JAKARTA, Narasionline.id – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah segera menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Kementerian Pertahanan. Tuntutan itu disampaikan menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang dialami siswa penerima MBG di sejumlah daerah.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam perencanaan, pengadaan, dan distribusi MBG.
“Keracunan terjadi berulang kali di berbagai wilayah. Ini bukan masalah kecil, tapi bukti nyata bahwa sistem pengelolaan MBG cacat sejak awal. Keselamatan anak-anak tidak boleh dijadikan eksperimen kebijakan,” ujar Ari dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
JPPI meminta DPR agar menyampaikan langsung tuntutan penghentian program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku penanggung jawab. Ari menilai, jika pemerintah tetap memaksakan MBG tanpa evaluasi menyeluruh, risiko kesehatan siswa akan terus mengancam.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong evaluasi total terhadap program MBG. Evaluasi akan meliputi aspek perencanaan, pengawasan, standar higienitas, hingga pola distribusi makanan.
“Kalau memang terbukti sistemnya bermasalah dan membahayakan keselamatan anak-anak, penghentian program bisa menjadi langkah yang tak terelakkan,” tegas anggota Komisi IX.
Komisi IX juga menekankan bahwa tujuan mulia meningkatkan gizi pelajar tidak boleh mengorbankan kesehatan mereka. Pemerintah diminta mencari skema alternatif yang lebih aman, transparan, dan melibatkan pihak berkompeten di bidang gizi serta kesehatan masyarakat.
Dengan adanya desakan JPPI dan sikap tegas DPR, nasib Program MBG kini berada di persimpangan: dilanjutkan dengan perbaikan radikal, atau dihentikan demi keselamatan generasi muda. (bob)
