ASAHAN, Narasionline.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kerja sama lintas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan regional. Hal itu tampak dalam kegiatan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Sumut dengan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, yang dirangkai dengan penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, Simalungun, 9 Oktober 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa KEK Sei Mangkei memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama, agar manfaat pembangunan kawasan industri ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara,” ujar Bobby.

Wakil Bupati Asahan yang hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik langkah Gubernur Sumut dalam memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

“Kabupaten Asahan siap menjadi penopang tenaga kerja bagi kawasan industri strategis seperti KEK Sei Mangkei. Kami telah menyiapkan SDM yang terlatih dan berdaya saing melalui berbagai program pelatihan serta penguatan vokasi daerah,” ucapnya.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional Sumatera Utara. Dengan posisi geografis yang berdekatan dan ketersediaan tenaga kerja produktif, Asahan siap mengambil peran strategis sebagai salah satu daerah pendukung utama penyedia tenaga kerja industri di KEK Sei Mangkei dan kawasan sekitarnya. (*)

JAKARTA, Narasionline.id – Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).

Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.”

Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Bupati Batu Bara menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dalam percepatan akses keuangan di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah yang telah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan di wilayahnya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Rakornas TPAKD 2025 juga meluncurkan Roadmap TPAKD serta memberikan TPAKD Award 2025 kepada kepala daerah yang berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat melalui perluasan akses keuangan di seluruh daerah. (*)

PAMEKASAN, Narasionline.id – Aktivis antirokok ilegal, Kartika Dewantoro, kembali menyoroti maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal di Kabupaten Pamekasan. Kali ini, sorotan publik makin tajam setelah beredar video di akun TikTok “X.com” yang memperlihatkan sejumlah petugas Bea Cukai Pamekasan mendatangi sebuah warung penjual rokok milik ibu-ibu tersebut.

Dalam video itu, seorang ibu-ibu dengan nada tinggi menyebut bahwa menjual rokok milik H. Her dijamin aman. “Rokok H. Her aman, pihak cukai sudah dibayar semua,” ujar perempuan itu dengan lantang.

Ucapan tersebut, menurut Kartika, menjadi indikasi kuat adanya dugaan permainan antara pihak cukai dan pemilik rokok ilegal.

“Kalau benar begitu, ini sangat serius. Pemerintah pusat, terutama Kemenkeu di bawah Purbaya, wajib turun tangan. Jangan hanya gagah bicara di media, tapi tutup mata terhadap bukti yang sudah jelas di lapangan,” tegas Kartika saat dihubungi Narasionline.id, Kamis (9/10).

Kartika menyebut, video yang beredar itu menjadi bukti nyata bahwa ada dugaan kongkalikong antara oknum aparat dan pengusaha rokok ilegal di Pamekasan.

“Bukannya ditindak, malah dimaki. Ini bukan cuma memalukan, tapi juga merusak wibawa hukum,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kartika juga mengkritik keras pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut rokok ilegal tidak akan dimatikan, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak. Pernyataan itu viral dan dianggap publik sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum di sektor cukai. (bob)

JAKARTA, Narasionline.id – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut bahwa rokok ilegal tidak akan dimatikan, melainkan harus membayar pajak, kini menuai kritik keras dari publik. Ucapan tersebut viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan tanda tanya besar soal arah kebijakan pemerintah terhadap industri rokok nasional.

Kartika Dewantoro, sosok yang dikenal lantang mengungkap praktik ilegal di sektor cukai dan pernah mengguncang dunia peredaran rokok ilegal, menilai pernyataan Menkeu itu kontradiktif dan membingungkan.

“Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Bagaimana mungkin sesuatu yang secara hukum dikategorikan ‘ilegal’ justru diberi ruang hidup, bahkan diarahkan untuk berkontribusi pada pendapatan negara?” tegas Kartika saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (8/10).

Menurutnya, pernyataan tersebut bisa mengaburkan batas antara legalitas dan pelanggaran hukum. “Di satu sisi, pemerintah selalu menyuarakan perang terhadap barang ilegal. Tapi di sisi lain, muncul sinyal bahwa pelaku pelanggaran bisa dilegalkan asalkan mau membayar pajak. Ini logika berbahaya yang bisa menimbulkan kesan bahwa hukum bisa dinegosiasikan,” lanjutnya.

Gelombang kritik publik pun tak terbendung. Di linimasa X (Twitter) dan TikTok, potongan video pernyataan Menkeu itu ramai disorot dengan nada sindiran dan skeptisisme. Banyak warganet menilai, ucapan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan hukum ekonomi.

Kartika menegaskan, kebijakan semacam itu justru membuka ruang bagi praktik abu-abu yang rawan disusupi kepentingan ekonomi dan politik.

“Industri rokok sudah lama punya pengaruh besar di ranah politik dan ekonomi nasional. Kalau kebijakan seperti ini benar-benar diterapkan, jangan heran jika kepercayaan publik terhadap pemerintah makin terkikis,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah sungguh ingin menata sektor rokok, langkah yang seharusnya diambil bukan memberi kelonggaran kepada pelanggar, melainkan memperkuat pengawasan, membenahi regulasi, dan menuntaskan pemberantasan rokok ilegal hingga ke akar.

“Membiarkan yang ilegal sambil menarik pajak darinya bukan solusi. Itu justru mengaburkan batas antara hukum dan kepentingan,” tegas Kartika.

Kartika juga menyoroti, pernyataan salah satu bos rokok asal Pamekasan, Madura, yang sebelumnya sempat viral di berbagai media. Bos tersebut pernah menyebut, “Kalau mau mensejahterakan petani, ayo kerja sama saya.”

Menurut Kartika, ucapan seperti itu tidak pantas diucapkan, apalagi seolah menggambarkan kedekatan dengan pemerintah.

“Sebagian besar warga menilai ucapannya itu menunjukkan sikap seolah-olah dia yang paling bisa mengatur nasib petani tembakau. Padahal, nyatanya masih ada produk rokok ilegal yang dia jual,” ujarnya.

“Kalau mau bukti, saya pasti bongkar,” tutup Kartika dengan nada tegas. (bob)