep.

Menurutnya, penggunaan kuota tambahan ini menyalahi aturan. Dalam SK Menteri Agama tertanggal 15 Januari 2024, tambahan kuota 20 ribu dibagi dua sama rata: 10 ribu reguler dan 10 ribu khusus. Padahal, UU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa 92 persen kuota harus diperuntukkan reguler dan hanya 8 persen untuk khusus. Kondisi ini membuat sekitar 8.400 jamaah reguler gagal berangkat pada 2024.

Khalid sendiri sudah beberapa kali dipanggil penyidik. Pada Selasa (9/9/2025), ia menjalani pemeriksaan hampir delapan jam di Gedung Merah Putih KPK. Usai diperiksa, Khalid menegaskan dirinya hanyalah korban dari ulah Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami ini justru korban dari PT Muhibbah milik Ibnu Mas’ud,” katanya.

Ia mengaku awalnya seluruh biaya jalur furoda sudah dibayar. Namun, Ibnu menawarkan visa resmi dengan dalih kuota tambahan, sehingga 122 jamaah Uhud Tour akhirnya berangkat lewat bendera PT Muhibbah.

“Uhud Tour waktu itu tidak mendapat kuota tambahan, sehingga jamaah kami ikut rombongan Muhibbah,” ungkap Khalid.

Kasus dugaan korupsi kuota haji ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun. Dari hasil penelusuran, uang hasil setoran perusahaan travel kepada oknum Kemenag mencapai 2.600–7.000 dolar AS per kuota.

Dana tersebut berasal dari biaya jamaah yang dijanjikan bisa berangkat di tahun yang sama. Akibatnya, ribuan jamaah reguler yang sudah antre bertahun-tahun kehilangan kesempatan. Bahkan, sebagian uang hasil setoran diduga digunakan untuk membeli aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang kini telah disita KPK. (bob/red)

Berita, Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Desakan keras datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu lambat dan terkesan bermain-main dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Umumkan segera siapa tersangkanya! Jangan bikin rakyat dan warga NU resah hanya karena KPK menunda-nunda,” tegas Abdul di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Ia menegaskan, kasus itu jelas ulah oknum. Mereka menggunakan nama besar NU sebagai tameng, bukan gerakan kelembagaan. “Jangan dipelintir. NU tidak ikut, yang bermain adalah staf atau orang yang haus keuntungan pribadi. Kalau KPK tidak cepat, publik bisa curiga: apakah KPK sengaja membidik NU untuk dirusak citranya?” sindirnya.

Abdul menyebut, NU justru mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi. Jika ada aliran dana yang benar-benar masuk ke oknum petinggi NU, maka biarlah hukum bicara. “Kami tidak pernah melindungi maling. Bongkar semuanya!,” ujarnya keras.

KPK sebelumnya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri jejak dana haram kuota haji, termasuk kemungkinan mengalir ke PBNU. KPK berkilah, langkah itu bukan untuk mendiskreditkan NU, melainkan sekadar tugas penyelamatan uang negara.

Penyidikan resmi dibuka sejak 9 Agustus 2025, setelah KPK meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tak sampai sepekan, KPK menyebut kerugian negara awal mencapai Rp1 triliun lebih. Tiga orang dicegah ke luar negeri, salah satunya Yaqut.

Di luar KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga membongkar kejanggalan penyelenggaraan haji 2024. Paling mencolok adalah pembagian kuota tambahan 20 ribu jamaah dari Arab Saudi yang dibagi rata: 10 ribu reguler, 10 ribu khusus.

Skema itu jelas melabrak Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang tegas menyatakan 92 persen kuota untuk haji reguler, hanya 8 persen untuk haji khusus. Artinya, pembagian 50:50 bukan sekadar salah kelola, tapi pembangkangan terhadap undang-undang. (bob)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

BATAM, Narasionline.id – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka Konferensi Kota VIII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Jumat (12/9/2025).

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa guru memegang peran strategis dalam membentuk arah peradaban sekaligus meningkatkan daya saing daerah di masa depan. Ia memberikan apresiasi atas dedikasi para guru yang bukan hanya menjadi pilar pendidikan, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan Batam.

“Penghargaan terhadap profesi guru bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat,” ujarnya.

Amsakar juga mengingatkan kembali semboyan Ki Hadjar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yang dinilainya tetap relevan hingga kini. Menurutnya, semboyan tersebut mencerminkan peran guru sebagai teladan, penggerak, dan motivator.

Ia menambahkan, capaian Batam yang konsisten menempati peringkat tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud nyata kontribusi guru dalam mencetak generasi berkualitas.

Terkait konferensi, Amsakar berharap agenda berjalan sesuai mekanisme organisasi serta mampu melahirkan kepengurusan baru dan program kerja yang berdampak positif bagi pendidikan di Batam.

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Batam, Hendri Arulan, menyampaikan bahwa Konferensi Kota VIII merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat kota. Forum ini menjadi ajang pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sekaligus memilih pengurus baru masa bakti VIII.

Konferensi yang berlangsung pada 12–13 September 2025 ini mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas”, sejalan dengan komitmen PGRI dalam menjawab tantangan pendidikan nasional di masa depan. (tian)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Dalam upaya memulihkan semangat dan profesionalisme pasca peristiwa kekerasan kolektif akhir Agustus lalu, Polri menggelar Forum Belajar Bersama (FBB) bertema “Pemulihan Moril, Semangat, dan Profesional Polri”, Jumat (12/9/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Wakaposko Presisi Brigjen Pol Dr. Indarto dan diikuti lebih dari 800 personel kepolisian dari berbagai satuan.

Dua tokoh dihadirkan sebagai narasumber utama, yakni Prof. Dr. Mahfud MD dan Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana.

Komjen Chryshnanda dalam paparannya menekankan pentingnya transformasi pendidikan Polri yang berlandaskan moralitas, literasi, serta dialog peradaban. Ia menegaskan, polisi modern harus profesional, berintegritas, serta mampu beradaptasi di era digital dan post-truth.

“Smart policing dan media policing adalah instrumen penting, tetapi yang utama adalah menjaga kepercayaan publik dengan menjauhi korupsi, arogansi, dan keberpihakan pada kejahatan,” katanya.

Sementara itu, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan moral anggota Polri yang sering berhadapan dengan tekanan publik maupun opini di media sosial. Menurutnya, solusi mendasar adalah kembali pada jati diri Polri.

“Tri Brata dan Catur Prasetya harus dihayati sepenuh hati, berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan itu Polri akan terus dipercaya rakyat sebagai penjaga hukum dan NKRI,” tegasnya.

Forum ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan tekad, agar Polri senantiasa tegas namun humanis, profesional namun berakar pada nilai moral, demi memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa. (fal)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar

JAKARTA, Narasionline.id – Publik mulai gerah dengan lambannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji. Sejak penyelidikan berlangsung, puluhan nama telah dipanggil, mulai dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khusus Ishfah Abidal Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, pemilik travel Khalid Basalamah, hingga komisaris PT Ebad Al-Rahman Wisata. Namun hingga kini, belum ada satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini berawal dari kuota tambahan 20.000 jamaah haji dari Arab Saudi. Aturannya jelas: 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Tetapi praktik di lapangan berbeda: 50 persen reguler dan 50 persen khusus. Diskresi ini diduga menjadi celah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara lebih dari Rp1 triliun.

Meski sejumlah langkah sudah ditempuh, mulai dari penelusuran rekening bersama PPATK, penyitaan dokumen, penggeledahan rumah di Depok, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri, hasil penyidikan KPK tetap mandek. Publik menilai KPK terkesan “bermain petak umpet” dengan para terduga koruptor.

“Kasus ini ibarat sinetron tanpa ending. Setiap pekan ada panggilan saksi, tapi tak ada kepastian hukum. Kalau dibiarkan, kasus kuota haji bisa berubah jadi legenda urban: investigasi abadi,” ujar Ketua Satupena Kalbar, Rosadi Jamani, Sabtu (14/9/2025).

Rosadi menegaskan, masyarakat sudah cukup lama bersabar. “KPK jangan hanya menguji kesabaran umat. Umat menunggu tersangka, bukan mantera ‘proses masih berjalan’. Jangan sampai kita menunggu hingga kiamat baru ada tersangka,” sindirnya.

Ia berharap KPK segera menuntaskan kasus ini secara transparan. “Kalau memang ada bukti kuat, umumkan tersangkanya. Jangan biarkan rakyat terus jadi penonton drama yang tidak jelas ujungnya,” tegasnya. (bob/red)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

PASURUAN, JATIM, Narasionline.id – Setelah kericuhan Sabtu malam (13/9) di Desa Pager, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, warganet ramai-ramai melayangkan teguran keras kepada panitia dan aparat. Mereka menilai dentuman sound horeg bukan sekedar persoalan bising, tapi pintu masuk bagi peredaran minuman keras (miras) yang kerap jadi pemicu utama tawuran pemuda.

Sejumlah komentar warganet bahkan terang-terangan menuding bahwa miras memang selalu menyertai acara cek sound.

“Kalau ada sound horeg, pasti ada miras. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Aparat pura-pura tidak tahu,” tulis seorang warga di kolom komentar Facebook.

Dugaan tersebut makin kuat setelah beberapa warga mengaku melihat kelompok pemuda dengan kondisi mabuk di sekitar lokasi.

“Teriak-teriak tidak jelas, jalannya oleng, lalu mulai ejek-ejekan. Dari situ bentrok pecah. Kalau polisi bilang tidak ada miras, itu bohong,” kata salah satu warganet dalam komentarnya.

Ironisnya, aparat kepolisian yang hadir di lokasi dianggap pasif dan hanya menonton. Padahal, warga sudah berkali-kali mengingatkan, bahwa miras kerap jadi masalah tiap ada karnaval dengan sound horeg. Situasi ini membuat kepercayaan publik terhadap aparat makin terkikis.

Warganet pun menilai panitia tidak bisa lepas tangan. “Kalau sudah tahu setiap tahun ada peredaran miras, kenapa panitia diam saja? Jangan cuma semangat bikin pesta, tapi tutup mata dengan risiko yang mengintai,” kritik pedas lain bermunculan.

Kekhawatiran kini mengarah ke puncak karnaval Minggu malam (14/9), yang disebut bakal lebih besar dan lebih ramai. Jika miras tetap dibiarkan menyusup, bentrok dikhawatirkan akan lebih parah. Bahkan sebagian warga sudah menyatakan enggan ikut meramaikan acara karena trauma kericuhan semalam.

Fenomena ini membuka perdebatan serius. Apakah sound horeg benar-benar bagian dari euforia kemerdekaan, atau justru kedok untuk pesta bising dan ajang mabuk-mabukan? Teguran warganet kali ini jelas! Aparat dan panitia harus bertindak tegas, bukan lagi sekedar hadir tanpa peran.

Kini, bola panas ada di tangan pihak berwenang. Warga menunggu bukti nyata, apakah pesta rakyat bisa dikembalikan pada makna syukur dan kebersamaan, atau justru kembali ternodai oleh miras dan dentuman yang memecah belah.

Redaksi Narasionline.id
Akan berkoordinasi dengan Polres Pasuruan dan pihak-pihak terkait, guna memberikan informasi ini agar lebih diperhatikan. (redaksi)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

MEDAN, Narasionline.id – Mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung kembali dilakukan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui kegiatan Sapa Warga. Kali ini, Sabtu (13/9/25) program yang mendapatkan antusias masyarakat ini dilakukan di Kecamatan Medan Area, tepatnya di Kelurahan Pasar Merah Timur.

Tidak hanya mendengarkan saja, keluhan yang disampaikan masyarakat ini juga langsung ditindaklanjuti Rico Waas yang hadir bersama Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah dan segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan. Seperti keluhan yang disampaikan Rosma terkait dengan Adminduk.

“Tetangga saya anaknya tidak memiliki Akte, kemarin saya bantu untuk mengurusnya namun ditolak karena KTP ayahnya belum e-KTP dan keberadaan ayahnya tidak diketahui. Jadi mohon solusinya pak Wali Kota, karena akte ini dibutuhkan untuk sekolah anak tersebut yang sudah kelas 2 SD”, jelasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Rico Waas langsung meminta Kadisdukcapil untuk segera menyelesaikannya. “Itu kan data KTPnya tinggal ditarik aja dan dimasukkan ke digital, saya minta selesaikan”, pinta Rico Waas.

Hal yang menarik ternyata sebelum Rico Waas menanggapi keluhan ibu Rosma, petugas Disdukcapil yang ada di lokasi Sapa Warga langsung meminta data KTP tetangganya untuk dilakukan pengecekan dan diselesaikan permasalahannya. Langkah ini diapresiasi Rico Waas.

Keluhan juga disampaikan, Efrina Sikumbang terkait PKH lansia. Dirinya menyampaikan orang tuanya belum mendapatkan PKH. “Untuk mendapatkan PKH lansia, apakah orang tua saya harus masuk Kartu Keluarga anaknya atau melalui kartu keluarga dirinya”, ujarnya.

Menanggapi pertanyaan ini Rico Waas meminta Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti untuk menjawabnya. Dijelaskan Kadis Sosial, untuk pengajuan PKH lansia dilakukan melalui Kelurahan. Bagi yang mendapatkan PKH nantinya masyarakat akan dimasukkan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

“Nanti kami minta data Fotocopy kartu keluarga orang tuanya untuk di cek terlebih dahulu. PKH ini merupakan program Pemerintah Pusat, Pemko Medan hanya mengajukan saja, yang menentukan itu Pemerintah Pusat”, jelas Kadis Sosial.

Permasalahan lainnya juga disampaikan masyarakat kepada Rico Waas pada program Sapa Warga. Seperti lampu jalan yang mati, honor program magrib mengaji dan permintaan tiang listrik sampai dengan permintaan pemagaran di kuburan muslim yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan harga sembako termasuk cabai merah yang melonjak.

“Harga cabai saat ini memang naik, dikarenakan terjadi kemarau panjang di wilayah produksi cabai, sehingga pasokan cabai masuk ke kota Medan sedikit. Saya lagi cari solusi untuk mengatasinya. Bagi harga sembako yang naik, Pemko Medan saat ini sedang menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM)”, Sebut Rico Waas.

Usai sapa Warga Rico Waas bersama Anggota DPRD Medan Afif Abdillah dengan berjalan kaki mengunjungi taman aktif Kelurahan Pasar Merah Timur. Sembari berjalan Rico Waas menjumpai dan berbincang dengan masyarakat bahkan juga menyapa anak-anak sekolah dasar (SD). Terlihat masyarakat dan anak-anak begitu antusias dengan kehadiran orang nomor satu di Kota Medan tersebut.

Saat tiba di taman aktif, Rico Waas melihat taman yang awalnya lahan tidur dimanfaatkan untuk menjadi produktif. Berbagai tanaman apotek hidup dan sayuran ditanam di lahan tersebut. Tidak hanya itu terdapat ternak ikan lele.

“Produktif sekali Kelurahan di Kecamatan Medan Area ini. Tentunya hal ini patut dicontoh oleh Kelurahan lainnya di Kota Medan. Pemanfaatan Lahan Tidur ini hasilnya juga telah dirasakan masyarakat, ini menandakan kolaborasi antara Pemerintah Kecamatan dan masyarakat terjalin dengan baik”, ucap Rico Waas.

Selanjutnya tak jauh dari taman aktif, Rico Waas meninjau gedung sekolah SDN 060826 dan SDN 064928. Di sekolah tersebut Rico Waas melihat fasilitas sarana dan prasarana yang sudah rusak dan perlu perbaikan. (*red)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

BABEL, Narasionline.id – Ratusan penambang rakyat yang tergabung dalam Aliansi Tambang Rakyat mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (10/09/2025). Mereka menuntut kejelasan izin tambang rakyat di tengah kabar kedatangan Satuan Tugas (Satgas) Timah dari utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memicu keresahan penambang kecil.

Aksi yang diikuti sekitar 300 orang ini dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Massa datang menggunakan 10 armada bus sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Aset Sitaan Kejagung Korupsi Timah Serah ke Pemda” sebagai simbol kekecewaan atas ketidakjelasan kebijakan pertambangan rakyat.

“Antara se-canting pasir timah dan secarik regulasi, begitulah derita penambang rakyat ketika harus turun ke jalan menyuarakan nasibnya,” ucap salah seorang orator.

Ahmad Wahyudi, salah satu perwakilan aksi, menegaskan bahwa janji pemerintah terkait izin tambang rakyat tak kunjung terealisasi.

“Sudah empat kali dijanjikan, tapi tak ada kejelasan. Sementara masyarakat hanya disuguhi data korupsi timah Rp271 triliun tanpa merasakan kesejahteraan,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, aliansi menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura):

1. Optimalisasi IUP BUMN dan swasta melalui skema kemitraan.

2. Stabilitas dan normalisasi harga jual timah untuk tambang rakyat.

3. Pemulihan aktivitas tambang rakyat serta jaminan perlindungan hukum.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan siap menjembatani aspirasi para penambang kepada aparat penegak hukum.

“Kami akan menyampaikan langsung kepada Kapolda maupun Kejati Babel. Aspirasi ini harus diperjuangkan bersama demi menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD, Eddy Iskandar, menambahkan bahwa DPRD selalu berpihak kepada rakyat.
“Kalau ini murni suara masyarakat Bangka Belitung, tentu kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Untuk menjaga kondusifitas, Polresta Pangkalpinang menurunkan 125 personel dalam pengamanan aksi yang berlangsung tertib dan damai. (Feb)

Headline, PEMERINTAH, PENDIDIKANoleh SebarTweet

KEDIRI, Narasionline.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk mengguncang publik. Video viral memperlihatkan buruh berseragam meninggalkan pabrik dengan mata berkaca-kaca, saling berpelukan dan berjabat tangan sebagai tanda perpisahan.

Ketua KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, membenarkan pihaknya tengah menelusuri laporan tersebut. Menurutnya, PHK massal ini menjadi bukti telanjang bahwa daya beli masyarakat yang kian melemah berimbas langsung pada menurunnya produksi dan serapan tenaga kerja.

“Jika tren ini terus dibiarkan, bukan hanya buruh rokok yang terancam, tetapi jutaan pekerja di sektor padat karya lain juga bisa menyusul,” tegas Said Iqbal.

Krisis kian nyata ketika laporan keuangan Gudang Garam menunjukkan anjloknya kinerja. Laba bersih semester I-2025 hanya Rp117,16 miliar, ambruk 87,34 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pendapatan pun turun 11,29 persen menjadi Rp44,37 triliun. Tekanan cukai yang terus naik dan persaingan produk rokok murah disebut menjadi pemicu utama.

Efek domino PHK tak berhenti di gerbang pabrik. Rantai ekonomi di sekitarnya ikut terguncang: pekerja logistik, pemasok, pedagang kecil, sopir hingga pemilik kontrakan kehilangan harapan. Kondisi ini sekaligus menjadi alarm keras bagi pemerintah agar segera menimbang ulang kebijakan fiskal yang membebani industri dan mencari jalan keluar sebelum badai PHK meluas ke sektor lain. (lks)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Setelah lima anggota DPR RI dinonaktifkan partainya karena ucapan kontroversial, kini tekanan publik mengarah ke PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu dituntut segera menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Deddy Sitorus.

Pemicunya adalah pernyataan Deddy yang kembali viral. Dalam program Kontroversi di Metro TV, Desember 2024, ia menggunakan istilah “rakyat jelata.” Ungkapan itu dinilai merendahkan masyarakat kecil dan bertolak belakang dengan citra PDIP sebagai partai yang dekat dengan wong cilik.

Sebelumnya, lima anggota DPR yang dicopot partainya adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Nasdem), Uya Kuya dan Eko Patrio (PAN), serta Adies Kadir (Golkar).

Aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung, mendesak PDIP agar tidak berhenti pada penonaktifan. Ia meminta Deddy dicopot dari parlemen sekaligus dikeluarkan dari partai.
“Partai lain sudah berani bertindak. Kita tunggu PDIP, apakah berani lebih tegas dengan memecat dan melarang dia kembali masuk politik,” tegasnya.

Deddy Sitorus sendiri mengklaim ucapannya dipelintir buzzer. Ia menegaskan yang ia tolak adalah perbandingan gaji DPR dengan pekerja UMR. “Itu sesat logika,” ujarnya.

Namun, klarifikasi tersebut dinilai belum cukup meredam kritik. Desakan agar PDIP bersikap tegas terhadap Deddy terus menguat. (pj)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.