NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital bagi warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Eko D. Indarto, dalam acara The XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security yang digelar di Moskow pada 16–18 September 2025.
Eko menyampaikan, pertumbuhan pesat teknologi digital membuka peluang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius ketika disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, serangan siber, hingga pemberitaan fiktif. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak.
“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka. Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” tegas Eko.
Forum internasional tersebut membahas isu-isu aktual mengenai pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional di tengah dinamika geopolitik global. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Irak, India, dan Tiongkok, serta perwakilan swasta Rusia, akademisi, dan praktisi teknologi komunikasi.
Keikutsertaan delegasi Indonesia dinilai strategis untuk mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, sekaligus memperoleh wawasan terbaru mengenai keamanan informasi global.
Usai menghadiri forum tersebut, Eko D. Indarto juga menyelenggarakan pertemuan khusus bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Dialog bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber.
Dalam kesempatan itu, Eko menegaskan bahwa judi online merupakan pintu masuk berbagai kejahatan digital karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi.
“Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” jelasnya.
Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mulai dari keterbatasan SDM ahli keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 28 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki protokol keamanan memadai—hingga ancaman siber yang semakin canggih dengan dukungan teknologi AI.
MILN sebagai Duta Digital Indonesia
Dalam dialog hangat itu, Eko mengajak warga Indonesia di Moskow untuk berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.
Peran tersebut meliputi:
menjadi agen edukasi bagi keluarga dan komunitas,
pelopor praktik aman bermedia digital,
jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara,
pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.
MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta serta melaporkan konten negatif ke Kementerian Kominfo.
NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital warga negaranya di luar negeri.
Komitmen ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam acara the XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security di Moskow, 16-18 September 2025.
Eko Dono menyampaikan bahwa pertumbuhan pesat teknologi digital dapat menciptakan peluang yang luas, namun juga tantangan serius ketika disalahgunakan untuk disinformasi, serangan siber, dan pemberitaan fiktif. Dalam hal ini, kerja sama internasional dan kolaborasi global merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dilakukan melalui berbagi informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber.
“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka,” ujar Dono.
“Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” sambungnya.
Forum internasional ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu aktual pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional dalam realita geopolitik terkini. Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga negara-negara asing serta institusi Rusia, antara lain Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia dan Herzegovina, Irak, India, China, perwakilan swasta Rusia yang bergerak di industri teknologi dan komunikasi, serta akademisi dan praktisi berbagai universitas di Rusia.
Keikutsertaan Delegasi RI dalam forum ini memiliki arti strategis, yaitu guna mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, dan mendapatkan wawasan terkini mengenai keamanan informasi global. Kehadiran Delegasi RI juga memberikan perspektif mendalam dari berbagai ahli terkemuka dunia mengenai tantangan dan prospek kerja sama internasional di bidang ini.
Dialog Bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) Usai menghadiri pertemuan International Information Security di Moskow, Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam menyelenggarakan pertemuan khusus dengan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Pertemuan yang bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber dan judi online dalam konteks Politik dan Keamanan Nasional.
Eko D. Indarto mengatakan, judi online dianggap sebagai pintu masuk kejahatan siber karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. “Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara.
Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” katanya.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, antara lain keterbatasan SDM ahli di bidang keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat (hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan memadai), serta perkembangan ancaman siber yang sangat cepat dan semakin canggih karena didukung teknologi AI.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Eko Dono mengingatkan agar MILN di Moskow berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.
Peran yang diharapkan meliputi sebagai agen edukasi bagi keluarga dan komunitas, pelopor praktik aman bermedia digital, jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara, serta pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.
MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta kemampuan membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta dan melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)
