Cibinong, Narasionline.id – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus tingkatkan pembinaan kepribadian Warga Binaan, salah satunya melalui Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong pada 23-25 Juni 2025. Perkemahan Pramuka Warga Binaan merupakan wujud semangat Warga Binaan menyambut Hari Pramuka Nasional Ke-64 pada 14 Agustus 2025. Kegiatan ini juga diselengggarakan setiap tahunnya untuk mendukung kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, serta mewujudkan Pramuka Solid dan Adaftif untuk Indonesia Emas 2045.

“Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan bertujuan memberikan kesempatan kepada Warga Binaan untuk memperkuat komitmen dalam memperbaiki diri agar menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berwawasan kebangsaan, mempunyai rasa nasionalisme, memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungannya nanti sebagai bekal hidup, kehidupan, dan penghidupannya setelah menjalani masa pidananya,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, pada pembukaan Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan, Senin (23/6).

Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan merupakan simbol kegiatan pembinaan karakter yang dilandasi nilai kesetiaan (satya), pengabdian dan tanggung jawab moral (dharma bhakti), serta terintegrasi dalam semangat Pemasyarakatan. Perkemahan ini menjadi media bagi Warga Binaan untuk mengasah disiplin dan kepemimpinan, serta menanamkan nilai luhur Pramuka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun harapan dan jati diri, serta bagian yang paling penting, yakni bersiap kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perkemahan ini diikuti 468 peserta Warga Binaan dan 196 peserta Pramuka dari sekolah di sekitar Lapas Cibinong dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Depok. Kegiatan yang dilaksanakan, antara lain games persaudaraan, yel-yel, senam pramuka, semaphore dance, serta lomba pengetahuan umum kepramukaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

“Melalui kegiatan Kepramukaan ini, kita harapkan dapat tumbuh dan berkembang mempunyai karakter sebagai generasi muda bangsa dengan menjaga nilai kedisiplinan dan kemandirian yang menjadi dasar perubahan perilaku positif, semangat keangsaan, cinta tanah air, rasa tanggung jawab sosial, dan harapan akan masa depan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua,” harap Menteri Agus.

Dalam pelaksanaannya, peserta pada Perkemahan Satya Dharma Bhakti Pemasyarakatan, yaitu per Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan mengirimkan satu regu yang terdiri dari 10 Warga Binaan anggota Pramuka, baik laki-laki atau perempuan. Untuk UPT Pemasyarakatan yang memiliki penghuni Warga Binaan laki-laki dan perempuan dapat mengirimkan dua regu terdiri dari satu regu laki-laki dan satu regu perempuan.

“Momen ini menjadi bagian berharga dengan terlibatnya juga masyarakat melalui beberapa Gugus Depan Pramuka. Keterlibatan aktif masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang Pemasyarakatan dengan menciptakan Warga Binaan yang siap berperan aktif, mulai dari waktu menjalankan pidana hingga saatnya nanti kembali ke tengah masyarakat,” imbuh Menteri Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Menimipas juga menyampaikan apresiasi seluruh jajaran Pemasyarakatan yang telah menginisiasi dan menggerakkan kegiatan Pramuka di Lapas dan Rutan terus bersemangat melaksanakan pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan di tengah tantangan yang tidak mudah dan terus bergerak dinamis. “Penghargaan saya sampaikan kepada seluruh stakeholder, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta Kakak Kwartir Daerah Provinsi Jawa Barat dan pembina Pramuka lainnya yang telah mendedikasikan komitmen, waktu, dan tenaga dalam membina Warga Binaan,” pujinya.

Sebagai informasi, untuk UPT Pemasyarakatan yang berada di luar Pulau Jawa, perkemahan Pramuka akan dilaksanakan pada periode bulan Juni s.d. Juli yang dipusatkan pada satu UPT Pemasyarakatan di masing-masing Kantor Wilayah Ditjenpas sebagai tempat pelaksanaan. (Red))

Narahubung:
Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di bidang lalu lintas. Pujian tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

Menpan RB menyoroti lonjakan signifikan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lalu lintas Polri, yang meningkat dari 84,83% menjadi 94,92%. Peningkatan 12% ini disebut sebagai bukti nyata transformasi pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

“Kenaikan ini adalah hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi jajaran Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Menpan RB.

Peningkatan kualitas layanan publik, seperti perpanjangan SIM dan STNK, respons cepat terhadap kecelakaan, hingga penegakan hukum di jalan yang lebih humanis, menjadi indikator konkret keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang diusung Polri. Inovasi dalam transparansi, aksesibilitas informasi, dan pemanfaatan teknologi turut memperkuat kepercayaan publik.

Menpan RB juga menyebut capaian ini sebagai cermin dari profesionalisme Polri yang terus berkembang, sekaligus tantangan untuk menjaga momentum agar ke depan pelayanan semakin efektif dan responsif.

Menanggapi hal tersebut, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan di bidang lalu lintas. “Ini tantangan bagi kami untuk terus berbenah, memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama,” tegasnya.

Peningkatan kepuasan ini sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang modern, adaptif, dan dipercaya publik dalam menghadirkan rasa aman di jalan raya. (kin)

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap menyampaikan kepada media bahwa Kapolri membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dengan fokus kerja mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.

 

Adapun satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin langsung oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala. Dengan beranggotakan mantan Pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

 

Menurut mantan Penyidik KPK ini, selama 6 bulan ini Satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM termasuk yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025.

 

Hotman Tambunan ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan menyatakan bahwa di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu Satgassus mensinergikan dan mendampingi para pemangku kepentingan (stake holder) lintas instansi, lembaga dan kementerian baik pusat maupun daerah yaitu

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Daerah Propinsi.

 

Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat.

 

Satgassus mengunjungi 2 pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Provinsi Bali. Adapun permasalahan yg perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP antara lain masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yg menangkap ikan di atas 12 mil laut tetapi belum mempunyai ijin penangkapan ikan. Dengan demikian atas ikan hasil tangkapan kapal tak berijin tsb tidak dapat dipungut PNBP nya. Beberapa kapal tersebut mmg telah mengajukan perijinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yg relatif cukup lama.

 

 

Sementara solusi yang direkomendasikan Satgassus yaitu:

1. Perlu peningkatkan kapasitas pemerintah untuk memproses penyelesaian perijinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat

2. KKP RI melalui penyuluh2 perikanan agar melakukan sosialisasi dan pembinaan pada pemilik2 kapal utk segera memproses perijinan penangkapan ikannya

3. Pemerintah Daerah Propinsi, segera mengalihkan perijinan ke Pusat utk kapal2 di bawah 30GT tetapi menangkap ikan di atas 12 mil laut.

 

Dalam waktu dekat hal kongrit yang akan dijalankan para pihak untuk mengimplementasikan solusi tersebut di atas adalah:

1. Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Kelautan Perikanan akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga Pelaksana Pengukuran Kapal yg di KKP dapat melakukan pengukuran kapal perikanan. Hal tsb mmg diperkenankan berdasarkan aturan. Dengan demikian kapasitas pemerintah untuk melakukan pengukuran kapal perikanan bertambah. Tahapan pengukuran kapal ini mmg menjadi salah satu tahapan yg kritikal dan membutuhkan waktu yg relatif lama dalam rangka pemberian ijin kapal perikanan

2. KKP secara sendiri atau bekerjasama dgn Pemerintah Provinsi akan membuka gerai2 pelayanan perijinan di pelabuhan2 perikanan, untuk memberi kesempatan pada pemilik kapal memproses perijinannnya. Dalam waktu dekat akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, Propinsi Jatim dan juga di Propinsi Bali.

 

Dengan bertambahnya kapal2 perikanan yg telah berijin, mk akan makin bertambah jumlah kapal2 yg dapat dipungut PNBP atas ikan tangkapannya dan secara otomatis hal ini akan meningkatkan penerimaan negara.

 

 

Setelah KKP memberikan kesempatan yg luas pada pemilik kapal untuk memproses perijinannya, Satgassus menyarankan masih ada langkah yg harus dilakukan ke depan yaitu agar pengawasan dan penegakan hukum ditingkatkan untuk kapal2 perikanan yg masih menangkap ikan tetapi tidak mempunyai ijin yg sesuai.

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Panen raya serentak kuartal II yang diinisiasi Polri menghasilkan 2,54 juta ton jagung. Komisi III DPR mengapresiasi Kapolri dan jajarannya.

“Komisi III secara khusus memberikan apresiasi kepada institusi Polri dan Kapolri Listyo Sigit atas panen raya jagung 2,5 juta ton yang mereka inisiasi,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Jumat (6/6/2025).

Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit, selain berhasil menjalankan tugas pokok dengan baik, mendukung program pemerintah pusat. Termasuk membantu merealisasi program pangan Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari Asta Cita.

“Saya sangat sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa Pak Kapolri adalah sosok patriot sejati. Seorang patriot melakukan pengabdian melampaui tugas yang diembannya,” tuturnya.

Sebelumnya, capaian panen raya kuartal II sebanyak 2,54 juta ton ini. Sementara panen raya kuartal I mencapai 118.975 ton pada lahan seluas 16.656 hektare.

Pada kuartal II, dari 218,35 hektare lahan yang digarap, hasil panennya mencapai 9,3 ton per hektare. Naik tajam dari 2 ton per hektare sebelum dikelola secara modern.

Polri dan pemerintah memutuskan mengekspor 1.200 ton jagung ke Sarawak, Malaysia. Pelepasan ekspor jagung ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. (Satrio)

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Mabes Polri menggelar salat Idul Adha 1446 Hijriah di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan. Salat dipimpin oleh Ust. Muammar Samsudin yang merupakan Imam Masjid Baitul Hikmah Syurthah Mabes Polri dan Khatib Prof. Dr. Made Saihu M. Pd.

Hadir para pejabat utama Mabes Polri, yakni Wakapolri Komjen Pol. Ahmad Dofiri, Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Kabaintelkam Komjen Pol. Syahardiantono, Kabaharkam Polri Komjen Pol. M. Fadil Imran, Astamaops Polri Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Astamarena Polri Irjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Kadiv Propam Irjen Pol. Abdul Karim, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam khotbahnya, Ust. Made mengajak seluruh jajaran personel Polri mengambil hikmah dari cerita Nabi Ibrahim. Dari kisahnya bisa dipetik pelajaran bahwa iman tanpa pengorbanan adalah omong kosong.

“Pengorbanan bukan hanya tentang materi duniawi, tapi juga mencakup pengorbanan ego, waktu, tenaga, ketenangan, dan kepentingan pribadi demi menjalankan amanat Allah SWT,” jelasnya, Jumat (6/6/25).

Ia menekankan bahwa sebagai anggota Polri, harus taat kepada ajaran agama dengan tidak menghambakan pangkat, mengorbankan integritas dengan suap, menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan, tidak menjadikan Presisi sebagai slogan. Polri diharapkan harus menjadi institusi dengan anggota penuh pengorbanan, mencintai keadilan dan sesama, serta bertakwa kepada ajaran agama.

Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., berharap Idul Adha kali ini bisa semakin meningkatkan kepedulian sesama. Selain itu, Indonesia akan semakin dimudahkan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H. Semoga semangat berkurban menumbuhkan keikhlasan, kepedulian, dan persatuan dalam membangun peradaban bangsa. Menuju Indonesia Emas 2045, mari kita perkuat nilai-nilai luhur untuk masa depan yang gemilang,” ujar Kadivhumas, Jumat (6/6/25). (Satrio)

JAKARTA, NARASIONLINE.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai telah menangkap dan menjalankan pesan bahwa Polri harus menjadi polisi rakyat.

Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk dalam agenda ketahanan pangan nasional.

“Dengan memedomani amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri adalah polisi rakyat yang harus senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat, kami tegaskan bahwa komitmen Polri tidak pernah surut dalam mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah, termasuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menyadari bahwa mewujudkan kedaulatan pangan nasional bukanlah hal mudah. Meski penuh tantangan, ia optimistis tujuan itu bisa dicapai dengan sinergi seluruh elemen bangsa.

Presiden Prabowo menyatakan kegembiraannya atas langkah konkret Kapolri dalam mendukung ketahanan pangan dan menerjemahkan semangat polisi rakyat.

“Saya senang apa yang saya sampaikan ditangkap oleh Kapolri dan jajarannya. Memang polisi Indonesia harus menjadi polisi rakyat,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga meninjau stand ketahanan pangan dan membeli alat musik tradisional Kalimantan, yakni sape. (*)