MEDAN, Narasionline.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan agar meningkatkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mendagri menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas pembebasan PBG bagi MBR di Kota Medan dibandingkan daerah lain.

“Informasinya karena tanah di sini mahal. Tapi di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya juga mahal tanahnya, tapi ada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan fasilitas PBG enggak bayar,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat lebih gencar menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Perlu disampaikan nanti oleh Pemda, Pemkotnya, camat, lurah, semua turun, Dinas Permukiman dan Perumahannya juga turun, menjelaskan mengenai fasilitas tidak bayar PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pesannya.

Mendagri menjelaskan, pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, baik pembangunan baru maupun renovasi.

“Di antaranya memang dibuat kebijakan agar harga rumah menjadi murah, baik untuk pembangunan baru atau renovasi oleh pengembang, ataupun oleh diri sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mendagri.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami definisi MBR dan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah.

“BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, nol. PBG, dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga nol bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga rumah dan mendorong akses perumahan layak bagi masyarakat. Namun demikian, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui adanya fasilitas ini.

“Mungkin banyak yang enggak tahu kalau ada kemudahan-kemudahan ini, kebijakan ini. Begitulah kita minta kepada pemerintah sosialisasikan, kemudian media juga kesempatan ini tolonglah sosialisasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP juga sempat berdialog dengan petugas, terutama terkait dengan layanan penerbitan PBG bagi MBR.

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita, Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

NEW YORK CITY, Narasionline.id – Setelah menempuh perjalanan panjang selama 23 jam menggunakan maskapai Etihad Airways, Wilson Lalengke akhirnya tiba di New York City pada pukul 16.00 waktu setempat, Senin (6/10).

Kedatangannya menandai momen penting dalam kiprahnya di panggung internasional, di mana ia dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), forum yang menangani isu politik, dekolonisasi, hak asasi manusia, serta pemeliharaan perdamaian dan kerja sama internasional.

Pria kelahiran Morowali Utara itu dikenal luas sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan dialog antarbangsa. Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson menegaskan, bahwa partisipasinya di forum internasional ini bukan semata bentuk representasi pribadi, melainkan panggilan moral bagi seluruh warga dunia.

“Kita tidak bisa terus membiarkan ketidakadilan dan kekerasan terjadi di depan mata tanpa ada keberanian untuk bersuara. Dunia membutuhkan keberpihakan pada kemanusiaan, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan,” tegas Wilson Lalengke sebelum meninggalkan hotel tempatnya menginap.

Selama berada di New York, Wilson bermalam di Millennium Hilton New York One UN Plaza, hotel yang berlokasi strategis di jantung Manhattan dan hanya berjarak sekitar tiga menit berjalan kaki dari Markas Besar PBB. Tempat ini kerap menjadi pilihan para diplomat dan pejabat tinggi dunia saat menghadiri pertemuan internasional.

Pidato Wilson di Komite Keempat PBB diprediksi akan menarik perhatian para delegasi dan pengamat global, mengingat isu yang akan diangkatnya menyentuh persoalan mendasar dalam tatanan kemanusiaan dunia. Ia akan menyerukan petisi global untuk memperkuat solidaritas masyarakat dunia dalam menegakkan supremasi hukum internasional serta mendorong langkah nyata dalam mengakhiri berbagai bentuk pelanggaran HAM berat.

“Banyak bangsa saat ini masih menjadi korban kekerasan negara, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang. Lebih menyedihkan lagi, komunitas internasional sering kali memilih diam,” ujarnya. “Melalui forum ini, saya ingin mengetuk hati nurani dunia agar kembali menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam setiap kebijakan global.”

Lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris itu menegaskan, bahwa pidatonya di PBB bukan hanya bentuk kritik terhadap situasi global, tetapi juga seruan moral agar setiap bangsa mengambil tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan martabat manusia.

“Kemanusiaan adalah bahasa universal. Selama kita masih diam terhadap penderitaan sesama, maka kita ikut berperan dalam melanggengkan ketidakadilan,” pungkasnya. (bob/*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Aktivis hak asasi manusia dan tokoh nasional Wilson Lalengke resmi bertolak ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keberangkatannya bertujuan menyampaikan pidato dan petisi resmi yang menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan politik di sejumlah negara, Selasa (6/10).

Lalengke terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu malam, 5 Oktober 2025, menggunakan maskapai Etihad Airways. Ia dijadwalkan tiba di Bandara John F. Kennedy, New York, pada Selasa, 7 Oktober 2025, dan akan menjalani serangkaian agenda hingga 12 Oktober mendatang.

Dalam pertemuan di markas besar PBB tersebut, Lalengke dijadwalkan berpidato di hadapan Komite Keempat, yang dikenal sebagai Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi. Forum ini membahas isu-isu penting seperti dekolonisasi, perdamaian dunia, serta hak-hak masyarakat adat dan kebebasan politik.

Melalui petisinya, Wilson Lalengke menyoroti sejumlah isu pelanggaran berat HAM yang masih terjadi di berbagai kawasan, meliputi:

Pembunuhan di luar proses hukum (extra judicial killing)

Penahanan dan kriminalisasi sewenang-wenang terhadap aktivis dan jurnalis

Penyiksaan serta kekerasan oleh aparat negara.

Pembungkaman kebebasan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pernyataannya sebelum keberangkatan, alumnus Lemhannas RI (PPRA-48 tahun 2012) itu menegaskan, bahwa langkahnya merupakan bentuk perjuangan moral untuk menegakkan keadilan global.

“Saya datang ke PBB untuk membawa suara mereka yang selama ini dibungkam. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap praktik ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung,” tegas Wilson Lalengke sebelum meninggalkan Jakarta.

Keberangkatan Lalengke ke PBB menarik perhatian luas di dalam dan luar negeri. Para pengamat menilai langkah tersebut sebagai upaya diplomasi moral yang berani di tengah menurunnya komitmen sejumlah negara terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

Komunitas internasional kini menanti respons Komite Keempat PBB atas pidato dan petisi yang akan disampaikan Wilson Lalengke di forum bergengsi tersebut. (*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

BANDUNG, Narasionline.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah ratusan warga menjadi korban keracunan. Di Kabupaten Bandung Barat, jumlah penderita dilaporkan mencapai lebih dari 1.300 orang, mayoritas berasal dari Kecamatan Cipongkor. (26/9).

Hasil pemeriksaan sementara mengungkap adanya kontaminasi bakteri pada makanan MBG yang diduga kuat menjadi sumber keracunan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kasus serupa, mengingat di Kabupaten Garut pun ratusan warga tepatnya sekitar 657 orang di Kecamatan Kadungora, mengalami gejala yang sama setelah menyantap MBG.

Meski sebagian pasien telah dipulangkan karena kondisi dianggap membaik, kenyataannya sejumlah warga kembali dilarikan ke fasilitas kesehatan.

“Kami menemukan ada empat pasien KLB keracunan yang kambuh lagi setelah sebelumnya dipulangkan,” terang Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N. Sukandar.

Pemerintah daerah bersama tim kesehatan kini memperketat prosedur penyajian dan pengawasan kualitas makanan MBG. Kasus ini menjadi pengingat bahwa standar keamanan pangan harus dijaga ketat agar program sosial tidak justru menimbulkan masalah baru. (*)

Headline, NASIONAL, PERISTIWAoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Ia bahkan mengancam akan menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk oknum aparat di Bea Cukai.

“Kalau ada yang bermain, khususnya di jalur hijau impor, akan kita cek secara acak. Kalau ketahuan, saya pastikan langsung kita sikat,” tegas Purbaya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, jalur hijau selama ini menjadi celah masuknya barang ilegal karena minim pemeriksaan. Untuk itu, Kemenkeu akan memperketat pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan mendadak di pintu masuk impor.

Tak hanya aparat, Purbaya juga menyasar jalur distribusi penjualan. Sejumlah marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli sudah dipanggil dan diwanti-wanti untuk segera menutup akses jual beli rokok ilegal di platform mereka.

Langkah serupa juga akan dilakukan di tingkat warung dan kios eceran. Purbaya memastikan akan melakukan sidak acak agar distribusi rokok ilegal benar-benar bisa diberantas.

“Saya targetkan dalam tiga bulan ke depan, rokok ilegal harus hilang dari pasaran,” tandasnya. (Bob)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital bagi warga negaranya, termasuk yang berada di luar negeri.

Komitmen tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Eko D. Indarto, dalam acara The XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security yang digelar di Moskow pada 16–18 September 2025.

Eko menyampaikan, pertumbuhan pesat teknologi digital membuka peluang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan serius ketika disalahgunakan untuk penyebaran disinformasi, serangan siber, hingga pemberitaan fiktif. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka. Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” tegas Eko.

Forum internasional tersebut membahas isu-isu aktual mengenai pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional di tengah dinamika geopolitik global. Acara yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Irak, India, dan Tiongkok, serta perwakilan swasta Rusia, akademisi, dan praktisi teknologi komunikasi.

Keikutsertaan delegasi Indonesia dinilai strategis untuk mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, sekaligus memperoleh wawasan terbaru mengenai keamanan informasi global.

Usai menghadiri forum tersebut, Eko D. Indarto juga menyelenggarakan pertemuan khusus bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Dialog bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber.

Dalam kesempatan itu, Eko menegaskan bahwa judi online merupakan pintu masuk berbagai kejahatan digital karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan, pemerasan, hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara. Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” jelasnya.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, mulai dari keterbatasan SDM ahli keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat, hanya 28 persen perusahaan di Indonesia yang memiliki protokol keamanan memadai—hingga ancaman siber yang semakin canggih dengan dukungan teknologi AI.

MILN sebagai Duta Digital Indonesia

Dalam dialog hangat itu, Eko mengajak warga Indonesia di Moskow untuk berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran tersebut meliputi:

menjadi agen edukasi bagi keluarga dan komunitas,

pelopor praktik aman bermedia digital,

jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara,

pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta serta melaporkan konten negatif ke Kementerian Kominfo.

 

NASIONAL, Narasionline.id – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga keamanan informasi internasional sekaligus memperkuat ketahanan digital warga negaranya di luar negeri.

Komitmen ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Eko D. Indarto, dalam acara the XIX International Forum: Partnership of State Authorities, Civil Society, and the Business Community in Ensuring International Information Security di Moskow, 16-18 September 2025.

Eko Dono menyampaikan bahwa pertumbuhan pesat teknologi digital dapat menciptakan peluang yang luas, namun juga tantangan serius ketika disalahgunakan untuk disinformasi, serangan siber, dan pemberitaan fiktif. Dalam hal ini, kerja sama internasional dan kolaborasi global merupakan sebuah kebutuhan yang dapat dilakukan melalui berbagi informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan respons terkoordinasi terhadap ancaman siber.

“Indonesia mendorong kemitraan global yang setara dan inklusif. Kolaborasi antarnegara, sektor bisnis, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan ekosistem siber yang aman, stabil, dan terbuka,” ujar Dono.

“Namun, kerja sama ini harus tetap berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan digital setiap negara serta hukum internasional yang berlaku,” sambungnya.

Forum internasional ini dilaksanakan untuk membahas isu-isu aktual pengembangan kerja sama dalam membentuk sistem keamanan informasi internasional dalam realita geopolitik terkini. Forum yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dihadiri oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga negara-negara asing serta institusi Rusia, antara lain Indonesia, Kamboja, Singapura, Sierra Leone, Bosnia dan Herzegovina, Irak, India, China, perwakilan swasta Rusia yang bergerak di industri teknologi dan komunikasi, serta akademisi dan praktisi berbagai universitas di Rusia.

Keikutsertaan Delegasi RI dalam forum ini memiliki arti strategis, yaitu guna mempromosikan posisi nasional, memperkuat jejaring internasional, menunjukkan kepemimpinan, dan mendapatkan wawasan terkini mengenai keamanan informasi global. Kehadiran Delegasi RI juga memberikan perspektif mendalam dari berbagai ahli terkemuka dunia mengenai tantangan dan prospek kerja sama internasional di bidang ini.

Dialog Bersama Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) Usai menghadiri pertemuan International Information Security di Moskow, Deputi Bidkoor Kominfo Kemenko Polkam menyelenggarakan pertemuan khusus dengan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang berdomisili di Rusia. Pertemuan yang bertajuk “Cerdas dan Aman di Dunia Maya: Menangkal Ancaman Siber dan Judi Online dalam Konteks Politik dan Keamanan Nasional” ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan MILN terhadap ancaman siber dan judi online dalam konteks Politik dan Keamanan Nasional.

Eko D. Indarto mengatakan, judi online dianggap sebagai pintu masuk kejahatan siber karena sering digunakan untuk pencucian uang, penipuan dan pemerasan, serta pengumpulan dan penyalahgunaan data pribadi. “Aktivitas ini menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan bahkan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang mengancam kedaulatan negara.

Karena itu, pencegahan dilakukan melalui pemblokiran akses, edukasi risiko sejak dini, dan pelaporan situs mencurigakan melalui kanal resmi seperti aduankonten.id,” katanya.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih besar, antara lain keterbatasan SDM ahli di bidang keamanan siber, rendahnya kesadaran masyarakat (hanya 28% perusahaan yang memiliki protokol keamanan memadai), serta perkembangan ancaman siber yang sangat cepat dan semakin canggih karena didukung teknologi AI.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Eko Dono mengingatkan agar MILN di Moskow berperan aktif sebagai duta digital Indonesia.

Peran yang diharapkan meliputi sebagai agen edukasi bagi keluarga dan komunitas, pelopor praktik aman bermedia digital, jembatan informasi dan budaya digital positif melalui Rumah Nusantara, serta pelindung reputasi bangsa melalui perilaku digital yang bijak dan bertanggung jawab.

MILN juga dibekali strategi perlindungan diri di dunia maya, seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, kewaspadaan terhadap phishing, pembaruan perangkat lunak secara rutin, bijak berbagi informasi, mengenali modus kejahatan siber, serta kemampuan membedakan fakta dan hoaks dengan memanfaatkan situs cek fakta dan melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. (*)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik dugaan pemerasan oleh oknum Kementerian Agama. Oknum tersebut diduga memaksa pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, bersama lebih dari seratus jemaahnya, membayar antara US$2.400 hingga US$7.000 per orang. Uang tersebut disebut sebagai “biaya percepatan” agar mereka bisa berangkat haji menggunakan kuota khusus tanpa antrian.

Awalnya, Khalid dan rombongannya sudah mendaftar sebagai jemaah haji furoda tahun 2024. Namun, oknum Kemenag menawarkan jalan lain dengan dalih kuota haji khusus yang disebut resmi. Tawaran itu disertai syarat adanya uang tambahan untuk mempercepat keberangkatan.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa uang percepatan tersebut diminta langsung oleh oknum. “Disampaikan ke Ustaz, ‘pakai kuota haji khusus saja, ini resmi. Tapi harus ada uang percepatan’. Nilainya bervariasi, mulai dari US$2.400 hingga US$7.000 per kuota,” kata Asep di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Setelah tawaran itu diterima, Khalid mengumpulkan uang dari para jemaah. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada oknum Kemenag tersebut. Hasilnya, Khalid bersama rombongan benar-benar diberangkatkan dengan kuota haji khusus pada tahun yang sama.

Namun setelah haji 2024 selesai, muncul persoalan serius hingga DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Ketakutan mulai muncul di pihak oknum, sehingga uang percepatan yang sudah diterima dikembalikan kepada Khalid. Selanjutnya, dana tersebut diserahkan Khalid kepada KPK, yang kini masih menghitung jumlah pastinya.

Seusai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7,5 jam di KPK, Selasa (9/9) malam, Khalid menjelaskan bahwa dirinya awalnya hanya terdaftar sebagai jemaah furoda. Tawaran pindah ke kuota haji khusus justru datang dari pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru, Ibnu Mas’ud.

“Posisi kami adalah korban. Kami semua awalnya furoda, lalu ditawarkan pindah menggunakan visa kuota khusus melalui travel Muhibbah,” tegas Khalid.

Khalid memastikan total jemaah yang berangkat bersama Uhud Tour melalui travel tersebut mencapai 122 orang. Ia juga menegaskan pihaknya hanya mengikuti mekanisme yang ditawarkan, tanpa mengetahui ada praktik pemerasan di baliknya.

KPK menegaskan, penanganan perkara ini butuh waktu. Pasalnya, skandal kuota haji tambahan melibatkan hampir 400 travel dan peredaran uang mencapai banyak pihak. “Kami tidak ingin gegabah. Harus jelas ke mana uang ini mengalir, dan di tangan siapa akhirnya berhenti. Ada juru simpan yang kami yakini menampung dana ini,” tegas Asep.

Dari hitungan awal, kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 mencapai lebih dari Rp1 triliun. Temuan ini akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat bukti.

KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Tak hanya itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor travel haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga berkaitan dengan perkara. (bob)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAH, POLITIKoleh SebarTweet

GORONTALO, Narasionline.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo memanggil salah satu anggotanya, Wahyudin Moridu, setelah sebuah video dirinya viral di media sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, Wahyudin secara terbuka menyebut hendak “merampok uang negara” untuk kepentingan pribadi.

Ketua BK DPRD Gorontalo, Fikram Salilama, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dalam klarifikasi, Wahyudin mengakui dirinya adalah sosok dalam video tersebut. Namun, ia berdalih ucapannya dilontarkan dalam kondisi mabuk berat dan tidak sadar sedang direkam.

“Dalam rekaman juga terlihat ada botol minuman keras di dalam mobil. Yang bersangkutan mengaku sejak malam sudah mengonsumsi minuman hingga pagi hari masih dalam keadaan mabuk,” ujar Fikram.

Dalam rekaman itu, Wahyudin tampak mengendarai mobil bersama seorang wanita di kursi depan. Dengan lantang ia menyatakan akan menggunakan uang negara untuk berfoya-foya, bahkan menyebut masa jabatannya akan berlangsung hingga 2031.

Pernyataan tersebut memicu kecaman publik. Banyak pihak menilai ucapan seorang wakil rakyat tidak semestinya menyinggung praktik penyalahgunaan dana negara, meskipun diklaim dilakukan dalam keadaan mabuk.

BK DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan mendalami kasus ini lebih lanjut guna memastikan apakah terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wahyudin Moridu. (Fal)

Berita, Headline, NASIONALoleh SebarTweet

VIETNAM, Narasionline.id – Tim bola voli Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) sukses mengharumkan nama Indonesia dengan menjuarai International Police Volleyball Tournament 2025 yang digelar pada 26–30 Agustus 2025 di National Defense Sports Stadium II, Military Region 7, Ho Chi Minh City.

Dalam turnamen yang diikuti enam tim dari empat negara ASEAN ini, JBP tampil dominan sejak babak penyisihan hingga final, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Di partai puncak, mereka menaklukkan tim tuan rumah Vietnam Public Security (CAND) dengan skor 3-1 (18-25, 25-20, 27-25, 25-23).

Turnamen ini diikuti oleh:

* Vietnam: Public Security (CAND), Army “The Cong – Tan Cang”, dan Hanoi Club
* Indonesia: Jakarta Bhayangkara Presisi
* Laos: Lao Ministry of Public Security
* Kamboja: Ministry of Interior / Visakha

Ajang ini diselenggarakan untuk memperingati 80 Tahun Hari Nasional Vietnam, 80 Tahun Hari Tradisi Angkatan Pengamanan Rakyat Vietnam, serta 20 Tahun Hari Perlindungan Keamanan Nasional, dengan mengusung tema persahabatan, solidaritas, dan diplomasi olahraga.

Selain meraih gelar juara, dua pemain JBP juga berhasil membawa pulang penghargaan individu:

* Best Setter: Nizar Zulfikar
* Best Outside Hitter: Agil Angga Anggara

Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., selaku Ketua PBV Polri sekaligus Manajer Tim, yang aktif membina dan memotivasi para atlet voli di lingkungan Polri.

“Kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tidak pernah menyerah. Prestasi ini menjadi bukti bahwa Polri mampu membawa harum nama bangsa di kancah internasional melalui jalur olahraga,” ujar Irjen Pol. Pipit Rismanto dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi olahraga untuk mempererat hubungan antarnegara ASEAN, khususnya di lingkup institusi keamanan.

Dengan prestasi ini, Jakarta Bhayangkara Presisi kembali membuktikan eksistensinya sebagai klub voli profesional yang tak hanya berprestasi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing dan unggul di tingkat internasional. Selain itu, capaian ini turut memperkuat citra positif Polri sebagai institusi yang mendukung kemajuan olahraga nasional. (ks)

Headline, NASIONALoleh SebarTweet

JAKARTA, Narasionline.id – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai langkah tegas memberantas praktik korupsi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek keadilan, terutama bagi keluarga pelaku.

“Kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan. Maka wajar jika negara menyita aset hasil korupsi,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, seperti dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas.

Prabowo menilai anak dan istri koruptor tidak seharusnya ikut menanggung akibat dari perbuatan yang bukan kesalahan mereka. Ia mencontohkan, aset yang dimiliki sebelum pejabat menjabat perlu dikaji secara hukum agar keputusan penyitaan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Dosa seorang tua sebetulnya tidak boleh diturunkan kepada anaknya. Tapi saya juga meminta masukan dari para ahli hukum,” jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu menambahkan, koruptor sebaiknya diberi kesempatan untuk mengembalikan uang hasil kejahatannya, meski langkah tersebut tidak mudah. “Saya berpendapat, sebaiknya ada upaya negosiasi. Kembalikan uang yang dicuri. Namun saya paham, hal ini sulit karena sifat manusia yang enggan mengaku,” katanya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya pemberian efek jera agar praktik korupsi tidak terus berulang di masa depan. (Nor*)

Headline, NASIONAL, PEMERINTAHoleh SebarTweet

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.