CIREBON, Narasionline.id – Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengungkap bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi. Sebab, dengan kepemimpinanya di Polri, ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dirasakan kondusif oleh seluruh masyarakat.

Ia pun memandang bahwa Jenderal Sigit seperti jimat yang mewujudkan keamanan di tengah masyarakat.

“Kita semua mengalami bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini, kita masyarakat mengalami keadaan relatif tentram tertib aman sehingga seolah-olah pak Listyo ini telah berfungsi sebagai jimat ketertiban dan keamanan masyarakat selama ini,” ujar Ketua PBNU dalam sambutannya di Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Sabtu (2/8/25).

Tak dipungkiri, ujarnya, Jenderal Sigit paham betul mengenai lingkungan para tokoh agama yang bisa bersinergi mewujudkan ketentramam dan keamanan di masyarakat.

“Pak Listyo ini pernah bertugas di Jogja kalau tidak salah, beliau tahu betul di Jogja banyak jimat-jimat yang disebut kiyai,” jelas Ketua PBNU.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat. Haul ini juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Sesepuh Pondok Buntet Pesantren, Kh. Adib Rofiuddin Izza pun mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Sigit atas segala kontribusinya selama ini terhadap Pondok Buntet Pesantren. Tak dipungkiri, berbagai bantuan telah diberikan dari Polri sebagai bentuk kepeduliannya.

“Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya, terima kasih, beliau berbaik hati,” jelasnya dalam sambutan, Sabtu (2/8/25).

Ditegaskan Kh. Adib, keluarga besar pesantren ini mempercayai bahwa keamanan negeri ini terjamin dengan kepemimpinan Jenderal Sigit. Persatuan dan kesatuan menjadi komitmen bersama untuk menjaga bangsa ini.

“Kami di sini hanya menitipkan bangsa dan negara saja, tidak lebih dari itu,” ujarnya. (Sal)

JAKARTA, Nasrasionline.id — Aroma busuk dugaan penyelewengan dana hibah di Jawa Timur kembali menyeruak, kali ini menyeret nama mantan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke pusaran tuntutan publik. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GAMAK) turun ke jalan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menetapkan Khofifah sebagai tersangka.

Aksi unjuk rasa digelar di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/7), sehari setelah Khofifah diperiksa penyidik di Mapolda Jawa Timur. Spanduk besar dan poster berisi tuntutan terentang lebar, rakyat ingin kejelasan dan keadilan.

Muhammad Rangga, Koordinator aksi, menegaskan bahwa Khofifah tak bisa cuci tangan dalam skandal ini. Ia menyebut Khofifah secara langsung menandatangani persetujuan pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas), yang kini menjadi lahan bancakan para pejabat korup di Jatim.

“KPK jangan ragu tetapkan Khofifah tersangka. Tanda tangannya sahkan dana hibah yang sekarang jadi bancakan oknum pejabat. Rakyat harus tahu ke mana uang itu mengalir,” seru Rangga.

Dukungan datang dari berbagai pihak. Ketua DPD Jawa Timur LSM Jawapes, Sugeng Samiaji, menilai penegakan hukum mandek jika aktor utama dibiarkan bebas. Ia bahkan menyatakan siap menggerakkan aksi besar-besaran di Jatim jika penanganan kasus tak kunjung transparan.

“Kalau penegakan hukum hanya berani pada bawahan tapi ciut menghadapi elite, ini bukan lagi hukum, ini dagelan. Kami akan turun langsung jika KPK dan Kejaksaan Agung tak bertindak tegas,” kata Sugeng.

Mahasiswa juga mendesak audit menyeluruh terhadap Yayasan Khofifah Indar Parawansa. Yayasan ini diduga menjadi jalur cuci uang dari hibah publik yang diselewengkan. Salah satu temuan mencengangkan adalah dugaan transfer Rp28 miliar dari masyarakat ke mantan Gubernur yang kini memilih diam.

Tak hanya itu, mereka meminta agar 23 kasus penyelewengan dana publik di Jawa Timur diselesaikan, serta 21 tersangka yang telah ditetapkan segera ditahan tanpa pandang bulu.

Sementara publik menanti jawaban, Khofifah tetap bungkam. Pesan konfirmasi melalui WhatsApp tidak mendapat balasan hingga berita ini diturunkan.

Dalam negara hukum, semua orang setara di hadapan hukum. Tapi akankah itu berlaku untuk seorang tokoh politik sekelas Khofifah? Atau ini hanya satu lagi babak dari drama hukum yang penuh sandiwara? Rakyat menanti jawaban, bukan retorika. (tim/red)

Quezon City, Filipina — Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri menghadiri kegiatan resmi di New WCPC Office, Camp BGen Rafael T Crame, Quezon City, Filipina, Selasa (15/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum Indonesia dan Filipina dalam menangani eksploitasi seksual anak berbasis internet melalui Philippine Internet Crimes Against Children Center (PICACC).

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Women and Children Protection Center (WCPC), delegasi Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, Komisioner KPAI, Liaison Officer dari Australian Federal Police (AFP), serta perwakilan dari Divhubinter, Dittipid Siber, dan jajaran lainnya.

PICACC dibentuk secara resmi pada 27 Februari 2019 sebagai pusat koordinasi lintas-lembaga dan lintas-negara yang melibatkan Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Biro Investigasi Nasional (NBI), Kepolisian Federal Australia (AFP), Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), serta International Justice Mission. Pada tahun 2021, Kepolisian Nasional Belanda turut bergabung sebagai mitra.

Dalam pemaparannya, PLTCOL Ayn E. Natuel selaku Assistant Chief ATIPD/TL PICACC menjelaskan bahwa sejak 2019 hingga Juni 2025, PICACC telah menerima 580 rujukan kasus, melaksanakan 310 operasi, menangkap 178 pelaku, dan menyelamatkan 823 korban eksploitasi seksual anak secara daring.

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah, menyampaikan penghargaan atas undangan dan sambutan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi internasional untuk menangani bentuk-bentuk kejahatan baru yang menyasar anak di ruang digital.

“Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan kerja, tetapi menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas negara, membangun jejaring, serta saling belajar dari strategi dan sistem perlindungan anak yang telah dikembangkan secara komprehensif oleh PICACC di Filipina,” ujar Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah.

Ia juga menyoroti salah satu program unggulan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri, yakni “Rise and Speak: Berani Bicara, Selamatkan Sesama”, yang bertujuan mendorong keberanian korban, saksi, dan masyarakat dalam melaporkan kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

“Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik sosial dan budaya yang mirip, sehingga faktor-faktor pemicu terjadinya eksploitasi seksual anak secara online juga tidak jauh berbeda — mulai dari kemiskinan, lemahnya pengawasan keluarga, hingga akses teknologi tanpa edukasi yang memadai. Karena itu, kerja sama ini sangat strategis,” tambahnya.

Sementara itu, PBGEN Maria Sheila T. Portento selaku Acting Chief WCPC menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan isu kemanusiaan yang melampaui batas negara.

“Kehadiran Bapak/Ibu hari ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama regional, berbagi praktik terbaik, serta membangun respons lintas negara yang lebih terintegrasi dan efektif,” ujarnya.

Kegiatan ini ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara Polri dan PICACC semakin erat, termasuk dalam bentuk pelatihan bersama, pertukaran data intelijen, serta penguatan sistem perlindungan korban secara menyeluruh. (*)

JAKARTA, Narasionline.id – Senyum seorang polisi bukan sekadar simbol keramahan, tetapi menjadi marka utama dalam menciptakan rasa aman, tertib, dan humanis di jalan raya. Senyum yang tulus dari petugas lalu lintas adalah penanda kuat bahwa Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta pengingat bahwa keselamatan berlalu lintas dimulai dari etika dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan.

Gagasan ini lahir dari diskusi seru antara Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dengan filsuf Rocky Gerung, yang berlangsung di Korlantas Polri, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pada Jumat, 4 Juli 2025.

Dalam diskusi tersebut, disepakati bahwa kehadiran polisi di jalan tidak hanya dilihat dari perannya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai simbol moral publik, dimana senyum menjadi cermin kemanusiaan dan peradaban lalu lintas.

Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa seluruh jajaran Polisi Lalu Lintas perlu memedomani tagline “Senyum Polisi adalah Marka Utama Lalu Lintas” sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik yang humanis.

“Senyum bukan hanya soal keramahan, tetapi bentuk nyata kepedulian, bahwa polisi hadir untuk melindungi dan mengayomi, bukan sekadar menegakkan aturan,” tegas Kakorlantas.

Irjen Agus Suryo juga menekankan bahwa nilai-nilai Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) harus tampak dari sikap, perilaku, dan cara berinteraksi polisi dengan masyarakat, terutama di jalan raya. Pendekatan yang ramah, santun, dan bersahabat akan membangun kepercayaan dan menciptakan budaya berlalu lintas yang lebih etis dan tertib.

Melalui tagline ini, Korlantas Polri berharap terbangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan senyum polisi menjadi sinyal awal bahwa jalan raya adalah ruang hidup yang harus dijaga dengan kesadaran, etika, dan rasa saling menghormati. Polantas adalah pelindung dan sahabat di jalan raya.

Dalam diskusi dengan Kakorlantas tersebut Rocky mengangkat lima gagasan kunci, antara lain, pertama, diskresi polisi: Menyeimbangkan aturan dan nurani. Kedua, jalan raya: Tempat nilai dan kepentingan bertemu.

Ketiga, budaya amuck: Komunal tapi kacau. Rocky menyebut bahwa karakter lalu lintas Indonesia masih dipengaruhi pola budaya “amuck” — sebuah istilah Melayu yang menggambarkan ledakan emosi massal yang spontan dan tak rasional. Mentalitas ini menciptakan situasi yang chaotic — kacau, tak teratur, sulit dikendalikan.

Keempat, Manusia dan Mobil: Diperbudak waktu. Manusia menciptakan kendaraan untuk bergerak cepat, tapi akhirnya dikendalikan oleh waktu. Kelima, Mobil sebagai Simbol Hasrat. Rocky menyoroti fenomena fetisisme kendaraan, ketertarikan seksual pada kendaraan. Mobil bukan sekadar alat, tapi simbol status dan ego. “Mobil menyatu dengan diri pemiliknya. Di jalan, ia bukan sekadar benda, tapi subjek yang bersaing.

Rocky menegaskan bahwa wajah peradaban bangsa bisa dilihat dari lalu lintasnya. Jika ingin tahu siapa kita sebenarnya, lihatlah cara kita mengemudi dan berbagi jalan. Disana ego, empati, dan etika saling bertabrakan. Ditekankan, bahwa penataan lalu lintas tak cukup dengan rambu dan sanksi. Ia butuh pemahaman mendalam tentang manusia, budaya, dan cara hidup kita sebagai masyarakat. (*)