SURABAYA, Narasionline.id – Kunjungan kerja Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, ke Jawa Timur dan Jawa Tengah menuai sorotan dari kalangan aktivis antikorupsi dan pengawas industri hasil tembakau.

Dalam agendanya di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Surabaya, Kamis (2/10/2025), Purbaya menghadiri diskusi strategis bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta sejumlah tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan pemuka agama.

Salah satu topik utama yang dibahas adalah kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2026, serta langkah mitigasi terhadap dampaknya bagi industri dan pendapatan negara.

Di sela kunjungannya, Purbaya juga menyaksikan pemusnahan lebih dari 5,3 juta batang rokok ilegal dan 49 liter minuman beralkohol di wilayah kerja Kanwil DJBC Jatim I dan Jatim II. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp7,9 miliar, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp5,1 miliar.

“Cukai tidak naik, tapi saya jamin pendapatan pemerintah tetap meningkat. Kami ingin menciptakan arena yang adil bagi industri tanpa menghancurkan sektor tembakau,” ujar Purbaya dengan nada optimistis.

Namun, pernyataan itu langsung mendapat tanggapan keras dari aktivis asal Jakarta, Kartika Dewantoro, yang selama ini vokal menyoroti maraknya rokok ilegal dan praktik “peternakan cukai” di Jawa Timur.

Menurut Kartika, langkah simbolis seperti pembakaran rokok ilegal hanyalah permukaan dari persoalan besar yang sudah mengakar dalam sistem.

“Kalau pemerintah serius, jangan cuma bakar rokok dan foto bareng. Bongkar siapa yang melindungi para mafia rokok ilegal itu! Ada oknum, ada backing, dan semua orang tahu itu,” tegas Kartika. Selasa (6/10).

Kartika mendesak Kemenkeu dan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana, keterlibatan pejabat daerah, dan perusahaan ‘hantu’ penerima pita cukai yang masih beroperasi di Jawa Timur.

“Peternakan pita cukai di Jatim luar biasa. Banyak pabrik sudah tutup tapi masih dapat jatah cukai. Lihat saja di Pasuruan, Malang, dan Madura, peredarannya masif, tapi pengawasannya lemah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika Menteri Purbaya benar-benar ingin menegakkan keadilan fiskal dan menutup kebocoran penerimaan negara, maka langkahnya harus lebih dari sekedar seremoni.

“Kalau berani, buka jaringan hitamnya! Jangan biarkan langkah Menteri Purbaya berakhir sebagai pencitraan yang hilang ditelan waktu. Rakyat butuh keadilan, bukan pertunjukan,” tutup Kartika dengan nada tajam. (bob)

Headline, KRIMINAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Bea Cukai tak memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal. Tim Penindakan dan Penyidikan kembali menggelar operasi masif di kawasan Jalan Kiai Tambak Deres, Surabaya, tepatnya di sekitar SPBU setempat.

Operasi ini menjadi langkah tegas untuk memutus rantai distribusi rokok tanpa pita cukai dan menindak pelanggar Undang-Undang Cukai. Sejumlah kendaraan, khususnya angkutan barang, dihentikan dan diperiksa secara acak karena dicurigai membawa rokok ilegal.

Hasil pemeriksaan kali ini belum menemukan barang bukti, namun Bea Cukai menegaskan razia tidak akan berhenti.

“Kami akan terus menyapu bersih peredaran rokok ilegal. Tidak ada toleransi. Ini soal menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat,” tegas salah satu petugas di lapangan.

Bea Cukai juga memperingatkan masyarakat agar tidak coba-coba membeli atau mengedarkan rokok ilegal. Pelanggaran ini jelas berkonsekuensi hukum berat sekaligus merugikan keuangan negara. Masyarakat pun diminta segera melapor jika mengetahui adanya distribusi rokok ilegal.

Bea Cukai memastikan operasi penggempuran rokok ilegal akan dilakukan secara berkelanjutan di titik-titik rawan hingga jaringan distribusi benar-benar tumpas. (*)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Terminal Purabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Terminal Bungurasih kembali dikeluhkan sejumlah calon penumpang maupun penumpang yang baru tiba. Bukan soal tarif bus, melainkan harga makanan dan minuman yang dijual para pedagang di area terminal dinilai terlalu mahal.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Mujianto, warga Tuban, Jawa Timur. Ia baru saja turun dari bus untuk mengunjungi anaknya di Sidoarjo. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia sempat beristirahat sambil mencari kopi dan makanan di area terminal.

“Karena capek saya bersantai ngopi dan makan. Saya kaget dengan harga-harga di warung-warung di area terminal,” ujar Mujianto saat ditemui wartawan, Rabu (2/10/2025).

Menurutnya, harga jajanan, kopi, hingga rokok di terminal Bungurasih sangat jauh berbeda dengan harga di warung biasa di luar terminal.

“Kopi saja Rp10 ribu. Apalagi rokok dan makanan, sungguh luar biasa,” keluhnya.

Mujianto menambahkan, meski harga mahal di terminal bisa dianggap wajar karena mayoritas pembeli adalah pendatang, tetapi tentu saja membuatnya terkejut.

“Telur asin saya Rp10 ribu, rokok mencapai Rp40 ribu. Belum lagi makanan lainnya. Bahkan pembeli lain juga sama, banyak yang kaget dengan harga kopi di terminal Bungur,” tegasnya.

Sejumlah penumpang lain yang ditemui di lokasi pun menyampaikan keluhan serupa. Mereka berharap pihak pengelola terminal bersama instansi terkait bisa melakukan pengawasan agar pedagang tidak semena-mena memasang harga tinggi.

Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin citra Terminal Bungurasih sebagai salah satu gerbang utama Jawa Timur justru tercoreng oleh ulah pedagang nakal. (lks/*)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAWA TIMUR, Narasionline.id – Isu terkait penyuplai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan, masih simpang siur. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terdapat tiga pihak berbeda yang terlibat, bahkan disebutkan ada keterlibatan anggota TNI, Polri, hingga anggota dewan. Namun, hingga saat ini kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan.

Hasil penelusuran tim media Narasionline.id menunjukkan, bahwa informasi yang beredar masih belum jelas dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

“Sejumlah pihak menyebut bahwa dapur MBG di wilayah Bangil dikelola oleh tiga orang, yakni dari oknum TNI, Polri, dan anggota dewan,” ungkap tim di lapangan. Rabu (1/9).

Selain itu, warga Bangil juga menyoroti kualitas makanan MBG yang belakangan ramai diperbincangkan, khususnya terkait temuan makanan yang diduga mengandung belatung. Kondisi tersebut turut menarik perhatian beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sejumlah pihak menilai, penyedia layanan program seharusnya memastikan mutu makanan yang layak konsumsi serta transparansi pengelolaannya. Mereka berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Di sisi lain, hingga kini lokasi dapur MBG di wilayah Bangil masih belum terungkap secara pasti. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan memasak diduga dilakukan di salah satu pondok pesantren (Ponpes). Namun, kebenarannya masih perlu dikonfirmasi.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh informasi yang berkembang masih berupa dugaan dan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.

Publik pun menantikan penjelasan serta langkah nyata pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kualitas, keamanan, dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pasuruan. (Lks/red)

Redaksi Narasionline.id
Untuk klarifikasi, laporan, dan pengaduan publik, hubungi: redaksi@narasionline.id
Masyarakat juga dapat menyampaikan testimoni, bukti, atau informasi tambahan melalui email.

Headline, PEMERINTAH, PENDIDIKAN, PERISTIWAoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong lahirnya program dana pensiun khusus bagi atlet dan pelatih berprestasi. Menurutnya, negara perlu memberikan penghargaan yang berkelanjutan atas jasa mereka mengharumkan nama Indonesia.

“Atlet adalah pahlawan bangsa. Sudah sepantasnya negara hadir memberikan jaminan masa depan, termasuk melalui skema pensiun,” ujar Erick di Jakarta.

Erick mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan. Pihak Kemenkeu, kata dia, menyambut positif namun menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum program benar-benar dijalankan.

Menteri Keuangan menegaskan, setiap program baru harus memiliki dasar hukum dan skema pembiayaan yang jelas.

“Ide ini bagus, tapi kita perlu memastikan formulasi teknis dan sumber anggarannya agar tidak salah sasaran,” ungkapnya.

Erick mencontohkan beberapa negara di Asia seperti Cina dan India yang lebih dulu memberi jaminan pensiun kepada atlet berprestasi. “Kalau mereka bisa, kenapa Indonesia tidak? Kita juga bisa memberikan penghargaan yang layak,” tambahnya.

Rencana awalnya, dana pensiun diberikan kepada atlet atau pelatih yang berhasil meraih medali emas di ajang internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games.

Meski demikian, Erick menegaskan program ini tidak bisa terburu-buru direalisasikan. Ia menilai, perlu ada pembahasan matang bersama lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, Erick berharap DPR ikut mengawal gagasan tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI juga menyatakan siap mengawasi prosesnya.

“Kami mendukung penuh, tapi yang terpenting adalah keadilan dan transparansi dalam menentukan siapa yang berhak menerima. DPR akan memastikan itu,” ujar salah satu anggota Komisi X. (*)

Headline, Olahraga, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah segera menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Kementerian Pertahanan. Tuntutan itu disampaikan menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang dialami siswa penerima MBG di sejumlah daerah.

Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam perencanaan, pengadaan, dan distribusi MBG.

“Keracunan terjadi berulang kali di berbagai wilayah. Ini bukan masalah kecil, tapi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan MBG cacat sejak awal. Keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan,” ujar Ari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).

JPPI meminta DPR agar menyampaikan langsung tuntutan penghentian program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku penanggung jawab. Ari menilai, jika pemerintah tetap memaksakan MBG tanpa evaluasi menyeluruh, risiko kesehatan siswa akan terus mengancam.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong evaluasi total terhadap program MBG. Evaluasi akan meliputi aspek perencanaan, pengawasan, standar higienitas, hingga pola distribusi makanan.

“Kalau memang terbukti sistemnya bermasalah dan membahayakan keselamatan anak-anak, penghentian program bisa menjadi langkah yang tak terelakkan,” tegas anggota Komisi IX.

Komisi IX juga menekankan bahwa tujuan mulia meningkatkan gizi pelajar tidak boleh mengorbankan kesehatan mereka. Pemerintah diminta mencari skema alternatif yang lebih aman, transparan, dan melibatkan pihak berkompeten di bidang gizi serta kesehatan masyarakat.

Dengan adanya desakan JPPI dan sikap tegas DPR, nasib Program MBG kini berada di persimpangan: dilanjutkan dengan perbaikan radikal, atau dihentikan demi keselamatan generasi muda. (bob)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menekan maraknya peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara sekaligus mengganggu keberlangsungan industri tembakau di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. Pemprov bersama aparat penegak hukum, serta bupati dan wali kota se-Jatim, intens berkoordinasi agar distribusi rokok tanpa cukai bisa ditekan secara maksimal.

“Semua pihak bergerak bersama. Kami menggandeng aparat penegak hukum hingga pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan rokok ilegal tidak semakin meluas,” tegas Emil saat ditemui di Surabaya, Kamis (11/9/2025).

Menurut Emil, industri tembakau memegang peranan vital bagi perekonomian Jawa Timur, bahkan menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor makanan. Karena itu, penanganan persoalan rokok ilegal harus dilakukan secara menyeluruh.

Fenomena peredaran rokok ilegal juga disebut berdampak pada rekonstruksi internal salah satu perusahaan besar, PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan tersebut memilih menjalankan program pensiun dini bagi ratusan karyawan, meski aktivitas produksi tetap berjalan.

“Gudang Garam tidak melakukan PHK massal, melainkan menawarkan pensiun dini sebagai bagian dari penyesuaian. Pabriknya masih beroperasi,” jelas Emil.

Ia mengakui tantangan industri tembakau ke depan akan semakin berat. Namun, pemerintah daerah berupaya mencari jalan tengah agar sektor ini tetap bertahan sekaligus tetap memberi lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Jawa Timur.

“Industri tembakau ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tenaga kerja di Jatim. Karena itu, solusinya harus ditemukan bersama agar sektor ini bisa tetap kokoh,” pungkasnya. (Jak)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya sosok yang berperan sebagai juru simpan uang dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Menurutnya, ada indikasi uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tidak berhenti di satu pihak saja, melainkan disimpan oleh orang tertentu.

“Kami telusuri uangnya lari ke mana, berhenti di siapa, dan kami yakini ada orang yang berfungsi sebagai juru simpan. Sosoknya akan kami ungkap pada waktunya,” ujar Asep di Gedung KPK, Jumat (20/9/2025).

Meski penyidikan telah berjalan, KPK sejauh ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut.

Kasus ini bermula ketika Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada musim haji lalu. Sesuai aturan, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pembagiannya justru dilakukan 50:50 sehingga diduga menimbulkan kerugian besar.

“Dari perhitungan awal, kerugian negara akibat perubahan perimbangan kuota ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun,” kata Asep.

Untuk memperkuat pembuktian, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak aliran dana mencurigakan. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk sosok yang diduga menjadi juru simpan uang. (fal*)

Berita, Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama. Oknum tersebut diduga memaksa pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bersama lebih dari seratus jemaahnya, membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per orang. Uang tersebut disebut sebagai “biaya percepatan” agar mereka bisa berangkat haji menggunakan kuota khusus tanpa antrian.

Awalnya, Khalid dan rombongannya sudah mendaftar sebagai jemaah haji furoda tahun 2024. Namun, oknum Kemenag menawarkan jalan lain dengan dalih kuota haji khusus yang disebut resmi. Tawaran itu disertai syarat adanya uang tambahan untuk mempercepat keberangkatan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa uang percepatan tersebut diminta langsung oleh oknum. “Disampaikan ke Ustaz, ‘pakai kuota haji khusus saja, ini resmi. Tapi harus ada uang percepatan’. Nilainya bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota,” kata Asep di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Setelah tawaran itu diterima, Khalid mengumpulkan uang dari para jemaah. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut. Hasilnya, Khalid bersama rombongan benar-benar diberangkatkan dengan kuota haji khusus pada tahun yang sama.

Namun setelah haji 2024 selesai, muncul persoalan serius hingga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Ketakutan mulai muncul di pihak oknum, sehingga uang percepatan yang sudah diterima dikembalikan kepada Khalid. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan Khalid kepada KPK, yang kini masih menghitung jumlah pastinya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7,5 jam di KPK, Selasa (9/9) malam, Khalid menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya terdaftar sebagai jemaah furoda. Tawaran pindah ke kuota haji khusus justru datang dari pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami adalah korban. Kami semua awalnya furoda, lalu ditawarkan pindah menggunakan visa kuota khusus melalui travel Muhibbah,” tegas Khalid.

Khalid memastikan total jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour melalui travel tersebut mencapai 122 orang. Ia juga menegaskan pihaknya hanya mengikuti mekanisme yang ditawarkan, tanpa mengetahui ada praktik pemerasan di baliknya.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini butuh waktu. Pasalnya, skandal kuota haji tambahan melibatkan hampir 400 travel dan peredaran uang mencapai banyak pihak. “Kami tidak ingin gegabah. Harus jelas ke mana uang ini mengalir, dan di tangan siapa akhirnya berhenti. Ada juru simpan yang kami yakini menampung dana ini,” tegas Asep.

Dari hitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat bukti.

KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Tak hanya itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga berkaitan dengan perkara. (bob)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

GOWA, Narasionline.id – Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional Ma’minasata di Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, menuai sorotan tajam lantaran sejak awal pelaksanaan sudah terindikasi bermasalah.

Proyek bernilai kontrak Rp75 miliar tersebut dikerjakan oleh DAKA-SURYA KSO dengan masa kerja 165 hari kalender. Kontrak resmi dimulai pada 18 Juli 2025, namun pelaksanaan fisik baru berjalan pada 16 September 2025.

“Seharusnya setiap tahapan proyek diawasi ketat oleh konsultan supervisi. Tanpa pengawasan, pekerjaan bisa jauh dari standar teknis dan spesifikasi. Apalagi ini proyek pemerintah, sangat rawan dikorupsi,” tegas Taufan, Ketua LSM PERAK Kabupaten Gowa, Jumat (19/9/2025).

Ia juga menyoroti dugaan ketidaklengkapan administrasi proyek sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurutnya, dokumen yang seharusnya tersedia mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, justru tidak terpenuhi.

“Dari indikasi ini terlihat jelas SPAM Ma’minasata sarat dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ungkapnya.

Taufan menegaskan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik pekerjaan wajib turun tangan untuk memastikan proyek berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Air bersih adalah kebutuhan vital masyarakat. Kalau sejak awal proyeknya sudah bermasalah, maka manfaatnya jelas bisa tergerus. Kami akan terus mengawal dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait bila terjadi penyimpangan,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak dinas terkait belum berhasil dimintai keterangan. (*)

Headline, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.