MALANG, NARASIONLINE.ID – Kinerja Inspektorat Kabupaten Malang kembali dipertanyakan publik. Pasalnya, dugaan kasus pembobolan rekening desa yang telah berlangsung cukup lama justru belum terlihat tindak lanjutnya secara serius. Padahal, kasus ini menyeret sejumlah nama perangkat desa yang diduga terlibat, salah satunya dari Desa Tirtoyudo.

Yang mengherankan, dalam sistem yang seharusnya memiliki lapis keamanan berlapis, justru oknum perangkat desa bisa dengan mudah mengakses dan mencairkan dana milik desa lain. Akibatnya, Kepala Desa Ngadas dilaporkan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Seorang perangkat desa berinisial W, yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Tirtoyudo, secara terbuka mengakui bahwa dirinya memanipulasi sistem pencairan dana. Menurut pengakuannya, token transaksi yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya dipegang oleh kepala desa, justru diserahkan secara langsung kepadanya.

“Token itu saya terima langsung dari kepala desa. Bahkan untuk aplikasi Siskeudes, bisa diakali hanya dengan mengunggah lembar kosong sebagai dokumen pendukung,” ungkap W saat diwawancarai tim media.

W juga menyebut dirinya telah dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat. Dari hasil pembahasan, ia diminta untuk mengembalikan seluruh dana yang telah disalahgunakan.

Namun, pengakuan ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana bisa sistem keuangan digital seperti Siskeudes dibobol dengan semudah itu?

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, pihak DPMD Kabupaten Malang awalnya tampak tidak ingin mengakui adanya kasus tersebut. Namun setelah dijelaskan, pejabat DPMD itu berkata:

“Wes tah, ngakuo wae, ndang balekno. Walaupun sudah ngaku, seharusnya tetap ada tindak lanjut. Ini jelas ada unsur kesengajaan. Duitnya desa mas, bonong.”

Meski demikian, DPMD menegaskan bahwa proses penindakan berada di bawah kewenangan Inspektorat.

“Saya masih menunggu langkah dari Inspektorat. Tapi saya sangat berterima kasih atas informasinya, ini akan jadi bahan evaluasi kami,” lanjut pejabat tersebut.

Sementara itu, Camat Tirtoyudo yang coba dikonfirmasi terkait hal ini memilih irit bicara. Ia hanya menyatakan bahwa seluruh proses telah dilimpahkan ke DPMD dan Inspektorat untuk penanganan lebih lanjut.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan penyalahgunaan dana desa di berbagai wilayah. Sekaligus, membuka tabir lemahnya kontrol internal, serta rapuhnya sistem keamanan digital pengelolaan keuangan desa, yang seharusnya menjadi tameng dari manipulasi oknum tak bertanggung jawab. (Tio)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap bersinergi dengan Korlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.I.K.M.Hum., untuk melakukan upaya penanganan kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan (over dimension dan over loading).

Menko AHY mengungkapkan, Pemerintah bersama kementerian atau lembaga yang terkait sementara berupaya untuk memecahkan masalah yang sudah begitu lama. Sekaligus mencari solusi terbaik, agar kebijakan, aturan dan juga berbagai upaya untuk mencegah kendaraan Over Dimension dan Over Loading. Selasa (3/6/2024).

“Kendaraan Over Dimension dan Over Loading bukan hanya meresahkan masyarakat, tapi juga sangat membahayakan. Tercatat dalam beberapa kasus, kendaraan Over Dimension dan Over Loading kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa,” ungkapnya.

Menko AHY menyampaikan pemerintah tidak akan tinggal diam menyikapi hal tersebut. Pemerintah bersama Korlantas Polri akan melakukan penindakan terhadap kendaraan  Over Dimension dan Over Loading.

“Penindakan tidak hanya menyasar kelalaian pengemudi, tetapi juga memperjelas tanggung jawab pemilik kendaraan, pemilik barang, hingga karoseri yang membuat kendaraan melebihi standar aturan yang berlaku,” ucapnya.

Pemerintah bersama Korlantas akan menggunakan teknologi untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melebihi batas dan itu semua diharapkan bisa dijalankan secara tegas.

Tetapi sebelum dilakukan penindakan, akan dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Pemerintahan siap mendukung Polri untuk melakukan penindakan kendaraan Over Dimension dan Over Loading.

Menko AHY menegaskan pentingnya penguatan peran Polri, khususnya Kakorlantas, dalam penertiban kendaraan Over Dimension dan Over Loading. Kemenko Infrastruktur juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai garda terdepan dalam penegakan aturan transportasi demi keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas.

“Sebagai negara hukum kita tidak boleh membiarkan ada siapapun yang melawan hukum di negeri kita. Itu lah mengapa Polri harus mendapatkan penguatan dari semua sektor termasuk kami di Kemenko Infrastruktur,” tegasnya.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.I.K., M.Hum., mengatakan “Kami telah menerima arahan strategis dari Menko AHY terkait penanganan kendaraan Over Dimension dan Over Loading.

“Kami siap untuk menjalankan langkah-langkah strategis, mulai dari sosialisasi, peringatan, hingga menormalisasi kendaraan. Apabila diperlukan, “kami akan membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan tindakan yang diambil komprehensif demi keselamatan bersama,” tegas Kakorlantas.

Penegakan aturan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan di jalan raya serta mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan Over Dimension dan Over Loading. (Bram)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, PENDIDIKANoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengingatkan seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kementerian itu untuk selalu memberikan kontribusi terbaik demi menjaga dan mengembangkan institusi.

 

“Jika institusi tempat kita bekerja ini besar, maka itu akan menjadi tempat berlindung kita bersama,” kata Agus saat membuka Orientasi CPNS Kemenimipas Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulisnya.

 

Agus juga mengingatkan jajaran barunya itu untuk senantiasa menjaga muruah institusi. Ia meminta CPNS untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik Kemenimipas maupun keluarganya masing-masing.

 

“Siapa pun yang bekerja di dalam institusi ini, jagalah institusi Kemenimpas ini. Jika tidak mampu berprestasi, paling tidak, jangan membuat masalah,” tuturnya.

 

Di samping itu, Agus berharap CPNS Kemenimipas dapat menjadi ASN yang menyatukan bangsa dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia pun mengingatkan untuk tidak memedulikan perbedaan warna kulit, suku, dan agama ketika bekerja.

 

“Aparatur sipil negara adalah representasi seluruh warga negaranya. Anda adalah wakil negara, representasi negara yang harus melayani seluruh warganya,” ucapnya.

 

Agus turut memberikan bekal kepada seluruh CPNS Kemenimipas untuk berorientasi terhadap pelayanan. Dia mendorong seluruh peserta orientasi merenungkan pelayanan publik terbaik yang mesti diberikan demi menyumbang kontribusi nyata di masyarakat.

 

Orientasi dengan tema “ASN Imipas Cerdas, Berkualitas, dan Berintegritas Menyongsong Indonesia Emas 2045” ini digelar secara daring dan luring. Kegiatan itu diikuti oleh 7.863 orang CPNS Kemenimipas yang tersebar di unit pusat maupun wilayah.

 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus menyerahkan surat keputusan (SK) secara simbolik kepada empat orang perwakilan. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada CPNS yang secara resmi bergabung dan menjadi bagian dari Kemenimipas.

 

“Saya dan seluruh keluarga besar Kemenimipas mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semua yang telah menerima SK CPNS. Selamat datang di Kemenimipas, harapannya rekan-rekan nanti bisa menyesuaikan dengan tugas-tugas yang akan diemban ke depannya,” tuturnya. (Bram)

Headline, PEMERINTAHoleh SebarTweet

SURABAYA, NARASIONLINE.ID – Proyek pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, kembali menjadi sorotan tajam publik. Proyek senilai Rp40 miliar yang dibiayai dari anggaran negara itu dilaporkan mengalami kerusakan parah hanya beberapa minggu setelah dinyatakan rampung pada 12 Desember 2024.

Menanggapi dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran selama empat hari berturut-turut, yakni mulai Selasa hingga Jumat, 10–13 Juni 2025, di sejumlah titik strategis di Kota Surabaya.

Sekjen AMI, Abdul Aziz, SH, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat sipil atas lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang menyangkut keselamatan publik dan integritas penggunaan dana negara.

“Fakta bahwa proyek pelindung tebing ini ambruk hanya dalam hitungan minggu setelah serah terima menjadi tamparan keras bagi publik. Ada yang salah, dan ini bukan hal sepele. Kami melihat indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan,” tegas Aziz dalam jumpa pers, Jumat (30/5/2025).

Menurut Aziz, dari total panjang proyek 980 meter, sedikitnya 270 meter telah rusak parah akibat ambruknya struktur penahan. Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis biasa, melainkan mengindikasikan potensi pelanggaran sistemik dari tahapan awal proyek mulai dari proses perencanaan, pengawasan, hingga eksekusi.

“Kami mendesak penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi, Polda Jawa Timur, hingga BPK Perwakilan Jatim untuk turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh. Ini bukan hanya soal kualitas beton atau desain, tapi tentang pertanggungjawaban hukum atas uang rakyat,” imbuhnya.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan ke Polrestabes Surabaya, AMI merinci titik-titik lokasi yang akan menjadi sasaran aksi, yaitu kantor PT. Indopenta Bumi Permai selaku pelaksana proyek, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Polda Jatim, dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Aksi ini akan diikuti oleh sekitar 500 peserta dengan titik kumpul di Taman Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa Surabaya. Massa akan membawa mobil komando, spanduk, poster tuntutan, dan ban bekas sebagai simbol perlawanan terhadap praktik pembangunan yang dinilai “asal jadi.”

Sebagai organisasi masyarakat sipil, Aliansi Madura Indonesia (AMI) selama ini dikenal vokal dalam isu-isu keadilan sosial, pengawasan anggaran, dan penegakan hukum. Aksi kali ini disebut Aziz sebagai bentuk konsistensi AMI dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan proyek infrastruktur publik.

“Pemerintah dan aparat jangan anggap enteng. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Bila perlu, kami akan buka semua hasil penelusuran teknis ke publik. Ini bukan hanya soal tebing, tapi tentang masa depan pengelolaan proyek negara secara profesional,” tegas Aziz. (red)

Catatan Redaksi : Proyek pelindung tebing Bengawan Solo merupakan salah satu proyek strategis di wilayah Bojonegoro yang bertujuan untuk mengurangi risiko longsor dan banjir musiman. Gagalnya proyek ini bukan hanya menimbulkan potensi kerugian negara, tapi juga membahayakan warga di sekitar aliran sungai.

PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, NARASIonline.id – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggaungkan gerakan “Zero Narkoba dan Handphone (HP)” di seluruh satuan kerja (satker) Pemasyarakatan, sebagai bentuk komitmen pemberantasan peredaran barang terlarang di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan).

Gerakan ini mulai diserukan sejak Rabu (28/5) dan diumumkan secara luas pada Kamis (29/5/2025). Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap keterlibatan pihak mana pun dalam peredaran narkoba maupun HP di dalam lapas dan rutan.

“Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah Pemasyarakatan dirusak. Zero narkoba dan HP adalah harga mati,” tegas Menteri Agus.

Pantauan media sosial menunjukkan bahwa seluruh satker Pemasyarakatan—termasuk Kanwil Ditjenpas, Lapas, Rutan, Bapas, hingga LPKA—secara serentak menyuarakan ikrar untuk memberantas narkoba dan HP di lingkungan kerja masing-masing. Dalam ikrar tersebut, mereka menyatakan perang terhadap narkoba, menjamin area bebas dari HP dan narkoba, serta berjanji menindak tegas setiap pelanggaran.

Sebagai tindak lanjut, seluruh satker juga menandatangani komitmen bersama untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk toleransi terhadap peredaran barang terlarang.

Menteri Agus juga menyampaikan bahwa masuknya narkoba dan HP ke dalam lapas sering kali menggunakan modus yang semakin beragam. Salah satu contoh terbaru adalah upaya penyelundupan sabu yang disembunyikan di dalam bakso dan berhasil digagalkan petugas Lapas Kayu Agung.

Sejak menjabat pada Oktober 2024, Menteri Agus telah melakukan langkah konkret, termasuk razia intensif di lapas dan rutan, pemindahan lebih dari 600 narapidana berisiko tinggi ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, serta pemberian sanksi kepada 77 oknum petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Kemenimipas menegaskan bahwa kebijakan “Zero Narkoba dan HP” bukan hanya slogan, melainkan bentuk nyata reformasi sistem pemasyarakatan. (Red)

PEMERINTAH, PENDIDIKAN, PERISTIWA, POLITIKoleh SebarTweet

KEDIRI, Narasionline.id – Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional ke-17 pada 27 Mei 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar kegiatan minum jamu bersama karyawan serta edukasi jamu kepada pengunjung layanan perizinan di kantor Dinas Kesehatan. Acara ini turut dihadiri oleh Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) dan ASPETRI (Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia) Kabupaten Kediri.

Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ahmad Khotib, M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar jamu sebagai warisan leluhur kembali mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya di Kediri. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan TOGA dan akupresur sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan.

Asuhan Mandiri TOGA dan akupresur adalah bentuk pelayanan kesehatan tradisional mandiri yang saat ini telah terbentuk di 129 kelompok di 94 desa dari total 344 desa di Kabupaten Kediri. Kegiatan ini diharapkan mengubah paradigma pengobatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016, obat tradisional adalah ramuan bahan alami yang secara turun-temurun digunakan dan dibuktikan secara empiris. WHO juga mendefinisikan obat tradisional sebagai praktik berbasis pengalaman asli dari berbagai budaya, yang digunakan dalam pemeliharaan dan pengobatan kesehatan.

Jamu, sebagai salah satu bentuk obat tradisional, diyakini berkhasiat dalam meningkatkan imunitas dan mencegah berbagai penyakit, termasuk penyakit menular dan degeneratif. Tanaman seperti temulawak, jahe, kunyit, dan pegagan dikenal memiliki khasiat imunostimulan, antiinflamasi, dan antioksidan. Kombinasi ramuan ini dapat dibuat dengan cara sederhana di rumah dan dikonsumsi rutin.

Contoh Ramuan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh:

Bahan: Jahe merah, temulawak, pegagan, gula merah, air matang.

Cara: Rebus semua bahan selama 10–15 menit. Minum 2 kali sehari selagi hangat.

Titik Akupresur untuk Imunitas:

Di bawah lutut, atas mata kaki bagian dalam, punggung tangan antara ibu jari dan telunjuk, pertengahan tulang dada dan pusar, serta pinggang sejajar pusar.

Jamu tidak menggantikan terapi medis utama, namun dapat menjadi pelengkap dalam menjaga kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan dan pelestarian tanaman obat perlu terus didorong, baik secara ilmiah maupun regulatif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Mari kita lestarikan jamu sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup sehat. Selamat Hari Jamu Nasional ke-17!” (Red)

PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.