NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital bagi warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.

Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Eko D. Indarto, dalam acara The XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security yang digelar di Moskow pada 16–18 September 2025.

Eko menyampaikan, pertumbuhan pesat teknologi digital membuka peluang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius ketika disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, serangan siber, hingga pemberitaan fiktif. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka. Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” tegas Eko.

Forum internasional tersebut membahas isu-isu aktual mengenai pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional di tengah dinamika geopolitik global. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Irak, India, dan Tiongkok, serta perwakilan swasta Rusia, akademisi, dan praktisi teknologi komunikasi.

Keikutsertaan delegasi Indonesia dinilai strategis untuk mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, sekaligus memperoleh wawasan terbaru mengenai keamanan informasi global.

Usai menghadiri forum tersebut, Eko D. Indarto juga menyelenggarakan pertemuan khusus bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Dialog bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber.

Dalam kesempatan itu, Eko menegaskan bahwa judi online merupakan pintu masuk berbagai kejahatan digital karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” jelasnya.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mulai dari keterbatasan SDM ahli keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 28 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki protokol keamanan memadai—hingga ancaman siber yang semakin canggih dengan dukungan teknologi AI.

MILN sebagai Duta Digital Indonesia

Dalam dialog hangat itu, Eko mengajak warga Indonesia di Moskow untuk berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran tersebut meliputi:

menjadi agen edukasi bagi keluarga dan komunitas,

pelopor praktik aman bermedia digital,

jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara,

pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta serta melaporkan konten negatif ke Kementerian Kominfo.

 

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital warga negaranya di luar negeri.

Komitmen ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam acara the XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security di Moskow, 16-18 September 2025.

Eko Dono menyampaikan bahwa pertumbuhan pesat teknologi digital dapat menciptakan peluang yang luas, namun juga tantangan serius ketika disalahgunakan untuk disinformasi, serangan siber, dan pemberitaan fiktif. Dalam hal ini, kerja sama internasional dan kolaborasi global merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dilakukan melalui berbagi informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka,” ujar Dono.

“Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” sambungnya.

Forum internasional ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu aktual pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional dalam realita geopolitik terkini. Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga negara-negara asing serta institusi Rusia, antara lain Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia dan Herzegovina, Irak, India, China, perwakilan swasta Rusia yang bergerak di industri teknologi dan komunikasi, serta akademisi dan praktisi berbagai universitas di Rusia.

Keikutsertaan Delegasi RI dalam forum ini memiliki arti strategis, yaitu guna mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, dan mendapatkan wawasan terkini mengenai keamanan informasi global. Kehadiran Delegasi RI juga memberikan perspektif mendalam dari berbagai ahli terkemuka dunia mengenai tantangan dan prospek kerja sama internasional di bidang ini.

Dialog Bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) Usai menghadiri pertemuan International Information Security di Moskow, Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam menyelenggarakan pertemuan khusus dengan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Pertemuan yang bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber dan judi online dalam konteks Politik dan Keamanan Nasional.

Eko D. Indarto mengatakan, judi online dianggap sebagai pintu masuk kejahatan siber karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. “Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara.

Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” katanya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, antara lain keterbatasan SDM ahli di bidang keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat (hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan memadai), serta perkembangan ancaman siber yang sangat cepat dan semakin canggih karena didukung teknologi AI.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Eko Dono mengingatkan agar MILN di Moskow berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran yang diharapkan meliputi sebagai agen edukasi bagi keluarga dan komunitas, pelopor praktik aman bermedia digital, jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara, serta pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta kemampuan membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta dan melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama. Oknum tersebut diduga memaksa pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bersama lebih dari seratus jemaahnya, membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per orang. Uang tersebut disebut sebagai “biaya percepatan” agar mereka bisa berangkat haji menggunakan kuota khusus tanpa antrian.

Awalnya, Khalid dan rombongannya sudah mendaftar sebagai jemaah haji furoda tahun 2024. Namun, oknum Kemenag menawarkan jalan lain dengan dalih kuota haji khusus yang disebut resmi. Tawaran itu disertai syarat adanya uang tambahan untuk mempercepat keberangkatan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa uang percepatan tersebut diminta langsung oleh oknum. “Disampaikan ke Ustaz, ‘pakai kuota haji khusus saja, ini resmi. Tapi harus ada uang percepatan’. Nilainya bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota,” kata Asep di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Setelah tawaran itu diterima, Khalid mengumpulkan uang dari para jemaah. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut. Hasilnya, Khalid bersama rombongan benar-benar diberangkatkan dengan kuota haji khusus pada tahun yang sama.

Namun setelah haji 2024 selesai, muncul persoalan serius hingga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Ketakutan mulai muncul di pihak oknum, sehingga uang percepatan yang sudah diterima dikembalikan kepada Khalid. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan Khalid kepada KPK, yang kini masih menghitung jumlah pastinya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7,5 jam di KPK, Selasa (9/9) malam, Khalid menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya terdaftar sebagai jemaah furoda. Tawaran pindah ke kuota haji khusus justru datang dari pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami adalah korban. Kami semua awalnya furoda, lalu ditawarkan pindah menggunakan visa kuota khusus melalui travel Muhibbah,” tegas Khalid.

Khalid memastikan total jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour melalui travel tersebut mencapai 122 orang. Ia juga menegaskan pihaknya hanya mengikuti mekanisme yang ditawarkan, tanpa mengetahui ada praktik pemerasan di baliknya.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini butuh waktu. Pasalnya, skandal kuota haji tambahan melibatkan hampir 400 travel dan peredaran uang mencapai banyak pihak. “Kami tidak ingin gegabah. Harus jelas ke mana uang ini mengalir, dan di tangan siapa akhirnya berhenti. Ada juru simpan yang kami yakini menampung dana ini,” tegas Asep.

Dari hitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat bukti.

KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Tak hanya itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga berkaitan dengan perkara. (bob)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

GORONTALO, Narasionline.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memanggil salah satu anggotanya, Wahyudin Moridu, setelah sebuah video dirinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Wahyudin secara terbuka menyebut hendak “merampok uang negara” untuk kepentingan pribadi.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam klarifikasi, Wahyudin mengakui dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Namun, ia berdalih ucapannya dilontarkan dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadar sedang direkam.

“Dalam rekaman juga terlihat ada botol minuman keras di dalam mobil. Yang bersangkutan mengaku sejak malam sudah mengonsumsi minuman hingga pagi hari masih dalam keadaan mabuk,” ujar Fikram.

Dalam rekaman itu, Wahyudin tampak mengendarai mobil bersama seorang wanita di kursi depan. Dengan lantang ia menyatakan akan menggunakan uang negara untuk berfoya-foya, bahkan menyebut masa jabatannya akan berlangsung hingga 2031.

Pernyataan tersebut memicu kecaman publik. Banyak pihak menilai ucapan seorang wakil rakyat tidak semestinya menyinggung praktik penyalahgunaan dana negara, meskipun diklaim dilakukan dalam keadaan mabuk.

BK DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan mendalami kasus ini lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu. (Fal)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

VIETNAM, Narasionline.id – Tim bola voli Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) sukses mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai International Police Volleyball Tournament 2025 yang digelar pada 26–30 Agustus 2025 di National Defense Sports Stadium II, Military Region 7, Ho Chi Minh City.

Dalam turnamen yang diikuti enam tim dari empat negara ASEAN ini, JBP tampil dominan sejak babak penyisihan hingga final, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Di partai puncak, mereka menaklukkan tim tuan rumah Vietnam Public Security (CAND) dengan skor 3-1 (18-25, 25-20, 27-25, 25-23).

Turnamen ini diikuti oleh:

* Vietnam: Public Security (CAND), Army “The Cong – Tan Cang”, dan Hanoi Club
* Indonesia: Jakarta Bhayangkara Presisi
* Laos: Lao Ministry of Public Security
* Kamboja: Ministry of Interior / Visakha

Ajang ini diselenggarakan untuk memperingati 80 Tahun Hari Nasional Vietnam, 80 Tahun Hari Tradisi Angkatan Pengamanan Rakyat Vietnam, serta 20 Tahun Hari Perlindungan Keamanan Nasional, dengan mengusung tema persahabatan, solidaritas, dan diplomasi olahraga.

Selain meraih gelar juara, dua pemain JBP juga berhasil membawa pulang penghargaan individu:

* Best Setter: Nizar Zulfikar
* Best Outside Hitter: Agil Angga Anggara

Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., selaku Ketua PBV Polri sekaligus Manajer Tim, yang aktif membina dan memotivasi para atlet voli di lingkungan Polri.

“Kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak pernah menyerah. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Polri mampu membawa harum nama bangsa di kancah internasional melalui jalur olahraga,” ujar Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi olahraga untuk mempererat hubungan antarnegara ASEAN, khususnya di lingkup institusi keamanan.

Dengan prestasi ini, Jakarta Bhayangkara Presisi kembali membuktikan eksistensinya sebagai klub voli profesional yang tak hanya berprestasi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing dan unggul di tingkat internasional. Selain itu, capaian ini turut memperkuat citra positif Polri sebagai institusi yang mendukung kemajuan olahraga nasional. (ks)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah tegas memberantas praktik korupsi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keadilan, terutama bagi keluarga pelaku.

“Kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan. Maka wajar jika negara menyita aset hasil korupsi,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, seperti dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo menilai anak dan istri koruptor tidak seharusnya ikut menanggung akibat dari perbuatan yang bukan kesalahan mereka. Ia mencontohkan, aset yang dimiliki sebelum pejabat menjabat perlu dikaji secara hukum agar keputusan penyitaan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Dosa seorang tua sebetulnya tidak boleh diturunkan kepada anaknya. Tapi saya juga meminta masukan dari para ahli hukum,” jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, koruptor sebaiknya diberi kesempatan untuk mengembalikan uang hasil kejahatannya, meski langkah tersebut tidak mudah. “Saya berpendapat, sebaiknya ada upaya negosiasi. Kembalikan uang yang dicuri. Namun saya paham, hal ini sulit karena sifat manusia yang enggan mengaku,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya pemberian efek jera agar praktik korupsi tidak terus berulang di masa depan. (Nor*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menggelar makan malam bersama 320 personel pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Ratusan anggota tersebut terdiri dari 100 TNI, 200 Polri serta 20 Unsur Pimpinan.

Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, turut mendampingi Kapolri, yakni Wakapolri, Dankorbrimob, Pangkormar, Astamaops Kapolri, Kadivpropam, Kadivhumas, Danpasmar 1, serta Kapolda Metro Jaya.

Kepada para personel pengamanan tersebut, Jenderal Sigit mengapresiasi pengamanan terhadap objek vital yang telah dilakukan. Kapolri pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang selama beberapa hari ini bekerja keras.

“Saya tahu bagaimana perjuangan rekan-rekan menghadapi berbagai permasalahan, khususnya ini akan melaksanakan tugas untuk menjaga salah satu obyek vital nasional,” ujar Jenderal Sigit di Halaman Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Para personel itu diketahui akan melakukan pengamanan di Gedung DPR/MPR RI dan seluruh objek vital simbol negara. Segala tugas-tugas yang dijalankan oleh para personel pun ditekankan untuk selalu berpegang pada standar operasional prosedur (SOP).

“Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, secara jelas diatur bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, tentu kita semua wajib untuk mengamankan sepanjang prosesnya juga mengikuti aturan undang-undang di mana harus menghormati aturan dan hukum yang berlaku, harus menjaga kebebasan umum, harus menjaga nilai-nilai aturan yang ada dan tentunya juga harus tetap menjaga semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat,” jelas Kapolri.

Terhadap penyampaian pendapat yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ujar Jenderal Sigit, maka para personel wajib mengamankan. Namun, di dalam undang-undang juga diatur mana kala ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kewenangan kepolisian untuk mengingatkan.

“Dan apabila melanggar, tentunya kita boleh untuk membuarkan. Selama ini yang kita jaga adalah bagaimana agar aspirasi masyarakat betul-betul bisa kita kawal dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan tertib,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Jenderal Sigit menekankan, seluruh personel harus memastikan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik, tertib, dan sampai di DPR RI. Kendati demikian. Jika ada indikasi penyusupan, tidak boleh dibiarkan.

Segala tindakan-tindakan anarkis yang kemudian berdampak terhadap perusahaan, terhadap hasilitas sumber, mengganggu, dan bahkan menyebabkan korban jiwa, kata Jenderal Sigit, akan membuat situasi perekonomian menjadi terganggu. Oleh karenanya, langkah tegas sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang ada harus diberlakukan.

“Oleh karena itu, terkait dengan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, apalagi sampai merusak, membakar, membuat urban, dan melakukan perusakan-perusakan terhadap fasilitas publik, fasilitas umum, dan khususnya juga terkait dengan perusakan di fasilitas-fasilitas yang ada di tempat objek internasional, tentunya rekan-rekan harus mengambil langkah yang tegas,” jelas Jenderal Sigit.

Sebelum melakukan penindakan, ujar Kapolri, para personel diminta untuk bisa membedakan mana yang tertib, mana yang anarkis, mana yang bikin susah masyarakat. Di sisi lain, para personel harus terus menjaga soliditas, persatuan dan kesatuan dengan memulihkan situasi yang ada. (li)

Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Partai Nasional Demokrat (NasDem) akhirnya mengambil langkah politik paling tegas dengan menonaktifkan dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025, sebagai respons atas sikap keduanya yang dinilai mempermalukan partai dan memicu kemarahan publik.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan langkah tersebut diambil tanpa kompromi.

“Aspirasi rakyat adalah garis perjuangan utama partai. Tidak ada tempat bagi kader yang mencederai kepercayaan publik. Kami resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach,” tegasnya, Minggu (31/08/2025).

Kontroversi mencuat usai pernyataan Ahmad Sahroni, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang memicu gelombang kemarahan rakyat. Sahroni pun akhirnya meminta maaf secara terbuka melalui akun X miliknya.

“Saya mohon maaf atas ucapan-ucapan saya yang telah menyinggung masyarakat. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan serupa,” tulisnya.

Namun, meski telah meminta maaf, Sahroni menyatakan belum siap kembali ke Indonesia karena situasi nasional yang memanas. “Demi keamanan diri dan keluarga, saya belum bisa pulang,” ujarnya.

Di sisi lain, Partai NasDem menegaskan bahwa kader mana pun yang mengkhianati aspirasi rakyat akan ditindak tegas. “Tidak ada ruang bagi kader arogan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” pungkas Hermawi. (Panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Situasi politik nasional terus memanas. Di tengah gelombang demonstrasi dan kemarahan publik yang merajalela, Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kader populernya: Surya Utama atau yang dikenal dengan Uya Kuya, serta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/08/2025). Viva menegaskan, kebijakan ini mulai berlaku pada Senin, 1 September 2025.

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” tegasnya.

Viva menuturkan, langkah tegas ini diambil setelah mempertimbangkan situasi politik yang bergolak dalam beberapa hari terakhir. Ia mengajak publik agar tetap tenang menghadapi ketegangan yang meluas.

“Kami meminta masyarakat tetap bersikap tenang di tengah gejolak sosial-politik ini. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, tepat, dan selalu berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Awal Polemik: Video Parodi di Tengah Luka Bangsa

Sebelum situasi memanas, Eko Patrio yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN menjadi sorotan publik usai mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, @ekopatriosuper. Dalam video itu, Eko berperan layaknya DJ, lengkap dengan musik “sound horeg,” seolah merespons santai kritik masyarakat atas sejumlah anggota DPR yang berjoget selepas Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI 2025.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahannya. Salah satu anggota DPR yang turut berjoget kala itu adalah Uya Kuya.

Namun, aksi parodi tersebut justru memperkeruh keadaan. Publik menilai tindakan mereka tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi sulit dan kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Permintaan maaf yang terlambat tidak mampu meredam kekecewaan publik.

Gelombang Demonstrasi dan Tragedi Affan Kurniawan

Ketegangan mulai memuncak sejak unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025, memprotes kenaikan tunjangan DPR. Aksi tersebut berlanjut pada 28 Agustus dan memakan korban ketika seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas mobil taktis Brimob. Tragedi ini menjadi titik balik yang memicu amarah nasional.

Protes meluas ke berbagai kota, dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, hingga daerah lain. Bentrokan antara massa dan aparat pecah di berbagai titik. Sejumlah fasilitas publik dirusak, halte bus dan kantor polisi dibakar, hingga Gedung Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya luluh lantak oleh amukan massa pada Sabtu malam, 30 Agustus 2025.

Keputusan PAN untuk menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dianggap sebagai langkah politis untuk meredakan amarah publik. Namun, gejolak di lapangan menunjukkan bahwa luka sosial belum mereda.

Situasi politik Tanah Air kini berada di ujung tanduk, sementara sorotan publik terus mengarah pada langkah-langkah pemerintah dan parlemen dalam menghadapi krisis kepercayaan ini. (panji)

Berita, Headline, NASIONAL, POLITIKoleh SebarTweet

SURABAYA, Narasionline.id – Ratusan driver ojek online (Ojol) dari berbagai komunitas di Jawa Timur menggelar aksi damai bertajuk “Aksi Solidaritas dan Kemanusiaan Driver Online Jawa Timur” pada Jumat (29/8/2025) malam di depan Mapolda Jawa Timur.

Aksi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan duka cita atas wafatnya salah satu rekan seprofesi di Jakarta, almarhum Affan Kurniawan.

Tidak sekadar pertemuan massa, kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan, doa, dan ajakan menjaga persatuan, untuk bersama menjaga situasi Kamtibmas di Jatim tetap aman dan kondusif.

Para peserta aksi menyalakan lilin yang berjumlah lebih dari seribu batang. Cahaya lilin yang dipegang oleh masing-masing driver ojol di halaman Mapolda Jatim menjadi simbol persaudaraan serta semangat damai. Mereka juga menggelar doa bersama untuk almarhum.

Tujuan utama aksi ini adalah menyampaikan rasa duka, solidaritas, sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kedamaian.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, bersama Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Pasma Royce, serta Pejabat Utama Polda Jatim dan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, turut hadir untuk mendampingi jalannya aksi.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, dan apresiasi atas sikap damai para driver online yang berlangsung pada malam hari ini.

“Kegiatan doa bersama yang dikemas dengan 1000 lilin ini adalah ungkapan keprihatinan dan belasungkawa. Kami pun berdiskusi dengan teman-teman driver online, dan komunikasi yang baik akan membuat semua berjalan dengan baik pula,” ujar Kapolda.

Irjen Pol Nanang menambahkan, aksi damai seperti ini menjadi refleksi bersama dalam menyikapi dinamika sosial. Ia menegaskan, kepolisian akan lebih disiplin dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan aksi ke depan.

“Namun demikian, kami juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan sesuai prosedur melalui surat pemberitahuan. Kalau semua berjalan baik, pasti akan kami fasilitasi. Tidak perlu sampai melakukan aksi merusak fasilitas umum,” tegasnya. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.